Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil: Paradigma, Perkembangan dan Pengelolaannya

cover-bukukawasanSebagai Negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati laut (marine biodiversity) yang tinggi, Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang berlimpah, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia memiliki ekosistem lengkap yang berperan sebagai habitat bagi ikan dan organisme lainnya mencari makan (feeding ground), bertelur (nesting ground) dan berpijah (Spawning ground).

Sekitar 55% dari seluruh produksi perikanan yang ada berasal dari wilayah pesisir, khususnya dari ekosistem padang lamun, mangrove, terumbu karang, laguna dan estuaria. Lebih dari 2000 jenis ikan dan 500 jenis terumbu karang menjadikan Negara Indonesia terkenal sebagai kawasan pusat segitiga terumbu karang (The Coral Triangle Center ). Ekosistem terumbu karang selain memiliki fungsi bagi biota laut, juga memiliki fungsi sebagai penyerap karbon, pemecah gelombang laut, penghasil ikan yang sangat berguna bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil secara khusus dan bagi seluruh rakyat Indonesia secara umum.

Selengkapnya...

Mengenal Potensi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia

cover mengenal potensi 76 kkp

Isu konservasi dewasa ini telah menjadi perhatian global sekaligus menjadi isu strategis di berbagai negara tidak terkecuali di Indonesia. Dengan potensi sumberdaya yang berlimpah, Indonesia dituntut mampu mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Konservasi sumberdaya ikan dapat didefinisikan sebagai upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan. Penerapan paradigma lama yang membingkai pengelolaan kawasan konservasi bersifat sentralistik dan tertutup (larangan) bagi semua pihak dalam konteks pemanfaatannya, harus jujur diakui telah berdampak kurangnya manfaat sosial ekonomi kawasan konservasi perairan bagi masyarakat. Pun pada akhirnya kurang mendapat respon positif dari masyarakat. Kini paradigma lama tersebut telah berubah sehingga upaya konservasi dapat sejalan dengan upaya pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan secara bertanggung jawab. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat konservasi Sumberdaya Ikan hadir menjawab tantangan perubahan paradigma konservasi ini.

Selengkapnya...

Memedomani Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan, Persisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Pedoman Tata batas

 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penataan Batas Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K); bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Selengkapnya...

Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K)

cover-e-kkp3kIsu konservasi dewasa ini telah menjadi perhatian global sekaligus menjadi isu strategis di berbagai negara tidak terkecuali di Indonesia. Dengan potensi sumberdaya ikan yang melimpah, Indonesia harus mampu mengelola sumberdaya tersebut secara efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumberdaya ikan di Indonesia telah diinisiasi sejak tahun 1990 sejalan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 tentang konservasi Sumberdaya Alam hayati. Meski begitu, payung hukum Konservasi sumberdaya ikan yang betul-betul spesifik menunjuk konservasi sumberdaya ikan sesungguhnya baru lahir pada tahun 2004 saat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terbit yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Lebih lanjut, amanat Konservasi Sumberdaya Ikan digariskan dalam Peraturan Pemerintah 60 tahun 2007 yang diikuti peraturan teknis lain berupa Pedoman dan Peraturan Menteri. Sejak lahirnya payungpayung hukum tersebut, upaya konservasi sumberdaya ikan di Indonesia semakin intensif dilakukan.

Selengkapnya...

Subkategori

5060665
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
Bulan lalu
Total
373
3617
9244
106646
109953
5060665

IP Anda: 54.198.1.167
Waktu Server: 2017-06-27 02:01:55

 

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kementerian Kelautan dan Perikanan

________________________________________________________________

 

Gedung Mina Bahari III, Lantai 10

Jl. Medan Merdeka Timur, Nomor 16

Jakarta 10110, Kotak Pos 4130

Telepon : (021) 3522045, Ext. 6104,

Faksimile : (021) 3522045

Email : info.kkji@gmail.com