Indonesia Perkuat Kerjasama Kelautan Regional

CTI CFF1Setelah pencanangan dan kesepakatan Coral Triangle Initiative - Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF), disadari bahwa tidak semua bentuk aksi dari Regional Plan of Action (RPOA) yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai target dan dalam waktu bersamaan. Hal ini menjadi dasar akan perlunya melaksanakan Regional Priority Workshop (RPW). Forum internasional yang diselenggarakan tanggal 20 sampai 22 Agustus 2013 di Manado ini merupakan forum penting untuk membahas dan menyetujui tujuan, target dan aksi (goal, target dan action) yang telah diprioritaskan guna tercapai dan terlaksananya ragam kegiatan RPOA dalam kurun waktu 3 tahun. Forum ini juga bentuk komitmen Indonesia dalam memperkuat kerjasama regional untuk mendukung ketahanan pangan. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo dalam forum The 2nd Regional Priority Workshop (RPW II) Of Coral Triangle Initiative For Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) di Manado, Provinsi Sulawesi Utara, (Rabu, 21/08).

Selengkapnya...

Kerangka Kerja Perlindungan Sosial Dan Lingkungan COREMAP-CTI

Draft coremap1The Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP - CTI), yang disponsori oleh Pemerintah Indonesia (yaitu Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirjen KP3K-KKP) dan didanai oleh Bank Dunia (WB), merupakan program lanjutan dari proyek COREMAP-2. COREMAP-CTI secara umum bertujuan untuk memperkuat kapasitas lembaga dalam konservasi dan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan sumber dayanya. Program ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pesisir untuk mengelola terumbu karang dan ekosistem terkait secara berkelanjutan, dan melalui upaya-upaya tersebut, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait.

Selengkapnya...

KKP Terbitkan Kepmen Perlindungan Terbatas Ikan Napoleon

Ikakepmen napoleonn Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus) merupakan ikan karang berukuran besar anggota dari familia Labridae, dengan ukuran bisa mencapai 2 m dan berat 190 kg. Ikan ini mempunyai pola reproduksi hermaprodite protogini dengan sebaran di wilayah perairan india-pasifik (Sadovy et al., 2003). Ikan napoleon merupakan jenis ikan karang yang mempunyai daya tarik menarik bagi para penyelam untuk menikmati wisata alam bawah laut. Namun menurut Sadovy et. al (2007) akibat dampak penangkapan berlebih untuk perdagangan ikan karang hidup, ikan napoleon rentan (vulnerable) mengalami kepunahan. Penangkapan ikan napoleon umumnya menggunakan racun sianida dan merusak ekosistem terumbu karang. Penurunan drastis diberbagai tempat menyebabkan ikan napoleon dimasukkan ke dalam daftar CITES appendix II pada tahun 2004.

Selengkapnya...

Dukung Pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi Perairan, KKP targetkan 2.400 Tenaga Kerja Professional

SKKK jakartaMenteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo menggunting untaian melati menandai Peluncuran Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (Jakarta, 3/7/2013)

Kawasan Konservasi Perairan laut di Indonesia, saat ini telah mencapai 16 Juta Hektar, tersebar di lebih dari 76 Kabupaten/Kota. Capaian ini memperkuat komitmen pembangunan berkelanjutan untuk mengelola kawasan konservasi perairan Indonesia yang dikelola secara efektif seluas 20 juta hektar (ha) pada tahun 2020, sebagaimana dideklarasikan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meresponnya dengan menargetkan 2.400 tenaga kerja profesional yang mengelola 76 kawasan konservasi perairan di Indonesia pada tahun 2014. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional tersebut, KKP menerbitkan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang partisipatif. Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo meluncurkan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan tersebut di Jakarta Hari ini, Rabu (3/7). SK3 ini telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 9/Permen-KP/2013. adanya standar kompetensi kerja khusus ini jelas merupakan upaya terobosan dalam rangka mengelola efektif kawasan konservasi perairan.

Selengkapnya...

8627175
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
Bulan lalu
Total
2894
5865
38820
38820
153895
8627175

IP Anda: 3.231.229.89
Waktu Server: 2019-12-07 14:13:09

 

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan

________________________________________________________________

 

Gedung Mina Bahari III, Lantai 10

Jl. Medan Merdeka Timur, Nomor 16

Jakarta 10110, Kotak Pos 4130

Telepon : (021) 3522045, Ext. 6104,

Faksimile : (021) 3522045

Email : info.kkji@gmail.com