Deklarasikan Pencadangan Kawasan Kei Kecil Bagian Barat Sebagai Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi Perairan Maluku Tenggara merupakan wilayah perairan yang kaya akan sumberdaya pesisir dan laut, serta terkenal sebagai salah tempat makan (feeding ground) Penyu Belimbing atau dalam bahasa lokal disebut TABOB.  Penyu Belimbing (leather back turtle) adalah species yang terancam punah dengan status dilindungi yang terkenal memiliki kemampuan migrasi yang sangat jauh, melampaui batas-batas Negara, bahkan diketahui mencapai pantai barat Amerika Serikat. 

Raja-raja lokal yang dikenal dengan nama Ratschaap memegang peranan penting dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut Maluku Tenggara dimana TABOB merupakan salah satu species penting didalamnya. Model Ratschaap ini masih tetap eksis sampai saat ini, terlibat dan mendukung upaya-upaya pelestarian sumberdaya pesisir, laut, dan TABOB tersebut.

Selengkapnya...

Kawasan Konservasi Untuk Mendukung Ekonomi Biru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempunyai komitmen untuk mengembangkan kawasan konservasi seluas 20 juta hektar pada tahun 2020. hal ini sejalan dengan komitmen Internasional sebagaimana di usung dalam pertemuan keanegaragaman hayati di Rio de Jeneiro belum lama ini, yang mentargetkan masing-masing negara dapat mengkonservasi 10 persen wilayah perairannya. Komitmen penetapan kawasan konservasi ini membuktikan  keseriusan pemerintah dalam rangka mengelola secara seimbang potensi wilayah perairan laut dan pesisir untuk ekonomi dan lingkungan, sejalan dengan prinsip-prinsip blue economy, yakni ekonomi yang mengurangi kemiskinan, sosial inclusiveness dan keberlanjutan sumberdaya disampaikan Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) KKP, Sudirman Saad saat menerima tim Greenpeace yang dipimpin oleh Team Leader Greenpeace, Arif Fiyanto di kantor KKP Jakarta, hari ini (4/7).

Selengkapnya...

Realisasikan Target Kawasan Konservasi Laut, Indonesia dan AS Luncurkan MPAG

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan terus melindungi keanekaragaman hayati laut melalui penetapan kawasan konservasi laut, sehingga dapat menopang kepentingan ekonomi masyarakat khususnya para nelayan. Sejalan dengan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sharif C. Sutardjo bersama Deputy Administrator of United States Agency for International Development (USAID), Donald Steinberg, secara resmi menyatakan dimulainya program Marine Protected Areas Governance (MPAG) di Jakarta, Kamis (5/7).

 

Sebuah kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif nyatanya dapat mendukung industri perikanan dan ekowisata bahari yang dapat ditempuh melalui stabilitas produksi perikanan, dan perlindungan pada nelayan kecil. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui sistem zonasi kawasan, pendapatan wisata, serta peningkatan ekonomi wisata masyarakat.  Oleh karena itu, peresmian MPAG merupakan sebuah langkah konkrit pemerintah untuk menyeimbangkan antara tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir, sembari tetap menjaganya bagi kebutuhan generasi mendatang.  "Konservasi yang dikembangkan KKP, bukan terbatas untuk melindungi dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan, tetapi juga memperhatikan aspek pemanfaatannya agar dilakukan secara terkendali untuk menjaga kelestariannya", tegas MKP Sharif C. Sutardjo.

Selengkapnya...

KKP Inisiasi Perlindungan Hiu Paus

Ikan hiu paus (Rhincodon typus)  atau dikenal juga dengan sebutan hiu totol atau hiu bodoh merupakan salah satu jenis ikan hiu terbesar di dunia. Indonesia merupakan salah satu jalur migrasi dari ikan hiu paus, hal ini terbukti dengan seringnya jenis ikan ini ditemui dibeberapa wilayah perairan Indonesia seperti perairan Sabang, Situbondo, Bali, Nusa Tenggara, Alor, Flores, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Sepanjang tahun ikan ini dapat ditemukan di sekitar Tanjung Kwatisore, Nabire Papua dengan jumlah populasi diperkirakan sekitar 27 – 41 ekor.

Selengkapnya...

Pemerintah Mengusung Prinsip Ekonomi Biru

MKPJakarta - Pemerintah Indonesia di Forum Rio+20 menyampaikan usulan tentang prinsip 'Ekonomi Biru' alias 'Blue Economy' guna mendorong kesadaran global terhadap pengelolaan laut dan sumber daya pesisir.

Prinsip ekonomi biru dinilai tepat dalam membantu dunia untuk menghadapi tantangan perubahan iklim,ekosistem laut yang kian rentan terhadap dampak perubahan iklim dan pengasaman laut. Hal ini penting dilakukan guna mengendalikan ancaman pemanasan global seperti energi gas buang dan karbon sehingga dapat terwujudnya pembangunan berkelanjutan secara terpadu dan upaya pengentasan kemiskinan.

Selengkapnya...

8240231
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
Bulan lalu
Total
2159
4813
2159
112940
150103
8240231

IP Anda: 100.26.182.28
Waktu Server: 2019-09-22 11:24:36

 

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan

________________________________________________________________

 

Gedung Mina Bahari III, Lantai 10

Jl. Medan Merdeka Timur, Nomor 16

Jakarta 10110, Kotak Pos 4130

Telepon : (021) 3522045, Ext. 6104,

Faksimile : (021) 3522045

Email : info.kkji@gmail.com