Pemerintah Moratorium Ekspor Ikan Hiu Martil dan Hiu Koboy

sirip hiu copyBelum lama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Charcharinus longimanus) dan Hiu Martil (Spyrna spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan yang menghentikan sementara ekspor hiu ini dikeluarkan dalam rangka perbaikan populasi dan perbaikan manajemen pengelolaan perikanan hiu di Indonesia.
Didalam peraturan tersebut disebutkan bahwa "Setiap orang dilarang mengeluarkan ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) serta produk pengolahannya dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia". Larangan pengeluaran Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) serta produk olahannya ini berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2015.

Hiu merupakan kelompok yang dianggap paling banyak dimanfaatkan karena siripnya yang bernilai tinggi di pasaran nasional maupun internasional. Tingginya harga sirip hiu di pasaran makin meningkatkan perburuan hiu dan mengancam kelestarian stoknya di alam. Berdasarkan sifat biologinya, hiu menjadi sangat rentan terhadap laju kematian karena penangkapan. Apabila sudah tereksploitasi secara berlebihan, akan mengakibatkan ikan hiu menjadi sangat mudah terancam punah jika dibandingkan dengan kelompok ikan yang lain.

Selengkapnya...

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 59 Tahun 2014

PermenKP59 2014aPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 59 Tahun 2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus Longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna Spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

 

Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesia menjadi Ketua Kelompok Kerja Teknis Napoleon Wrasse di wilayah Sulu-Sulawesi

SAM 9199bJakarta, 3 Desember 2014 – Penunjukkan Indonesia sebagai ketua kelompok kerja teknis Napoleon Wrasse di wilayah Sulu-Sulawesi disepakati pada Pertemuan tahunan kedelapan Sub Komite Spesies Terancam Punah, Kharismatik dan Bermigrasi (Sub Committee On Threatened,Charismatic and Migratory Species/SC Species), dibawah kerjasama regional Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME) antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Pertemuan yang telah diselenggarakan pada tanggal 2-3 Desember 2014 di Ruang Cakalang, Gedung Mina Bahari 3, Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dibuka oleh Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI), Ir. Agus Dermawan, M.Si dan dihadiri oleh delegasi dari Malaysia, Filipina dan Indonesia serta beberapa observer dari World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, The Nature Conservancy (TNC) Indonesia, Conservation International (CI) Indonesia dan GIZ-Philippine. Dalam sambutan pembukaannya, Direktur KKJI menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen tiga negara (Indonesia, Malaysia, dan Filipina) pada SC Species dalam upaya konservasi spesies terancam punah, kharismatik dan bermigrasi di wilayah SSME. Lebih lanjut, Direktur KKJI juga menyampaikan harapannya agar pertemuan ini dapat menjadi momentum bagi ketiga negara untuk memulai langkah-langkah kerjasama konservasi dan pengelolaan hiu di wilayah SSME.

Selengkapnya...

Peluncuran Situs Web Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Berbasis Sistem Informasi Geografis

launching sigSurabaya, Pada acara side event KONAS IX Pesisir, Lautan dan Pulau-Pulau Kecil yang diselenggarakan oleh Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI), Bertempat di Hotel J. W Marriot, Surabaya, (21/11/2014). Staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kebijakan Publik, Prof. Dr. Amran, melaunching Situs Web Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan berbasis Sistem Informasi Geografis. Acara dihadiri oleh Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Agus Dermawan, Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur serta tamu undangan dari perwakilan Kementerian/lembaga dan Dinas Kelautan dan Perikanan.
Prof. Dr. Amran dalam sambutannya menyampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengarahkan agar setiap upaya pengelolaan sumber daya perikanan menggunakan prinsip transparansi, pro bisnis dan kolaborasi. Terkait dengan hal tersebut Prof. Dr. Amran juga mengemukakan salah satu cara dalam mengplikasikan prinsip tranparansi dalam mengembangakan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah ketersediaan data dan informasi konservasi kawasan dan jenis ikan yang mudah diakses secara online dan dimonitor secara luas oleh publik.

Selengkapnya...

Menteri Susi: Infrastruktur, Kendala Pengangkutan Hasil Laut

konferensi nasional 9cSURABAYA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan hingga kini masalah infrastruktur menjadi kendala utama pengangkutan hasil laut dari suatu daerah ke daerah lain sehingga mengurangi kesegaran komoditas tersebut.

"Apapun hasil perikanan yang ditangkap nelayan Indonesia, ya harus diberikan pengangkutan yang maksimal," kata Susi yang ditemui saat membuka Konferensi Nasional Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil Menuju Tata Kelola Laut yang Berkelanjutan, di Hotel JW Marriott Surabaya, Rabu malam.

Dia mengatakan, kendala alat transportasi dan permodalan dihadapi nelayan di Tanah Air. Padahal, selama ini konsumen menginginkan ikan dan sumber kekayaan laut lain yang dijual dalam kondisi segar.

Selengkapnya...

5068765
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
Bulan lalu
Total
119
4108
17344
114746
109953
5068765

IP Anda: 54.167.225.62
Waktu Server: 2017-06-29 00:33:28

 

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kementerian Kelautan dan Perikanan

________________________________________________________________

 

Gedung Mina Bahari III, Lantai 10

Jl. Medan Merdeka Timur, Nomor 16

Jakarta 10110, Kotak Pos 4130

Telepon : (021) 3522045, Ext. 6104,

Faksimile : (021) 3522045

Email : info.kkji@gmail.com