Target dan Status Konservasi

targetkonservasi Target pengembangan 10 juta ha KKP pertama kali dideklarasikan pertama kali pada tahun 2006 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, Prof. Dr. Rokhmin Dahuri di hadapan para pejabat dari beberapa negara. Kemudian komitmen tersebut dipertegas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan sidang Pertemuan Para Pihak CBD pada Maret 2006 di Brasil yang menyatakan bahwa Indonesia mempunyai target untuk mengembangkan KKP seluah 10 juta ha pada tahun 2010 dan menjadi dua kali lipat pada tahun 2020. Lebih lanjut didalam rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan dinyatakan bahwa untuk menuju 20 juta ha, maka luasan KKP pada tahun 2014 ditargetkan sudah mencapai 15,5 juta ha, sehingga di dalam kurun waktu 6 tahun selanjutnya harus mengembangkan minimal 4,5 juta KKP baru.

Roadmap menuju target Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2014 tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan 2010 - 2014. Target luasan dan pengelolaan KKP pada Renstra tersebut digambarkan pada Tabel berikut:

 

 

Daerah-daerah prioritas untuk pengembangan KKP telah diidentifikasi oleh Huffard et al. (2010). Di dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa Indonesia dibagi dalam 12 ekoregion dan diurutkan berdasarkan indikator-indikator ekologi seperti keanekaragaman jenis terumbu karang, mangrove, dan lamun, spesies endemik, dll. Gambar 1 menunjukkan batas-batas ekoregion 1 (Papua, prioritas konservasi teratas) sampai ekoregion 12 (Selat Malaka, prioritas konservasi paling rendah).

Berdasarkan fakta bahwa Indonesia mempunyai luas perairan teritorial seluas 310 juta ha, maka target pada tahun 2020 tersebut baru mencapai 6,5% dari luas perairan teritorial. Sedangkan komitmen pada pertemuan CBD 10 di Nagoya, diharapkan Indonesia memiliki luas KKP sebesar 10% dari luas perairan teritorial. Hal ini berarti bahwa Indonesia harus mengalokasikan perairan laut teritorialnya sebagai KKP sebesar 31 juta ha. Untuk komitmen terakhir ini, pemerintah Indonesia belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang waktu pencapaiannya.

Untuk konservasi jenis, berdasarkan rencana strategis Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka telah dinyatakan bahwa pemerintah menargetkan pengelolaan efektif terhadap 15 jenis ikan endemik, langka, dan terancam punah pada tahun 2014. Pengelolaan efektif untuk konservasi jenis ini mencakup kegiatan identifikasi dan pemetaan ikan-ikan yang terancam punah, langka, dan endemik. Selain itu, ditargetkan peningkatan status perlindungan dan pelestarian, dan pengaturan pemanfaatan lestari sumberdaya ikan tersebut. Target 15 spesies untuk konservasi jenis tersebut adalah ikan napoleon, arwana super red, arwana jardini,kuda laut, karang, hiu, paus, Banggai Cardinal Fish, kima, terubuk, labi-labi, lola, teripang, penyu, dan dugong.

 

 

Selain target luasan dan konservasi jenis ikan, para ahli kelautan banyak meneliti dan mempublikasikan tentang target konservasi terhadap habitat penting sumberdaya pesisir dan laut. Habitat penting atau critical habitats yang dimaksud adalah terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun. Menurut Bohnsack et al. (2000), melindungi sekitar 20 - 30% luasan terumbu karang telah terbukti dapat mendukung keberlanjutan ekosistem terumbu karang. Sedangkan PISCO (2002) mensinyalir bahwa manfaat optimal dari pengelolaan KKP melalui spill-over dan produksi larva akan meningkat pada perlindungan terhadap 20-30% luasan habitat penting. Setelah melewati 20-30%, KKP menjadi sangat luas, sehingga akan menurunkan produksi perikanan karena menyempitnya daerah penangkapan bagi masyarakat.

 

 

Status Konservasi

Sampai dengan awal tahun 2011, Indonesia telah mengembangkan 13,95 juta ha KKP. Perkembangan luasan KKP mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2003. Pada tahun 2003 total luas KKP baru mencapai luasan 5,42 juta ha yang hampir semuanya merupakan inisiasi Kementerian Kehutanan. Hanya 733 ha yang merupakan inisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau kurang dari 1%. Namun saat ini terjadi peningkatan hingga 9,26 juta ha atau sekitar 66% dari luas total KKP (Dermawan, 2010) (Tabel 1).

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan menginisiasi berdirinya Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu seluas 3,5 juta ha, sedangkan inisiasi Pemerintah Daerah seluas 5 juta ha melalui pembentukan KKP Daerah. Pencapaian luasan KKP tersebut merupakan 4,5% dari luas laut teritorial Indonesia dan telah melampaui target pemerintah di tahun 2010 yang berkomitmen mengembangkan KKP 10 juta ha. Untuk memenuhi target pemerintah di tahun 2014, maka pemerintah masih harus mengembangkan 1,5 juta ha KKP baru.

Tabel 2 menggambarkan secara detail jenis kawasan konservasi, jumlah kawasan, dan luasanya. Jumlah luasan tersebut juga belum termasuk beberapa suaka perikanan, Daerah Perlindungan Laut (DPL) di level masyarakat yang tersebar di wilayah Sulawesi Utara, Teluk Lampung, dan daerah-daerah lokasi proyek COREMAP II. Dalam Tabel tersebut terlihat bahwa saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan terhadap sekitar 9,26 juta ha yang tersebar di seluruh wilayah nusantara.

 

Tabel 2. Status Kawasan Konservasi Perairan sampai dengan awal 2011

 

Dari perspektif perlindungan terhadap habitat penting (critical habitats), hasil gap analysis tahun 2010 terhadap kawasan koservasi di Indonesia menyimpulkan bahwa ekosistem terumbu karang Indonesia mencakup luasan 3,29 juta ha, hutan mangrove 3,45 juta ha, dan luasan padang lamun 1,76 juta ha (Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010). Dari luasan tersebut, saat ini Indonesia telah melakukan perlindungan terhadap 22,7% terumbu karang (747.190 ha), 22,0% hutan mangrove (758.472 ha), dan 17,0% padang lamun (304.866 ha). Pencapaian perlindungan terhadap habitat penting di tiap-tiap ekoregion disajikan pada Tabel 3 di bawah ini.

 

Tabel 3. Persentasi habitat penting yang telah dilindungi di setiap ekoregion

 

Sumber: Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010

Berdasarkan Tabel di atas, maka perlu diupayakan pengembangan KKP di ekoregion-ekoregion yang saat ini masih belum memenuhi target, terutama di ekoregion Halmahera. Di ekoregion ini belum ada perlindungan terhadap habitat penting, baik hutan mangrove, terumbu karang maupun padang lamun. Kajian Huffard et al. (2010) merekomendasikan upaya pengembangan KKP di ekoregion Halmahera, Sumatera bagian Selatan, dan Laut Sulawesi/Selat Makassar.

Pustaka

Bohnsack, J.A., B. Causey, M.P. Crosby, R.B. Griffis, M.A. Hixon, T.F. Hourigan, K.H. Koltes, J.E. Maragos, A. Simons, J.T. Tilmant. 2000. A rationale for minimum 20-30% no-take protection. Proceeding of the 9th International Coral reef Symposium, 23-27 October 2000. Bali, Indonesia.

Collin, I.M., Z. Fahmi, C. Leisher, A. Halim, S.W. Adi. 2006. Protected Area Funding in Indonesia. State Ministry of Environment. Jakarta.

Dermawan, A. 2010. Refleksi Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan 2010 dan Outlook 2011. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta

Huffard, C.L., M.V. Erdman, T. Gunawan. 2010. Defining Geographic Priorities for Marine Biodiversity Conservation in Indonesia. Coral Triangle Support Partnership. Jakarta

Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2010. Analisis Kesenjangan Keterwakilan Ekologis Kawasan Konservasi di Indonesia. Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

PISCO (Partnership for the Interdisciplinary Study of Coastal Oceans). 2002. The Science of marine reserves. www.piscoweb.org.

 

 

 

 

 

5352202
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
Bulan lalu
Total
3438
4771
8209
77812
96937
5352202

IP Anda: 54.162.218.214
Waktu Server: 2017-09-25 22:17:36

 

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kementerian Kelautan dan Perikanan

________________________________________________________________

 

Gedung Mina Bahari III, Lantai 10

Jl. Medan Merdeka Timur, Nomor 16

Jakarta 10110, Kotak Pos 4130

Telepon : (021) 3522045, Ext. 6104,

Faksimile : (021) 3522045

Email : info.kkji@gmail.com