Menteri Susi Berikan Anugerah E-KKP3K 2015

Jakarta, 11 Desember 2015. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan penghargaan kepada para kepala daerah pengelola kawasan konservasi atas kerja kerasnya dalam mendukung dan mengembangkan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam acara bertajuk Anugerah E-KKP3K: Menuju Tata Kelola Kawasan Konservasi yang Efektif dan Menyejahterakan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Raja Ampat menerima penghargaan Anugerah E-KKP3K untuk Kategori Favorit, sedangkan Kategori Khusus diraih oleh Walikota Sabang, Bupati Klungkung dan Walikota Pariaman. Sementara itu, 5 (lima) kepala daerah lain yakni Bupati Alor, Bupati Batang, Bupati Sukabumi, Bupati Berau dan Bupati Bintan menerima penghargaan Kategori Percontohan. 17 (tujuh belas) Kepala daerah lainnya memperoleh penghargaan Kategori Percepatan yakni Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Simeuleu, Walikota Bontang, Bupati Sumbawa, Bupati Aceh jaya, Walikota Bitung, Bupati Sikka, Bupati Lombok Timur, Bupati Pesisir Selatan, Bupati Maluku Tenggara, Bupati Bantul, Bupati Flores Timur, Bupati Mentawai, Bupati Buleleng, Bupati Seram Bagian Timur, Bupati Sumbawa Barat dan Bupati Pangandaran.

 

foto anugerah ekkp3k

Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja (keempat dari kiri) dan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Agus Dermawan (Kanan) pada sesi foto bersama para penerima Anugerah E-KKP3K (Dok.Istimewa)

 

 

Susi mengucapkan terimakasih atas komitmen pemerintah daerah untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi. 110 kawasan berada dalam kewenangan pemerintah daerah, sisanya kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (10 kawasan), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (32 kawasan) yang paling lambat tahun ini akan diserahkan kewenangan pengelolaannya kepada KKP.

 


Sekilas Anugerah E-KKP3K
Anugerah E-KKP3K merupakan agenda dwi-tahunan yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 2013 sebagai bentuk apresiasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan kepada para pihak, terutama para kepala daerah yang berprestasi mengembangkan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil merujuk kepada Pedoman Teknis E-KKP3K yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Tahun 2012. Perangkat evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi E-KKP3K merupakan acuan nasional untuk mengukur sejauh mana efektivitas pengelolaan sebuah kawasan konservasi telah berjalan. Tahun 2015 ini, acara puncak Anugerah E-KKP3K dilaksanakan di Kegiatan ini sejatinya merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya pada Bulan Februari lalu pada acara lokakarya nasional pengelolaan kawasan konservasi Menteri Kelautan dan Perikanan telah meluncurkan secara resmi program tersebut. Kemudian ditindaklanjuti, tim evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi telah turun ke kawasan-kawasan konservasi dalam rangka mendapatkan informasi terkini tentang status pengelolaan efektif kawasan-kawasan tersebut. Evaluasi efektifitas pengelolaan telah dilakukan terhadap aspek-aspek antara lain aspek rencana pengelolaan dan zonasi, aspek kelembagaan, aspek pendanaan, pelibatan masyarakat, kemitraan dan lain sebagainya.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut selanjutnya Anugerah E-KKP3K 2015 diberikan kepada 1 daerah sebagai penerima apresiasi Kategori Favorit, 5 daerah sebagai penerima apresiasi Kategori Percontohan, 17 daerah sebagai penerima apresiasi Kategori Percepatan, serta 3 kategori khusus. Selain itu, diberikan pula Anugerah E-KKP3K kategori mitra pendukung atas kontribusi dan partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi. 3 pemenang kategori khusus tersebut juga mendapatkan penghargaan Adibakti Mina Bahari. Bentuk apresiasi penghargaan E-KKP3K antara lain Penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Prioritas akses dana pembinaan, Prioritas penguatan kelembagaan pengelola kawasan, serta Prioritas pendampingan pengelolaan kawasan konservasi melalui multi-mekanisme.


Apresiasi untuk Mitra Konservasi
Di samping diberikan kepada para kepala daerah, melalui kategori Mitra Pendukung, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kerangka evaluasi E-KKP3K juga memberikan apresiasi kepada para pihak baik individu, organisasi tertentu maupun lembaga pemerintah yang dipandang telah berkontribusi terhadap pengembangan pengelolaan efektif kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Concern para pihak terkait tersebut perlu untuk diapresiasi dalam rangka memotivasi stakeholder terkait untuk lebih mengembangkan tata kelola kawasan konservasi yang efektif dan menyejahterakan. Kontribusi nyata mereka terutama dalam upaya perlindungan dan pelestarian ekosistem kunci di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti terumbu karang, mangrove dan padang lamun, telah mengakselarasi peningkatan efektifitas pengelolaan perikanan berkelanjutan melalui paradigm konservasi. AKBP Moh Hidayat (Kapolres Pangkep), Benny Litelnony (Ketua Dewan Konservasi Perairan Provinsi NTT), Buyung Lalana (Komandan Korps Marinir TNI AL), Dr. Sudirman Saad, Marine Director TNC, Coraltriangle Director WWF, Marine Director CI, Director WCS IP, Marine Director Terangi, Marine Director RARE dan Marine Director CTC menerima penghargaan untuk kategori tersebut.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Sjarief Widjaja yang turut mendampingi Menteri Susi pada kesempatan tersebut menambahkan bahwa program apresiasi Anugerah E-KKP3K ini diharapkan bisa menjadi cambuk bagi para pengelola kawasan konservasi di Indonesia agar semakin giat dan kreatif mewujudkan pengelolaan kawasan yang efektif dan berkelanjutan. "Saya berharap kawasan konservasi prioritas dapat mencapai level emas pada tahun 2019" ungkap Sjarief. Tahun 2015 ini merupakan awal langkah baru kita dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. "Upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta program-program kementerian kelautan dan perikanan secara keseluruhan bermuara kepada aspek keberlanjutan (sustainability) yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu konservasi menjadi salah satu program prioritas kita dalam lima tahun ke depan" papar Sjarief.

 

Lampaui Target: 17 Juta Hektar Kawasan Konservasi
Hingga saat ini pencapaian luasan Kawasan Konservasi Indonesia mencapai 17,3 juta ha mendapat tambahan kinerja luas kawasan konservasi tahun 2015, seluas 815 ribu hektar. 110 kawasan berada dalam kewenangan pemerintah daerah, sisanya kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (10 kawasan), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (32 kawasan) yang paling lambat tahun ini akan diserahkan kewenangan pengelolaannya kepada KKP. Program Anugerah E-KKP3K 2015 ini merupakan aksi nyata Pemerintah Indonesia yang telah mendeklarasikan komitmen untuk membangun 20 juta ha Kawasan Konservasi tahun 2020 pada World Ocean Conference (WOC) enam tahun silam di Manado, Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya, Menteri Susi menggarisbawahi bahwa target pencapaian luas kawasan konservasi perairan mutlak harus dibarengi dengan upaya pengelolaan efektif, melalui upaya pembinaan kawasan konservasi perairan daerah, pelatihan pengelolaan perikanan berkelanjutan, pengembangan wisata selam, bimbingan teknis pengelolaan kawasan, rehabilitasi habitat dan upaya lainnya yang terus perlu ditingkatkan. Anugerah E-KKP3K ini merupakan apresiasi sekaligus pendorong upaya pengelolaan kawasan konservasi Menteri Susi meyakini bahwa pembangunan ekonomi secara berkelanjutan hanya akan tercapai melalui integrasi dan harmonisasi antara pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam. Untuk itu, masih kata dia, investasi pembangunan di sektor kelautan dan perikanan harus mengarah pada kegiatan ekonomi ramah lingkungan, penggunaan sumberdaya alam secara efisien, namun dapat meningkatkan pendapatan lebih besar dan tidak merusak lingkungan. "Sistem ekonomi yang dijalankan harus dilandasi prinsip-prinsip efisiensi sumberdaya alam, sistem produksi tanpa limbah, dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus isu-isu sosial", kata dia.


Paradigma Baru Konservasi
Ia menjelaskan bahwa paradigma pengelolaan kawasan konservasi saat ini telah berubah. Kawasan konservasi Indonesia dibangun melalui rekayasa pemanfaatan ruang dan penetapan batas-batas fungsional. "Zona perikanan berkelanjutan pada kawasan konservasi dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas yang mendukung ekonomi masyarakat, seperti wisata bahari, perikanan tangkap maupun budidaya perikanan sesuai kapasitas lingkungan. Hal ini tentunya dapat menghapus kekhawatiran akan berkurangnya akses nelayan di kawasan konservasi perairan" imbuh Susi.
Dalam hal kewenangan, pengelolaan kawasan konservasi juga tidak lagi menjadi monopoli pemerintah pusat. "Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola kawasan konservasi di wilayahnya yang tentunya perlu disesuaikan dengan adanya resentralisasi pengelolaan kawasan konservasi dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah" imbuh Direktur Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut yang hadir mendampingi Menteri Susi pada acara tersebut.


Kedaulatan dan Ketahanan Pangan
Acara juga dilengkapi dengan talkshow selama lebih kurang 90 menit bertajuk "Konservasi dan Kedaulatan di Laut Mendukung Ketahanan Pangan". Narasumber yang hadir antara lain: Prof. Hasjim Djalal (Pakar kelautan Internasional), Agus Dermawan, Direktur KKHL (mewakili Plt.Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut-Sjarief Widjaja), Lapis Silalahi (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Brigjen TNI Mar Buyung Lalana (Komandan Korps Marinir), Brigjen TNI Gatot Triswanto (Wakil Asisten Panglima TNI) Wawan Ridwan (Direktur CTI-WWF), Laksdya (purn) Susanto (Badan Keamanan Laut) dan Prof Soelistiono (akademisi-IPB). Talkshow yang dipandu Tina Talisa ini telah memberikan gambaran umum bagaimana mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Indonesia dalam rangka mendukung kedaulatan maritim sekaligus ketahanan pangan. Pada sesi diskusi perbincangan yang mengemuka antara lain tentang IUU fishing yang banyak terjadi di wilayah perairan yang tidak dikelola atau tidak jelas siapa pengelolanya, termasuk di area perairan sekitar pulau-pulau kecil yang minim akses/tidak terjangkau (remote area). Padahal, di kawasan-kawasan semacam itu, potensi perikanan dan keanekaragaman hayati biasanya sangat tinggi. Ekosistem kunci wilayah pesisir seperti lamun, terumbu karang dan mangrove terpusat di kawasan tersebut. Dalam konteks dimaksud, sangat jelas bahwa kawasan konservasi dapat memainkan peran yang strategis dalam mendukung kedaulatan di laut. Bahkan pada sejumlah kasus, pengembangan kawasan konservasi laut di wilayah perbatasan sengaja dilakukan untuk memperkuat legitimasi kedaulatan nasional. Para narasumber juga sepakat bahwa persoalan kedaulatan dan ketahanan pangan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja melainkan merupakan tanggung jawab kolektif.

 

foto anugerah ekkp3k2

Tina Talisa memandu Talkshow bertajuk Konservasi dan Kedaulatan di Laut Mendukung Ketahanan Pangan

 

Jakarta,     Desember 2015

Sekretaris Direktorat Jenderal

Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

 

 

 

Ir. Sri Atmini,M.Sc

 

Narasumber:

Ir. Agus Dermawan, M.Si Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (08158700095)

 

 

 

 

 

 

You have no rights to post comments

5464108
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
Alldays
2423
2269
13691
86156
103562
5464108

Your IP: 54.166.203.76
Server Time: 2017-10-18 12:44:54

 

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kementerian Kelautan dan Perikanan

________________________________________________________________

 

Gedung Mina Bahari III, Lantai 10

Jl. Medan Merdeka Timur, Nomor 16

Jakarta 10110, Kotak Pos 4130

Telepon : (021) 3522045, Ext. 6104,

Faksimile : (021) 3522045

Email : info.kkji@gmail.com