14 th: Konservasi untuk Kesejahteraan

cover konservasi u kesejahteraan

 

MEMBANGUN PARADIGMA KONSERVASI YANG MENYEJAHTERAKAN

daftar isikonservasi u kesejahteraan

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan tidak akan pernah terlepas dari fungsi konservasinya. Bahkan konservasi telah diyakini sebagai upaya penting yang mampu menyelamatkan potensi sumberdaya tetap tersedia dalam mewujudkan perikehidupan lestari yang menyejahterakan. Pengelolaan secara efektif kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi biru mampu memberikan jaminan dalam efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam, sebagai sumber yang efektif menyokong pemanfaatan lain secara ramah lingkungan, serta dapat menumbuhkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal. Konservasi telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan.

 

Paradigma dan Pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia menapaki era baru sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014. Poin pertama, dalam hal kewenangan pengelolaan kawasan konservasi, kini tidak lagi menjadi monopoli pemerintah pusat melainkan sebagian telah terdesentralisasi menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Poin kedua, adalah pengelolaan kawasan konservasi dengan sistem ZONASI, Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan diatur dengan sistem ZONASI. Paling tidak, ada 4 (empat) pembagian zona yang dapat dikembangkan di dalam Kawasan Konservasi Perairan, yakni: zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya. Zona perikanan berkelanjutan tidak pernah dikenal dan diatur dalam regulasi pengelolaan kawasan konservasi kawasan konservasi terdahulu. Pengaturan sistem zonasi dalam pengelolaan kawasan konservasi serta perkembangan desentralisasi dalam pengelolaan kawasan konservasi, jelas hal ini merupakan pemenuhan hak-hak bagi masyarakat lokal, khususnya nelayan. Kekhawatiran akan mengurangi akses nelayan yang disinyalir banyak pihak dirasakan sangat tidak mungkin. Justru hak-hak tradisional masyarakat sangat diakui dalam pengelolaan kawasan konservasi. Masyarakat diberikan ruang pemanfaatan untuk perikanan di dalam kawasan konservasi (zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, maupun zona lainnya), misalnya untuk budidaya dan penangkapan ramah lingkungan maupun pariwisata bahari dan lain sebagainya. Pola-pola seperti ini dalam konteks pemahaman konservasi terdahulu belum banyak dilakukan. Kini, peran Pemerintah pusat dalam konteks paradigma ini, hanya memfasilitasi dan menetapkan kawasan konservasi, sedangkan proses inisiasi, identifikasi, pencadangan maupun pengelolaannya secara keseluruhan dilakukan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Pengembangan Kawasan Konservasi sejalan dengan komitmen pemerintah kepada dunia internasional yang pertama kali dideklarasikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, Prof. Dr. Rokhmin Dahuri di hadapan para delegasi Konferensi The Defying Ocean's End (DOE) yang berlangsung di Los Cabos, Mexico pada tanggal 29 Mei – 3 Juni 2003, selanjutnya pada Convention on Biodiversity (CBD) pada 20 – 31 Maret 2006 di Brasil tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan komitmen pencapaian kawasan konservasi seluas 10 Juta Hektar pada tahun 2010. Tumbuhnya semangat ini kemudian disambut baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah bersama masyarakat untuk mewujudkannya. Hingga pada Forum APEC tahun 2007 di Sydney, Presiden menyampaikan inisiatif kerjasama 6 (enam) negara dalam pengelolaan segitiga terumbu karang (Coral Triangle Initiative), komitmen untuk menggandakan target luasan kawasan konservasi menjadi 20 juta hektar pada tahun 2020 pun disiarkan kepada dunia internasional. selanjutnya, komitmen ini ditegaskan kembali tahun 2009, juga oleh Presiden SBY dalam World Ocean Conference dan CTI Summit di Manado, mengumumkan kembali komitmen pencapaian target 20 juta hektar luas kawasan konservasi perairan tersebut pada tahun 2020. Titik tolak ini menjadi landasan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019 yang bertekat menggenapkan capaian 20 juta hektar pada penghujung 2019.

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis ikan (KKJI) menjalankan roda konservasi menyokong target yang disasar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam notulen Renstra 2010-2014, yakni pengelolaan efektif kawasan konservasi laut tahun pada tahun 2014 seluas 4,5 juta hektar, serta menambah 2 juta hektar kawasan konservasi dari status 13,5 juta pada tahun 2009 sebagai titik tolak angka renstra. Beberapa program yang dijalankan antara lain: (1) Konservasi Ekosistem/Konservasi Kawasan; (2) Konservasi Jenis Ikan dan Genetik; (3) Data, Informasi dan Jejaring Pengelolaan Konservasi, (4) Pembinaan dan Penguatan Sumber Daya Manusia; (5) Penguatan Kebijakan, Peraturan dan Pedoman; (6) Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan; serta (7) Kerjasama Lokal, Regional, Internasional. Program-program tersebut, dilakukan untuk mencapai tujuan tercapainya kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang dikelola secara berkelanjutan. Renstra KKJI 2010-2014 memuat dua indikator capaian, yaitu: 1) kawasan konservasi perairan yang diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan; dan 2) jumlah jenis ikan terancam punah, langka, endemik yang diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Tabel. Target Konservasi Kawasan dan Konservasi Jenis 2010 – 2014

2010 2011 2012 2013 2014
Pengelolaan efektif 900.000 Ha Pengelolaan efektif 2,5 juta Ha Pengelolaan efektif 3,2 juta Ha Pengelolaan efektif 3,6 juta Ha Pengelolaan efektif 4,5 juta Ha
Penambahan luas 700.000 Ha Penambahan luas 500.000 Ha (akumulasi 1,2 juta Ha) Penambahan luas 500.000 Ha (akumulasi 1,7 juta Ha) Penambahan luas 300.000 Ha (akumulasi 2 juta Ha)
3 spesies 6 spesies 9 spesies 12 spesies 15 spesies

Sumber: Renstra 2010 – 2014

unduh Buku : Buku 14th Konservasi utk Kesejahteraan 2014

 

KONSERVASI: Penyokong Hayati “Maritim” untuk Kedaulatan Pangan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, disebut juga sebagai Nusantara. Dengan garis pantai sepanjang 95.181 km dan luas daratan hanya 1,9 juta km2, maka 75% wilayah Indonesia berupa lautan dengan potensi sumberdaya. Salah satu sumberdaya hayati dengan keanekaragamannya, diantaranya adalah ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove dan berbagai jenis ikan, serta potensi jasa lingkungan kelautan yang sangat prospektif mendukung perekonomian masyarakat yaitu pengembangan pariwisata bahari dan jasa perhubungan laut. Potensi sumberdaya pesisir dan laut yang melimpah, sampai saat ini masih belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masyarakat masih bergelut dengan kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan kualitas kesehatan yang kurang baik serta cenderung dalam ketidakberdayaan menghadapi berbagai masalah. Kebijakan selama ini yang orientasi pembangunannya masih cenderung ke daratan dan belum sepenuhnya berorientasi ke lautan menyebabkan potensi laut seolah masih sekedar kekayaan bangsa yang terpendam dan belum mampu mensejahterakan masyarakatnya.

Konsep Negara Kepulauan (Nusantara) memberikan kita anugerah yang luar biasa. Hal ini merupakan salah satu konsep Wawasan Nusantara yang diperjuangkan melalui Deklarasi Djuanda.  Indonesia tidak hanya  sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, tetapi juga negara dengan 2/3 wilayahnya merupakan wilayah perairan. Wilayah perairan Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya laut yang potensial, baik hayati dan nonhayati. Sebelum Indonesia menegara, banyak kejayaan maritim nusantara yang tergolong spektakuler berkaitan dengan perdagangan dan transportasi, seperti pada jaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.  Sejalan dengan itu bangsa-bangsa Eropa melakukan imperialisme di benua-benua baru dengan memanfaatkan jalur laut yang dipelopori Raja Portugis. Inggris, Portugis, Spanyol dan Belanda merupakan Negara-negara Eropa pertama yang memanfaatkatkan imperialisme dan kolonialisme itu. Keadaan ini berkaitan erat dengan politik Belanda/Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) untuk memegang monopoli perdagangan rempah-rempah dan produk pertanian dengan menguasai wilayah Indonesia. Culture Stelsel yang ditanamkan oleh Belanda terhadap bangsa Indonesia demikian melekat sampai sekarang.  Perhatian bangsa Indonesia terhadap perairan semakin memudar. Ini terbukti dengan adanya visi dan kebijakan pembangunan hingga saat ini lebih berpihak pada pembangunan kontinental bahkan adanya pengakuan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa Agraris. Pemerintahan baru, kini mulai melirik kembali kejayaan maritim masa lalu yang sesungguhnya adalah membangunkan kembali belasan juta potensi kelautan dan perikanan yang belum dioptimalkan.

 

Potensi Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara alami mempunyai lingkungan yang spesifik dan seimbang secara ekosistem dengan beragam potensi yang saling berhubungan dan sangat peka terhadap perubahan. Perubahan satu ekosistem dengan cepat akan mempengaruhi ekosistem lain di sekitarnya, sehingga diperlukan diperlukan kehati-hatian pengelolaannya, yaitu dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (carrying capacity) maupun lingkungan sosial budaya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ekosistem alami yang terdapat di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain adalah: terumbu karang (coral reefs), hutan mangrove, padang lamun (seagrass beds), pantai berpasir (sandy beach), pantai berbatu (rocky beach), formasi pescaprea, formasi baringtonia, estuaria, laguna, dan delta. Sedangkan ekosistem buatan antara lain berupa: kawasan pariwisata, kawasan budidaya (marine culture) dan kawasan pemukiman.

Sumberdaya alam di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari sumberdaya alam yang dapat pulih (renewable resources) dan sumberdaya alam yang tak dapat pulih (non renewable resources). Sumberdaya yang dapat pulih, antara lain: sumberdaya ikan, plankton, benthos, moluska, krustasea, mamalia laut, rumput laut atau seaweed, lamun atau seagrass, mangrove dan terumbu karang. Sedangkan, sumberdaya tak dapat pulih, antara lain: minyak dan gas, bijih besi, pasir, timah, bauksit, dan mineral serta bahan tambang lainnya.

Sumberdaya ikan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terkenal sangat tinggi, hal ini karena didukung oleh ekosistem yang kompleks sangat beragam. Perairan karang merupakan ekosistem yang subur yang banyak dihuni oleh beraneka ragam sumber hayati dan mempunyai keunikan dan keindahannya juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata bahari antara lain: sebagai parawisata selam, layar maupun snorkling.

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem utama pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat berperan baik bagi sumberdaya ikan di kawasan tersebut dan sekitarnya maupun bagi kelangsungan hidup ekosistem lainnya dan juga sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Ekosistem mangrove juga dapat berfungsi sebagai penahan abrasi yang disebabkan oleh ombak dan gelombang, selain itu ekosistem mangrove secara ekonomi dapat dimanfaakan kayunya sebagai kayu bakar, alat tangkap ikan dan bahan membuat rumah.

Ekosistem padang lamun seperti halnya dengan ekosistem lainnya yang ada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, memiliki fungsi ekologis yang cukup besar dan penting. Ekosistem padang lamun dihuni oleh berbagai jenis ikan dan udang, baik yang menetap, maupun yang bermigrasi ke padang lamun tersebut untuk mencari makan atau berlindung. Oleh karena itu, keberadaan padang lamun ini dapat menjadi salah satu indikator potensi sumberdaya ikan di kawasan tersebut.

Sumberdaya tak dapat pulih (non-renewable resources) dan energi kelautan, juga masih belum diusahakan optimal dan masih terbatas pada sumberdaya migas, timah, bauksit, dan bijih besi. Jenis bahan tambang dan mineral lain termasuk pasir kwarsa, fosfat, mangan, nikel, chromium dan lainnya praktis belum tersentuh.  Demikian juga halnya dengan potensi energi kelautan, yang sesungguhnya bersifat tak pemah habis (non-exhaustive), seperti energi angin, gelombang, pasang surut, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).

Potensi lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti pariwisata bahari dan perhubungan laut, merupakan potensi yang mempunyai nilai tinggi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sekitar maupun pendapatan nasional. Dengan keanekaragaman dan keindahan yang terdapat di pulau-pulau kecil tersebut merupakan daya tarik tersendiri dalam pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya di kawasan tersebut mestinya secara seimbang diiringi dengan upaya konservasi, sehingga dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

 

Tantangan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pengelolaan kelautan, wilayah peisisir dan pulau-pulau kecil dalam tataran pembangunan nasional saat ini masih menghadapi banyak tantangan, diantaranya tidak optimalnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pendapatan produk domestik bruto (PDB) dari hasil perikanan, jasa kelautan dan jasa lingkungan. Tidak optimalnya penyerapan tenaga kerja pada bidang pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan, upaya konservasi kawasan perairan yang masih tidak optimal serta belum mendukung terciptanya pemanfaatan konservasi untuk jasa lingkungan.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sub-sektor perikanan tangkap selama  periode 2005 – 2009 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, dengan rata-rata lebih dari 60 % per tahun. Namun upaya ini belum diikuti pemasukan negara yang secara kasat ditunjukkan dari penerimaaan sektor pemanfaatan jasa lingkungan dan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemanfaatan jasa lingkungan yang diperoleh dari aktivitas wisata pesisir dan perairan, masih samar dan belum dihitung secara rigid sebagai masukan negara bukan pajak dari sektor kelautan dan perikanan.

Kondisi masyarakat nelayan artisanal dengan pemahaman pengelolaan wilayah/kawasan minim konservasi menyebabkan menurunnya hasil tangkapan nelayan. Tanpa keahlian dibidang lain, menambah lemahnya daya saing nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kesemuanya ini menjadi penyebab rendahnya pendapatan riil masyarakat, disamping belum terbukanya usaha alternatif untuk nelayan usaha kecil, menengah, koperasi dan masyarakat.

Kawasan konservasi perairan sejatinya menyumbang suplai sumberdaya ikan yang besar diwilayah tangkapan, yang saat ini masih belum dikelola dengan baik, sehingga belum dapat secara optimal mendukung industri perikanan dan memberikan sumber tangkapan ikan yang lestari bagi penopang perekonomian negara.

Kondisi sosial budaya masyarakat tidak terlepas dari keberagaman dan karakterisrik masyarakat indonesia yang majemuk. Berbagai persoalan pemerataan dan kesenjangan senantiasa muncul dikalangan masyarakat, meliputi tidak meratanya distribusi manfaat sumberdaya kelautan dan perikanan bagi masyarakat. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan upaya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat. Secara sosial budaya masyarakat dipegaruhi oleh rendahnya kualitas kesejahteraan masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, perumahan, maupun lingkungan.

Budaya bahari bangsa Indonesia yang merupakan warisan nenek moyang, telah mengalami pergeseran. Kejayaan Majapahit dan Sriwijaya tidak diwarisi oleh generasi saat ini. Budaya konsumtif dan tidak produktif sangat menonjol di berbagai kehidupan nelayan dan pembudidaya. Hal ini tidak terlepas dari kondisi budaya umum bangsa Indonesia yang juga konsumtif dan menghabiskan uang pada musim panen dan berhutang pada musim paceklik. Namun demikian masih ada budaya positif yang dapat dijadikan kekuatan antara lain, kekompakan didorong oleh rasa senasib, ulet dalam bekerja karena terbiasa menghadapi gelombang di laut serta kesederhanaan.

Dalam hal pertahanan dan keamanan, permasalahan utama yang sangat mengganggu pengelolaan sumberdaya ikan sampai saat ini adalah masih tingginya kegiatan Illegal fishing merupakan faktor penting penyebab rendahnya kinerja perikanan tangkap dan merupakan ancaman bagi kegiatan konservasi kawasan perairan yang dijalankan. Kerugian negara akibat kegiatan ini diperkirakan sebesar Rp 30 trilyun per tahun, dengan estimasi 25% ikan di perairan Indonesia ditangkap secara illegal (perkiraan FAO, 2003) dari total potensi 6,4 juta ton berarti = 1,6 juta ton. Penanganan Illegal fishing belum optimal, hal ini ditandai dari masih banyaknya kapal asing melakukan penangkapan tanpa izin, melanggar ketentuan izin dan pemalsuan dokumen. Pelanggaran oleh kapal Indonesia juga terjadi cukup intensif, antara lain dokumen tidak lengkap, menyalahi fishing gorund, penggunaan bahan beracun dan lain-lain.

Gangguan Illegal fishing terhadap kawasan konservasi perairan disebabkan sampai saat ini kawasan konservasi belum terpetakan dalam peta pelayaran internasional, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sangat merugikan kawasan konservasi dan belum dapat dilakukan tindakan tegas menyangkut lemahnya perangkat aturan terkait posisi geografi kawasan konservasi. Dengan kondisi negara yang serba terbatas, terutama kekuatan laut untuk pengawasan dan operasi di laut, diperlukan sinergi antar aparat penegak hukum di laut dan kerjasama dengan pengelola kawasan konservasi. Sinergi dalam suatu kekuatan dan pengorganisasian sampai saat ini belum optimal pelaksanaanya, Fungsi pengadilan perikanan juga harus ditegakkan disertai upaya penyadaran diharapkan mampu mengikat pertahanan dan keamanan diwilayah laut, sehingga fungsi konservasi untuk pertahanan dan keamanan negara dapat dioptimalkan.

Gambaran aneka potensi hayati laut yang besar, berada diitengah kemiskinan masyarakat yang masih memprihatinkan, khususnya diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu menjadi perhatian bahwa eksploitasi sumberdaya kelautan perikanan baik yang bersifat hayati dan non hayati masih belum mampu menopang ketahanan pangan masyarakat, masih belum mampu menyejahterakan masyarakat. Apalagi bangsa ini telah lama terbuai dengan olahan teresterial nya.

 

Konservasi sebagai Solusi Kemapanan Ekonomi masyarakat

Kondisi wilayah Indonesia yang multipotensi semakin diperkuat dengan letak Indonesia diposisi silang samudera dan benua. Ditinjau dari sebaran pulau-pulau yang mengikat nusantara, terdapat 92 pulau terluar. Perbatasan wilayah NKRI di daratan berbatasan dengan 3 negara dan di laut berbatasan dengan 10 negara. Potensi wilayah ini belum secara merata terkelola dengan baik, di sebagian wilayah terjadi overfishing dan di sebagian lainnya underfishing. Pengembangan kawasan konservasi sebagai penyeimbang pemanfaatan ekonomi dan lingkungan masih belum merata. Permasalahan internal, ditambah lagi dengan adanya pembagian kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam pengelolaan di wilayah laut yang diatur oleh UU no. 32 tahun 2004

Para ahli konservasi keanekaragaman hayati telah memprioritaskan wilayah pengembangan kawasan konservasi di Indonesia dibagi berdasarkan 12 (dua belas) wilayah bioekoregion (penggolongan ekoregion oleh pemerintah Indonesia di bagi menjadi 18 wilayah). Dari wilayah yang seluas ini, dengan 11 wilayah pengelolaan perikanan, upaya konservasi yang dilakukan baru mencapai 5% (saat ini: 15,76 juta hektar), masih belum optimal sebagai penopang kesatuan wilayah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis maritim untuk menopang kedaulatan pangan masyarakat. Konvensi keanekaragaman Hayati Dunia menyepakati mengkonservasi wilayah seluas setidaknya 10% dari wilayah perairan negara, artinya Indonesia mempunyai kewajiban mendukung keseimbangan pembangunan diwilayah lautnya dengan menetapkan kawasan konservasi hingga 31 juta hektar. Untuk ini, pemerintah menargetkan tercapai pada tahun 2030. Target menengah saat ini adalah mencapai 20 juta hektar kawasan konservasi pada tahun 2019, lebih dari 17 juta hektar yang ditargetkan pemerintahan baru.

Sebuah strategi yang komprehensif untuk mengelola sumberdaya laut, melalui pengembangan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau  yang dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan kekuatan maritim untuk kedaulatan pangan masyarakat pesisir dan ketahanan nasional. Konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Kawasan konservasi perairan didefinisikan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Sistem zonasi dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan ini membuka ruang pemanfaatan perikanan maupun pemanfaatan berkelanjutan lainnya bagi masyarakat, yang sekaligus menegaskan bahwa paradigma konservasi tidak hanya perlindungan namun juga terbuka untuk pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat. Luas Kawasan konservasi perairan saat ini mencapai 15,76 juta hektar yang tersebar di berbagai kabupaten/kota Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan upaya pengelolaan yang efektif untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan berkelanjutan. Selain itu perlu diperkuat jejaring pengembangan kawasan di wilayah-wilayah politik strategis bernilai konservasi, diantaranya di pulau-pulau terluar. Peran kawasan konservasi dalam pandangan geopolitik Indonesia sangat strategis dalam rangka pengikat kesatuan potensi dan keanekaragaman hayati perairan laut dan kepulauan Indonesia,sehingga pemanfaatannya dapat seoptimal mungkin untuk hajat hidup masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Luas kawasan konservasi ideal yang dikelola efektif merupakan aset penting mewujudkan perikanan berkelanjutan guna menumbuhkan kemapanan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan pula dengan mandat Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mendorong pemanfaatan keekonomian kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hingga kini, Luas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KKPP3K) mencapai 15,76 terus didorong efektivitasnya dengan perangkat evaluasi efektivitas yang dikenal dengan E-KKP3K. Melalui perangkat ini, pengelola memiliki acuan langkah mencapai tujuan konservasi yang menyejahterakan. Perjalanan konservasi mengalami metamorfosa dari dua dekade terdahulu, paradigma desentralisasi kewenangan dan sistem zonasi dalam pengelolaan terus berkembang, kini perjalanan konservasi telah memasuki era baru pengelolaan dengan tetap mengukuhkan pilar-pilar perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan yang memberi manfaat keekonomian pendorong kesejahteraan masyarakat secara simultan dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, pola-pola pengelolaan kawasan konservasi juga telah melembaga dengan prinsip-prinsip pengelolaan bersama (co-management) yang baik. efektivitas pengelolaan menjadi kunci utama keberhasilan sebuah pengelolaan yang menjadi penggerak indikator utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Kementerian kelautan dan perikanan tengah menerapkan strategi khusus untuk mewujudkan hal tersebut, tahun 2014 tengah disusun peta jalan (roadmap) pengelolaan kawasan konservasi, yang berisi strategi pencapaian target kawasan konservasi 20 Juta Hektar. disusun pula status pengelolaan efektif KKPP3K sebagai data pijakan langkah pengelolaan efektif KKPP3K Nasional maupun Daerah yang disasar sebanyak 35 Kawasan. Pengelolaan 20 Jenis Ikan langka menjadi target untuk ditetapkan status perlindungannya, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Tahapan Institusionalisasi dari program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang – inisiatif Segitiga Karang (COREMAP-CTI) juga menjadi bagian penyokong tercapainya target konservasi lima tahun kedepan. Selain itu, nilai penting sumberdaya kawasan juga dihitung sebagai arahan untuk menggenjot keekonomian kawasan konservasi melalui upaya pemanfaatan berkelanjutan dalam Program Investasi dan Pengembangan Ekonomi berbasis Konservasi – PROSPEK.

Sejalan dengan Paradigma pembangunan Ekonomi Biru (Blue economy), Kementerian Kelautan dan Perikanan bertekad mengangkat pemanfaatan keekonomian konservasi bagi kesejahteraan masyarakat. Belajar dari pengalaman mengelola kawasan konservasi selama ini serta bercermin dari  pembelajaran dari negara-negara lain, konservasi merupakan sebuah kebutuhan untuk mengharmonisasikan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip kelestarian sumberdaya itu sendiri, sehingga dapat menjamin pemenuhan kebutuhan manusia terhadap sandang dan pangan (ketahanan pangan).

Para ahli telah banyak mengemukakan dampak konservasi terhadap peningkatan hasil tangkapan nelayan, secara umum peran dan kontribusi kawasan konservasi dalam peningkatkan ekonomi masyarakat dapat dilihat dalam dua hal, yakni kontribusinya terhadap peningkatan perikanan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata bahari. Habitat penting yang dikonservasi mampu memberikan peningkatan hasil tangkapan 10 (sepuluh) persen bagi nelayan, jika KKPP3Knya lebih luas, manfaat ekonomi yang diperoleh semakin besar, jenis ikan tangkapan yang dikonservasi-pun lebih bervariasi dan bernilai ekonomi tinggi. Ditambah lagi manfaat dari wisata bahari dan sektor lainnya.

Program yang dibangun dalam Konservasi ini tidak didasarkan dari kepentingan ekologis saja (Perlindungan dan Pelestarian) namun juga mengedepankan peran Pemanfaatannya untuk perekonomian secara berkelanjutan. Disini coba dikembangkan suatu kegiatan dalam mendukung peran ekologi dan ekonomi yang berimbang. Sebagai sarana pengelolaan perikanan kawasan konservasi memiliki fungsi perlindungan dan pelestarian ekosistem dari suatu fungsi habitat tempat ikan mencari makan, memijah, bermigrasi dan daerah pengasuhannya yang secara tidak langsung akan memberikan eksport telur dan larva ikan dari wilayah tersebut ke wilayah penangkapan yang memberikan peningkatan kuantitas penangkapan. Pentingnya Konservasi dalam mendukung pengelolaan Perikanan tersebut didasarkan terhadap data-data yang menggambarkan terjadinya penurunan tangkapan ikan, antara lain: (i) FAO pada tahun 2004 memperkirakan bahwa 50% stok ikan sudah fully exploited, hal ini berarti peningkatan upaya penangkapan ikan akan menyebabkan populasi ikan mengalami gangguan. Sementara itu 25% stok ikan lainnya diyakini sudah mengalami kondisi overfishing. Banyak diantara stok yang mengalami lebih tangkap adalah jenis komersial yang paling bernilai, khususnya jenis ikan pelagis. Sisanya (25%) mempunyai kapasitas cukup untuk mendukung peningkatan upaya penangkapan ikan.  (ii) Analisis terbaru diterbitkan dalam jurnal Science tahun 2006 (Worm et al.,) menyimpulkan bahwa sepertiga dari semua stok ikan di dunia telah runtuh (Collapsed), yang didefinisikan sebagai tingkat produksilebih rendah dari 10% produksi maksimum yang telah tercatat.

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) merupakan salah satu alat yang efektif dalam mendukung perikanan berkelanjutan yang berarti terdapat kesinambungan dan kesetabilan produksi jangka panjang, keberpihakan pada nelayan, dan mendukung perbaikan habitat. Beberapa kajian ilmiah membuktikan manfaat KKP diantaranya efek terhadap ukuran ikan dan kelimpahan ikan. Kajian di Filipina, Autralia dan Afrika Selatan KKP meningkatkan ukuran Ikan 1,9 – 2,0 kali lipat dibandingkan wilayah Yang tidak dilindungi. Sedangkan kajian di Perancis, Kenya, Australia, Afrika, Amerika, dan Filipina kelimpahan kan dalam KKP 0,2-28,5 lebih tinggi dibandingkan wilayah Yang tidak dilindungi. Kajian Lainnya Fekuinditas dalam satu ikan hidup di dalam KKP meningkat 35%-412%. KKP Secara teoritis dan empiris terbukti berdampak positif bagi perikanan.

Pemanfaatan Konservasi juga mendukung Pariwisata Bahari, berbagai peningkatan ekonomi Konservasi yang telah dikembangkan kementerian kelautan dan perikanan, antara lain: (i) Pelaksanaan Program MInawisata dimana kegiatan ini memadukan antara perikanan dan pariwisat seperti pemanfaatan wisata dalam hal wisata pancing; (ii) Ekowisata berbasis masyarakat dimana melalui kegiatan ini dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, dan mengurangi kemiskinan melalui penawaran wisata dari konservasi yang terjaga. Contoh : jasa wisata untuk turis, jasa pemandu, transportasi, homestay, penjualan kerajinan. Berdasarkan telaah awal, saat ini dari target ekosistem penting sumberdaya laut berdasarkan potensi total Mangrove 3.452.688 Ha ; telah dikonservasi kurang lebih 22% (758.472 Ha), memiliki nilai ekonomi senilai 11.3 jt US $/tahun. Potensi total Terumbu Karang 3.293.543 Ha; telah dikonservasi kurang lebih 22.7% (747.190 Ha) memiliki nilai senilai 224,2 juta US$/th. Sedangkan Potensi total Padang Lamun 1.758.708 Ha; telah dikonservasi kurang lebih 17,3 % (304.866 ha) dengan nilai ekonomi senilai 7.6 juta US$/th. Kajian lain yang dilakukan di Great Barrier Reef menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi pada tahun 2011-2012 mencapai US$ 5,7 miliar dengan menyerap tenaga kerja mencapai 69.000 orang yang mayoritas dengan mengedepankan kegiatan pariwisatanya.

Tidak kalah pentingnya selain pengembangan konservasi berbasis ekosistem, Kementerian kealutan dan perikanan juga mengembangkan konservasi jenis, dengan maksud Melindungi jenis ikan terancam punah; Mempertahankan keanekaragaman jenis ikan; Memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; serta Memanfaatkan sumberdaya ikan secara berkelanjutan. Salah satu satu pemanfaatan konservasi jenis ikan adalah dengan melakukan perlindungan dari jenis yang hampir punah diantaranya yaitu status perlindungan jenis Pari Manta. Melalui perlindungan Pari manta tersebut    berdasarkan hasil kajian empiris menunjukkan 1 (satu) ekor pari manta sebagai aset wisata bahari dapat menyumbangkan nilai ekonomi nasional sebesar Rp. 243,75 juta/tahun atau setara dengan Rp. 9,75  milyar selama hidupnya (40 tahun).  Nilai ekonomi wisata jauh lebih besar jika dibandingkan nilai konsumsi daging dan insang pari manta di pasaran, dimana 1 ekor pari manta hanya mempunyai nilai jual sekitar Rp. 1-4 juta rupiah.

Pemerataan kemapanan ekonomi atas pengelolaan kawasan konservasi, menjadi landasan penguatan KKPP3K yang mumpuni mewakili habitat-ekosistem target diseluruh perairan Indonesia. Upaya ini merupakan bentuk penguatan ketahanan nasional dipandang dari kekuatan maritim Indonesia, dimana laut merupakan pemersatu kepulauan, bukan pemisah daratan. Kawasan konservasi satu dan lainnya saling terkait secara biofisik dalam satu kesatuan jejaring KKPP3K. Kerjasama Jejaring KKPP3K dapat dilakukan untuk pengelolaan 2 (dua) atau lebih kawasan konservasi perairan secara sinergis, baik secara lokal, nasional maupun regional. Upaya ini terus ditingkatkan, di level regional telah dibangun sistem pengelolaan kawasan konserasi Coral Triangle Marine Protected Area System (CTMPAS). Kerjasama Jejaring KKPP3K juga dapat memberikan nilai tambah lebih dibandingkan beberapa KKP yang berdiri sendiri karena: jejaring melindungi sumberdaya, ekosistem dan habitat secara terpadu; dan jejaring mendorong pembagian kapasitas dan pengelolaan yang merata. Pun demikian, upaya pemanfaatan kawasan konservasi, kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan kawsan konservasi menjadi bagian penting upaya pengelolaan efektif sebuah kawasan konservasi dapat ditingkatkan. Regulasi tentang Kemitraan, serta Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk berbagai kegiatan, antara lain: Penangkapan dan Pebudidayaan Ikan, Pariwisata Alam Perairan, Pendidikan dan Penelitian. Selain itu, kontribusi terhadap Penerimaan Negara dalam bentuk PNBP konservasi telah menjadi bagian penting rancangan Peraturan Pemerintah yang tengah disusun.

Pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta perairannya untuk tujuan konservasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir. Pemanfaatan geografis secara optimal bagi perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang diharapkan antara lain:

  • Pengelolaan 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dapat dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi bagi usaha perikanan (tangkap dan budidaya), sehingga tidak ada lagi WPP yang overfishing maupun WPP yang underfishing.
  • Wilayah bioekoregion dilakukan secara optimal dan seimbang pemanfaatannya, dikembangkan sebagai kawasan konservasi untuk menjamin ketangguhan kawasan konservasi yang ada di Indonesia
  • Optimalisasi pemanfaatan wilayah geografi kawasan konservasi perairan untuk kegiatan budidaya perikanan dan penangkapan ikan ramah lingkungan.
  • Peningkatan fungsi geografi wilayah pemanfaatan umum sesuai penataan ruang/zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, untuk kegiatan perikanan budidaya dan penangkapan ikan sesuai kapasitas dan potensinya serta peningkatan ekonomi masyarakat secara merata.

Pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan dan optimalisasinya untuk kawasan konservasi perairan diharapkan dapat memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam baik yang berasal dari perairan laut, perairan umum dan berdampak dalam menopang ekonomi masyarakat pesisir serta menunjang pembangunan nasional yang berwawasan nusantara. Kondisi pemanfaatan hayati untuk perikanan yang diharapkan adalah:

  • Wilayah perairan laut seluas 5,8 juta Km2 meliputi perairan teritorial dan ZEEI dimanfaatkan secara optimal sampai pada tingkat produksi yang sesuai dengan tingkat JTB (jumlah tangkapan yang diperbolehkan) secara merata di sebelas WPP menggunakan prinsip-prinsip konservasi untuk perikanan berkelanjutan.
  • Pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan yang secara tidak langsung menggunakan sumber kekayaan alam, yaitu melalui pemanfaatan wisata bahari untruk meningkatkan nilai sumberdaya dan jasa lingkungan.
  • Pemanfaatan ekosistem mangrove dan terumbu karang di kawasan konservasi yang terjaga dengan baik, berpeluang untuk perdagangan karbon dan mengatasi dampak perubahan iklim.
  • Mengoptimalkan keseimbangan pemanfaatan sumber kekayaan alam untuk kegiatan penangkapan ikan secara tradisional dan budidaya laut bernilai ekonomis tinggi di kawasan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.
  • Peningkatan identifikasi dan eksplorasi potensi kelautan, terutama di laut dalam guna mencari sumber energi maupun sumberdaya ikan potensial, serta melakukan konservasi biota laut migrasi.
  • Menata keseimbangan pemanfaatan sumber kekayaan alam di sepanjang nusantara baik di dalam kawasan konservasi maupun eksploitasi sumber kekayaan alam di luar kawasan konservasi dengan prinsip kelestarian sumberdaya.

Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi dalam pembangunan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional terutama dilihat dari peningkatan nilai manfaat sumber kekayaan alam, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan. kondisi yang diharapkan adalah:

  • Nilai pemanfaatan sumberdaya meningkat dan memberikan kontribusi bagi perekonomian lokal masyarakat pesisir maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Misalnya, nilai ekonomi terumbu karang yang dimanfaatkan dalam pengelolaan kawasan konservasi yang optimal dapat mencapai 15.000 USD sampai dengan 45.000 USD per kilometer persegi per tahun.
  • Kontribusi sektor perikanan kepada PDB meningkat secara konsisten setiap
  • Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pekerjaan alternatif di kawasan konservasi, mampu menumbuhkan ekonomi lokal secara konsisten meningkat. Setidaknya, pendapatan dari ekonomi alternatif tersebut mampu menggandakan pendapatan rumah tangga nelayan masyarakat pesisir.
  • Pendapatan daerah dan pendapatan sektor yang menjadi dampak pengelolaan kawasan konservasi perairan meningkat secara signifikan, seperti pengusahaan penginapan, jasa operator wisata, biro perjalanan, retribusi jasa lingkungan, maupun berbagai atraksi yang selain meningkatkan pendapatan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
  • Tenaga kerja sektor perikanan diharapkan meningkat, yang meliputi kegiatan di hulu sampai di hilir. Hal ini sejalan dengan optimalisasi pemanfaatan konservasi berbasis industrialisasi perikanan yang akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
  • Investasi baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) meningkat tajam, sebagai hasil dari terciptanya iklim investasi yang kondusif.
  • Pengelolaan kawasan konservasi yang optimal menjadi penggerak ekonomi sektor informal.

Implementasi wawasan nusantara terhadap pengelolaan kawasan konservasi diharapkan mampu menciptakan kondisi sosial budaya masyarakat pesisir yang lebih baik dari kondisi saat ini. Kondisi yang diharapkan adalah:

  • Konflik sosial antar masyarakat, terutama konflik horisontal dan konflik antar daerah sebagai akibat perebutan daerah penangkapan dapat dihilangkan dan terwujud suasana kondusif.
  • Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat pesisir sebagai dampak tumbuhnya perekonomian dan pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan.
  • Semakin kecilnya kesenjangan sosial diantara pelaku usaha dan antara stake holders perikanan terutama nelayan dan pembudidaya ikan, serta kesenjangan sosial antar daerah. Sebaliknya terjadi pemerataan pendapatan serta keadilan kesempatan berusaha.
  • Tingkat kesejahteraan masyarakat lokal sebagai pelaku perikanan terutama nelayan dan pembudidaya makin meningkat, ditandai dengan kenaikan pendapatan rumah tangga penduduk yang meningkat setiap tahun secara konsisten mejadi dua kali lipat dari kondisi sebelumnya.
  • Kesadaran masyarakat akan pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari makin meningkat, yang ditunjukan oleh makin kecilnya tingkat perusakan lingkungan dan penggunaan bahan beracun dan peledak.
  • Jumlah masyarakat miskin makin berkurang, ditunjukan dengan meningkatnya jangkauan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah meningkat dan merata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  • Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil
  • Terpeliharanya budaya lokal masyarakat pesisir yang telah diakomodasi dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan secara efektif dan berkelanjutan.
  • Kesadaran masyarakat untuk gemar makan ikan makin meningkat, untuk memperbaiki mutu gizi dan kecerdasan, diwujudkan dengan meningkatnya konsumsi ikan masyarakat secara konsiten setiap tahun
  • Budaya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, baik nelayan maupun pembudidaya ikan semakin meningkat, kesadaran dalam pengelolaan lingkungan meningkat, sehingga pola konsumtif berubah menjadi produktif dan efisien.
  • Peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat pesisir yang ditunjukkan dengan meningkatnya pendidikan dan partisipasi politik masyarakat.

Pengelolaan kawasan konservasi dalam perspektif pertahanan dan keamanan harus dapat memberikan manfaat bagi pembangunan pertahanan dan keamanan negara, terutama partisipasi masyarakat dalam sistem hankam serta sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan sebagai komponen pendukung. Kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

  • Sumberdaya manusia pendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan yang telah terlatih dalam pengawasan perikanan berbasis masyarakat dapat menjadi pendukung kepolisian dan TNI dalam pengelolaan keamanan di wilayah laut, secara simultan dapat mendukung sistem pertahanan dan keamanan nasional.
  • Pos jaga, pusat informasi, kantor pengelola kawasan konservasi perairan, maupun prasarana pelabuhan perikanan, dirancang untuk mampu mendukung kepentingan operasi laut bila diperlukan pada masa krisis atau perang. Oleh karenanya, khususnya dalam pemilihan posisi pelabuhan yang dapat menampung kapal-kapal besar (PPS), harus sesuai dengan posisi strategis untuk operasi laut. Untuk mampu menghadapi ancaman musuh maka pelabuhan PPS dijadikan pangkalan pertahanan yang menghadap samudera.
  • Pusat informasi kawasan konservasi yang tersebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau terluar, dalam kondisi perang dapat dijadikan pos supply logistik dari industri-industri perikanan pendukung dan pengolah hasil perikanan
  • Kapal-kapal perikanan dengan kapasitas 100 GT ke atas dapat dimanfaatkan sebagai komponen pendukung Armada cadangan untuk angkut personel maupun persenjataan dan sekaligus berfungsi sebagai deteksi dini kapal-kapal musuh. Untuk keperluan tersebut diperlukan pelatihan kepada para Nakhoda kapal.
  • Masalah illegal fishing yang berdampak kepada kerugian negara dan terjadinya overfishing, diharapkan dapat diatasi secara bertahap, melalui garda terdepan kawasan konservasi di pulau-pulau terluar, diharapkan terwujud ketertiban dan keamanan di laut melalui koordinasi dan kerjasama harmonis diantara aparat penegak hukum di laut tercipta dengan baik.

Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pandangan wawasan nusantara diimplementasikan dalam optimalisasi potensi sumberdaya laut menjadi penggerak ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat utamanya menjaga kedaulatan wilayah, mengamankan pangan lokal untuk ketahanan nasional. Kawasan konservasi mampu mengokohkan status hukum kewilayahan utamanya bagi wilayah pulau-pulau kecil terluar yang rentan dari ancaman disintegrasi dan penguasaan negara lain.  Langkah kebijakan strategis yang berpihak pada pemberdayaan potensi perairan serta sumber daya manusia yang berkompeten dibidang pengelolaan kawasan perairan, terintegrasi menjadi satu kesatuan ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan guna membangun kehidupan sosial perlu segera dilaksanakan. Selanjutnya, untuk meningkatkan partisipasi dan kreativitas masyarakat pesisir dalam mengelola kawasan konservasi perairan perlu adanya pendampingan dan fasilitator bagi kemajuan  dan keberlanjutan kelestariannya. Sedangkan untuk pengalokasian program yang tepat untuk pemberdayaan masyarakat pesisir diperlukan adanya aparat yang berkompeten dalam mengaktualisasikan sistem zonasi dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan terhadap pembangunan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, konservasi dapat menjadi pilar penyokong hayati untuk perwujudan negara maritim yang kuat sekaligus tumpuan kedaulatan pangan masyarakat. Dalam pandangan lain, kedaulatan negara kepulauan terjaga demi terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh.

 

Membuka Paradigma Konservasi mewujudkan “maritim” yang berdaulat pangan

Perbaikan pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan dengan membuka paradigma pengelolaan kedalam paradigma baru pengelolaan konservasi yang terdesentralisasi dan dikelola dengan sistem zonasi (meliputi: zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya). Perbaikan tatakelola diarahkan kepada penguatan kelembagaan yang meliputi peningkatan sumberdaya manusia; peningkatan kapasitas infrastruktur; penyusunan peraturan pengelolaan kawasan; pengembangan organisasi/kelembagaan masyarakat; pengembangan kemitraan; pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan; dan pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan. Perbaikan ekosistem dilakukan melalui penguatan pengelolaan sumberdaya kawasan yang meliputi upaya perlindungan habitat dan populasi ikan; rehabilitasi habitat dan populasi ikan; penelitian dan pengembangan; pemanfaatan sumberdaya ikan; pariwisata dan jasa lingkungan; pengawasan dan pengendalian; serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui penguatan sosial, ekonomi dan budaya yang meliputi pengembangan sosial ekonomi masyarakat; pemberdayaan masyarakat; serta pelestarian adat dan budaya.

Kawasan Konservasi perairan dapat dijadikan sebagai salah satu alat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang efektif,  yaitu melalui pengalokasian sebagian wilayah pesisir dan laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik, kondisi ekosistem terumbu karang yang sehat, dan menyediakan tempat perlindungan bagi sumberdaya ikan, akan berdampak pada peningkatan sumberdaya ikan di wilayah sekitarnya yang merupakan areal penting penangkapan bagi masyarakat pesisir, sehingga dampak konservasi kawasan perairan akan mendukung kegiatan perikanan secara langsung, maupun berbagai pemanfaatan kawasan konservasi yang dikelola berdasarkan sistem zonasi untuk berbagai kepentingan seperti pariwisata bahari dan pendidikan lingkungan yang mampu memperkuat sendi-sendi perekonomian masyarakat pesisir, membangun kesadaran politik dan secara simultan meningkatkan ketahanan nasional bangsa.

Pembangunan nasional harus senantiasa dilaksanakan secara sinergis-terpadu melalui harmonisasi kebijakan dengan paradigma baru yang berorientasi lautan sehingga mampu memantapkan implementasi pengelolaan kawasan konservasi secara efektif berbasis sistem zonasi dan terdesentralisasi guna mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi nasional, regional dan kelestarian lingkungan global. Optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui konservasi secara berkelanjutan merupakan tanggungjawab bersama semua pihak yang dilaksanakan secara komprehensif untuk memperkokoh Ketahanan Nasional dan integral dibangun atas keterlibatan masyarakat serta para pemangku kepentingan dalam suatu komitmen bersama. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan mampu mengintegrasikan realita (kewilayahan) perairan laut Indonesia, satu kesatuan jejaring daratan kepulauan serta ruang udara dan fenomena (pemanfaatan) mendayagunakan seluruh sumber kekayaan alam, dengan seluruh potensi nasionalnya untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keamanan pada negara kesatuan republik Indonesia.

Peningkatan pemahaman dan penatakelolaan kawasan konservasi perairan melalui penguatan kelembagaan (tatakelola), pengelolaan sumberdaya kawasan (bioekologis) dan pengelolaan sosial, ekonomi masyarakat yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan, dapat tercapai melalui perencanaan pengelolaan dan manajemen zonasi yang baik, tersedianya sumberdaya manusia dan lembaga pengelola yang kompeten, tersedianya infrastruktur dan sarana pendukung yang baik, maupun upaya-upaya pengelolaan kawasan yang dilakukan secara sinergis dan terpadu guna menjamin keberlanjutan sumberdaya perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang mensejahterakan masyarakat berdaulat pangan, secara adil dan merata, berwawasan nusantara menuju terciptanya ketahanan nasional.

unduh Buku : Buku 14th Konservasi utk Kesejahteraan 2014

 

KONSERVASI KAWASAN

Luas Kawasan Konservasi

Luas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP/3K) di penghujung tahun 2013, perjalanannya dapat dimulai pada status kawasan di medio 2012 yakni 15,78 juta hektar yang telah diumumkan ke publik, selanjutnya luas kawasan merangkak naik dan statusnya hingga akhir tahun 2012 seluas 16.096.881,81 Ha, status (16 juta ha) ini kembali diumumkan ke publik pada lokakarya nasional konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil pada bulan juni 2013.  Capaian tahunan terhadap luas kawasan konservasi baru sepanjang tahun 2013 yang dipantau langsung oleh tim UKP4 melampaui target, yakni 689.945 hektar, atau sekitar 138% dari target 500 ribu hektar yang diemban. Sejatinya dengan tambahan luas kawasan konservasi yang datang atas komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat lokal ini mampu mendongkrak luas kawasan konservasi yang lebih lagi dari 16 juta hektare (ha), tepatnya pada angka 16,7 juta hektar. Namun alasan beberapa perhitungan dan dinamika kebijakan serta harmonisasi  penataan ruang di daerah, misalnya di Kabupaten Berau yang semula pencadangan luas kawasan konservasinya mencapai 1,273 juta hektar kini diharmoniasasikan dengan pemanfaatan lainnya sehingga luas kawasan konservasi menjadi sekitar 285 ribu hektar. untuk yang demikian ini, maka status luas kawasan konservasi di penghujung tahun 2013 berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan sebagaimana disajikan tabel berikut:

No Kawasan Konservasi Jumlah Kawasan Luas (Ha)
A Inisiasi Kemenhut 32  4,694,947.55
Taman Nasional Laut 7  4,043,541.30
Taman Wisata Alam Laut 14  491,248.00
Suaka Margasatwa Laut 5  5,678.25
Cagar Alam Laut 6  154,480.00
B Inisiasi KKP dan Pemda 99  11,069,263.30
Taman Nasional Perairan 1  3,521,130.01
Suaka Alam Perairan 3  445,630.00
Taman Wisata Perairan 6  1,541,040.20
Kawasan Konservasi Perairan Daerah 89  5,561,463.09
  Jumlah Total 131  15,764,210.85

Sumber: informasi kawasan konservasi perairan indonesia, Dit. KKJI, 2013 (sebagaimana dapat diakses di kkji.kp3k.kkp.go.id)

Secara terperinci, Perkembangan luasan KKP/3K mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2003. Dalam perkembangannya, sampai dengan akhir tahun 2013 luas KKP di Indonesia telah mencapai 15,76 juta ha. Artinya telah terjadi peningkatan hingga 10,34 juta ha atau sekitar 65,61% dari luas total KKP pada tahun 2013 (Tabel).  Pergeseran data KKP/3K terjadi pada tahun 2009 dengan adanya pengalihan 8 (delapan) kawasan konservasi dari Kementerian kehutanan seluas 723.984 Ha. Peningkatan yang signifikan ini terjadi antara lain dengan berkembangnya kawasan konservasi perairan di daerah yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah yang disebut Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN), diantaranya Pencadangan Taman Nasional Perairan (TNP) laut Sawu seluas 3.521.130,01 Hektar pada tahun 2009 dan Pencadangan Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas seluas 1.262.686,20 Hektar pada tahun 2011. Keduanya diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perkembangan Data Kawasan Konservasi Perairan
Indonesia 2003-2016
Tahun KKP KKH Total
2003                                  733.00            5,418,931.55        5,419,664.55
2004                            50,496.00            5,418,931.55        5,469,427.55
2005                      1,417,889.53            5,418,931.55        6,836,821.08
2006                      1,527,682.40            5,418,931.55        6,946,613.95
2007                      3,512,019.66            5,418,931.55        8,930,951.21
2008                      4,198,602.00            5,418,931.55        9,617,533.55
2009                      8,868,634.31            4,694,947.55    13,563,581.86
2010                      9,256,413.11            4,694,947.55    13,951,360.66
2011                    10,717,578.78            4,694,947.55    15,412,526.33
2012                    11,089,181.97            4,694,947.55    15,784,129.52
2013                    11,069,263.30            4,694,947.55    15,764,210.85

Sumber: Dit. KKJI, Ditjen KP3K – KemenKP, 2013

Hingga akhir 2014 nanti, masih ada komitmen RENSTRA untuk menambah 300 ribuan hektar lagi kawasan konservasi baru, walau ujung target 2014 seluas 15,5 juta hektar sesungguhnya telah tercapai. Sedang menuju pemenuhan target tahun 2020, masih diperlukan penambahan luas KKP/3K sebesar 4,24 juta hektar.

 

Pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi

Tujuan utama pengelolaan kawasan konservasi sesungguhnya adalah pengelolaan efektif melalui pengelolaan berdasarkan sistem zonasi yang dapat dilakukan berbagai upaya pengelolaan sumberdaya kawasan maupun pengelolaan sosial budaya dan ekonomi yang keduanya memberikan umpan balik terhadap penguatan kelembagaan dan tatakelola kawasan konservasi. Upaya-upaya tersebut sedikitnya dapat melalui tiga strategi pengelolaan, yaitu: (1) Melestarikan lingkungannya, melalui berbagai program konservasi, (2) menjadikan kawasan konservasi sebagai penggerak ekonomi, diantaranya melalui program perikanan budidaya ramah lingkungan, penangkapan ikan ramah lingkungan,  pariwisata alam perairan dan pendanaan mandiri yang berkelanjutan, dan (3) pengelolaan kawasan konservasi sebagai bentuk tanggungjawab sosial yang mensejahterakan masyarakat.

Pengelolaan kawasan konservasi dapat tercapai secara efektif sesuai dengan tujuannya jika didukung dengan sistem zonasi dan rencana pengelolaan yang disusun dengan baik. tatacara Penyusunannya telah diatur dengan Permen KP No. Per.30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.  Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan adalah dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan kawasan konservasi perairan. Pra-Syarat penting dalam penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi adalah mengidentifikasi dan menentukan prioritas/target konservasinya. Hal ini sedikitnya menyangkut 2 (dua) hal yaitu target sumberdaya, diantaranya meliputi: Populasi, Spesies, Habitat, dan/atau Ekosistem dan target sosial budaya dan ekonomi, diantaranya meliputi: mata pencaharian alternatif, partisipasi, perubahan perilaku, dan lain-lain.

Setiap rencana pengelolaan kawasan konservasi harus memuat zonasi. Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil disusun oleh satuan unit organisasi pengelola. Rencana Pengelolaan KKP/ KKP3K terdiri atas: (a). rencana jangka panjang, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali. Rencana jangka panjang memuat kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yang meliputi: visi dan misi; tujuan dan sasaran pengelolaan; strategi pengelolaan; (b). rencana jangka menengah, berlaku selama 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran pengelolaan, dan strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan; dan (c). rencana kerja tahunan, disusun berdasarkan rencana jangka menengah dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran yang disusun satu tahun sekali. Rencana kegiatan dan anggaran ini sekurang-kurangnya memuat uraian kegiatan, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, alokasi anggaran dan sumber pendanaan.

Pengelolaan berkelanjutan merupakan upaya yang dilakukan pengelola kawasan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan dan pengelolaan yang menjamin ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya yang ada. Adapun upaya-upaya pokok pengelolaan kawasan konservasi meliputi: koordinasi dan pembinaan, peningkatan infrastruktur, penyusunan NSPK, review dan implementasi rencana pengelolaan, sosialisasi, konsultasi publik, Peningkatan kapasitas, operasionalisasi lembaga pengelola, Rehabilitasi kawasan, monitoring sumberdaya kawasan, monitoring sosial ekonomi dan budaya, kegiatan pemanfaatan sumberdaya untuk peningkatan ekonomi masyarakat, evaluasi pengelolaan, pengawasan sumberdaya ikan, penegakan hukum dan pengelolaan batas kawasan dan lain sebagainya.

Upaya pengelolaan efektif selama kurun waktu 2010-2014, terutama melalui asistensi dan pembinaan kepada para pengelola kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil terus dilakukan. Diantaranya asistensi penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi KKP/3K daerah, serta evaluasi rencana pengelolaan dan zonasi pada 10 (sepuluh) kawasan konservasi perairan nasional (KKPN) yang selanjutnya diteruskan melalui upaya legislasi. Selain evaluasi rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan nasional, juga telah dilaksanakan evaluasi usulan penetapan kawasan konservasi perairan Daerah untuk ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Hasil yang dicapai antara lain:

  • Penetapan KKP3KD Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang, seluas 4.015,2 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/2012 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah
  • Penetapan KKPD Suaka Alam Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang, seluas 3.207,98 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/KEPMEN-KP/2013 tentang Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang di Provinsi Aceh.
  • Penetapan KKPN Taman Nasional Perairan Laut Sawu seluas 3.355.352,82 Hektar berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
  • Pengesahan Rencana Pengelolaan dan Zonasi TNP laut Sawu, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 – 2034
  • Penetapan KKPD Taman Wisata Perairan Nusa Penida seluas 20.057 Hektar berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/KEPMEN-KP/2014 Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali

Tahun 2014 sedang dalam proses evaluasi untuk penetapan KKP/3K Daerah melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, antara lain KKPN TWP Kepulauan Anambas, KKP3K Raja Ampat, KKPD Alor, KKP3KD Sukabumi, KKPD Lombok Tengah, KKPD Selayar, KKPD Kep. Mentawai dan beberapa daerah lainnya. Sedangkan Evaluasi Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKPN TWP Pulau Pieh telah siap diproses legislasi pengesahannya, menyusul berikutnya untuk 7 (tujuh) KKPN lainnya, yakni: TWP Gili Matra, TWP Kapoposang, TWP Padaido, TWP Laut Banda, SAP Raja Ampat, SAP Waigeo Sebelah Barat dan SAP Aru Bagian Tenggara.

Untuk mengevaluasi tingkat efektivitas kawasan konservasi tersebut, telah disusun alat ukur yang dinamakan E-KKP3K berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor Kep.44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Evektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K). Pedoman E-KKP3K memuat tata-cara atau panduan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pengelolaan berkelanjutan suatu kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada tingkat makro, E-KKP3K digunakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menilai tingkat pengelolaan kawasan konservasi perairan yang ada di Indonesia. Sementara pada tingkat mikro, E-KKP3K dapat pula digunakan swa-evaluasi terhadap kinerja pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan sekaligus membuat perencanaan dalam rangka peningkatan kinerja.

aspek pengelolaan

Gambar: Aspek Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan pulau-pulau Kecil

 

E-KKP3K membagi tingkatan pengelolaan efektif sebuah kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam 5 (lima) level, berurut dari level terendah pengelolaan yakni : Level 1 (merah), Level 2 (kuning), Level 3 (hijau), Level 4 (Biru) dan Level 5 (emas). Level-level tersebut ditentukan dengan 17 (tujuh belas) kriteria yang diuraikan dalam 74 (tujuh puluh empat) pertanyaan. Sejumlah parameter digunakan dalam proses evaluasi efektivitas tersebut untuk menilai bagaimana status pencadangan kawasan, status kelembagaan, SDM dan pendanaan, status rencana pengelolaan dan zonasi, ketersediaan infrastruktur kawasan, kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi, status pengelolaan sumberdaya kawasan, status pengelolaan sosial-budaya dan ekonomi. Adapun substansi materi evaluasi mencakup aspek-aspek tata kelola (penguatan kelembagaan), konservasi/sumberdaya dan sosial-ekonomi-budaya yang relevan dengan pengelolaan kawasan konservasi. Dalam prakteknya, penggunaan E-KKP3K juga didukung dengan perangkat lunak (software) E-KKP3K untuk lebih mempermudah evaluasi di lapangan. Lebih lengkap mengenai E-KKP3K dan status pengelolaan KKP3K dapat mengunjungi situs resmi Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis ikan : kkji.kp3k.kkp.go.id.

Untuk mendukung kinerja pengelolaan KKP/3K, pada tahun 2013 telah disusun Suplemen pendukung Panduan E-KKP3K yang bertujuan memberikan pedoman teknis untuk membekali pengelola KKP/3K, antara lain berupa: (1) Panduan inisiasi/merah, meliputi seluruh aspek pada tahapan inisiasi hingga pencadangan KKP/KKP3K; (2) Panduan Rencana Pengelolaan dan Zonasi; (3) Panduan Kelembagaan; (4) Panduan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana); (5) Panduan Pendanaan; (6) Panduan Penetapan KKP/KKP3K; (7) Panduan Penataan Batas; (8) Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan); dan (9) Panduan Monitoring Sosial Budaya dan Ekonomi.

Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada tingkat makro, sebagaimana disajikan berikut ini:

Peringkat KRITERIA Jumlah Pertanyaan
MERAH KKP/KKP3K 1 Usulan Inisiatif 8
1 DIINISIASI 2 Identifikasi & inventarisasi kawasan
    3 Pencadangan kawasan
KUNING KKP/KKP3K 4 Unit organisasi pengelola dengan SDM 11
2 DIDIRIKAN 5 Rencana pengelolaan dan zonasi
    6 Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan
    7 Dukungan pembiayaan pengelolaan
HIJAU KKP/KKP3K 8 Pengesahan rencana pengelolaan & zonasi 21
3 DIKELOLA 9 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan
  MINIMUM 10 Pelaksanaan rencana pengelolaan dan zonasi
    11 Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
BIRU KKP/KKP3K 12 Penataan batas kawasan 28
4 DIKELOLA 13 Pelembagaan
  OPTIMUM 14 Pengelolaan sumberdaya kawasan
    15 Pengelolaan sosial ekonomi dan budaya
EMAS KKP/KKP3K 16 Peningkatan kesejahteraan masyarakat 6
5 MANDIRI 17 Pendanaan berkelanjutan

 

grafis konservasi ekkp3k

 

E-KKP3K: Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi, Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Penilaian efektivitas secara nasional selain untuk mengetahui status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, juga sekaligus dijadikan ajang pemberian penghargaan yang mampu mendorong peningkatan pengelolaan efektif KKP3K. Anugerah E-KKP3K (E-KKP3K Awards) merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah/kepala daerah/pengelola KKP3K yang konsisten mengembangkan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Penghargaan terdiri atas kategori Favorit 1 penghargaan, kategori percontohan 5 penghargaan, dan kategori percepatan 17 penghargaan. Kegiatan yang diagendakan setiap 2 (dua) tahun sekali tersebut diharapkan dapat menjadi cambuk bagi pengelola kawasan untuk terus bekerja keras mewujudkan kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan.

 

Penerima Anugerah 2013

Anugerah E-KKP3K (E-KKP3K Awards) 2013 diselenggarakan di Hotel Pullman pada 17 Desember 2013, Penerima Anugerah E-KKP3K 2013 Kategori Percontohan, diantaranya meliputi KKPD SAP Pesisir Timur Pulau Weh Kota SABANG, KKP3KD Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan Kabupaten SUKABUMI, KKP3KD Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban Kabupaten BATANG, KKPD TWP Nusa Penida Kabupaten KLUNGKUNG, KKPD Kabupaten ALOR, dan KKP3KD Taman Pulau-pulau Kecil Kabupaten RAJA AMPAT. Penyerahan penghargaan disampaikan oleh Menteri kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo.Ditingkat regional, upaya pengelolaan efektif KKP/3K dalam koridor kerjasama Coral Triangle Initiative (CTI) telah disusun sebuah sistem pengelolaan kawasan konservasi di segitiga karang yang memberikan manfaat bagi ekosistem terumbu karang di 6 negara CTI dan keuntungan bagi masyarakat yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Panduan Coral Triangle Marine protected Area System (CTMPAS) telah diluncurkan pada gelaran World Coral Reef Conference (WCRC) dan Senior Official Meeting (SOM) – CTI yang ke-5 di Manado, 13 Mei 2014. Indonesia menjadi bagian dari 13 Nominasi kawasan konservasi CTMPAS. untuk kategori 3 (Priority Development Sites) antara lain: KKPN TWP kapulauan Anambas, KKPN TNP laut Sawu dan KKP3KD TP Pangumbahan – Sukabumi. Sedangkan TNL Wakatobi menjadi bagian kategori 4 (Flagship).  Tiga prioritas kawasan pengembangan tersebut akan digenjot pengelolaan efektifnya, dan satu lokasi yang menjadi flagship tentunya menjadi percontohan pemgembangan pengelolaan efektif bagi 6 negara anggota CTI. Indonesia telah memiliki jaringan kawasan konservasi laut terbesar di dunia, dengan luas 15,76 juta hektar yang meliputi 131 lokasi KKP/3K. Pengelolaan efektif melalui E-KKP3K dan sistem MPA CTMPAS terus dipompa efektivitasnya, utamanya untuk memberikan manfaat optimal bagi lingkungan perairan, perikanan, dan ketahanan pangan bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

Tahapan berikutnya pasca Penetapan KKP/3K adalah sosialisasi kawasan dan pembentukan panitia tata batas untuk melakukan kegiatan penataan batas kawasan. Untuk hal ini, telah disusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), antara lain Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  No. 02/Per-DJKP3K/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Demikian pula telah dilaksanakan kegiatan guna mendukung implementasi ekonomi biru (blue economy) di Lombok Timur melalui kegiatan rehabilitasi habitat mangrove di sekitar kawasan konservasi perairan Trenggini Sambelia. Kegiatan serupa juga telah dilaksanakan di Kabupaten Batang, Percontohan Perlindungan dan Pelestarian di Taman Pesisir Pangumbahan Sukabumi untuk mendukung pengelolaan efektif kawasan konservasi. Dukungan Kegiatan bertajuk Ekonomi Biru juga dilakukan di KKPD Lombok Tengah dan KKPD Nusa Penida – Klungkung.

Dalam target pengelolaan efektif KKP/3Knya, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dirancang tahun 2009 menyasar 21 lokasi fokus pengelolaan yang meliputi 9 Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan 12 Kawasan Konservasi Perairan Daerah, dengan keseluruhan luas rancangan sekitar 4,5 juta hektar.  Dalam perkembangan selanjutnya, rencana pengelolaan efektif menjadi 24 lokasi, melalui pencadangan  TWP Kepulauan Anambas pada Tahun 2011 serta 2 lokasi kebijakan Blue Economy yakni Lombok Timur (NTB) dan Nusa Penida-Klungkung (Bali) pada rentang tahun 2011-2013.

Status Pengelolaan efektif kawasan konservasi yang diukur dengan alat E-KKP3K tersebut,  Dalam catatan ringkasnya pada tahun 2013 telah terjadi peningkatan status KKP/3K dengan peringkat MERAH (level 1) berkurang dari 63 menjadi 54 Kawasan, sedangkan KUNING (level 2) bertambah dari 18 menjadi 24 kawasan; dan terdapat 3 Kawasan konservasi yang masuk Peringkat HIJAU (level 3). Walaupun fakta pengelolaan yang terjadi telah banyak prosentase pengelolaan kawasan dalam peringkat BIRU maupun EMAS yang tentunya hal ini memberi gambaran capaian Konservasi yang telah memulai paradigma barunya, yang tak hanya sekedar melindungi dan melestarikan saja namun lebih penting lagi mendorong pemanfaatan berkelanjutan yang berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

No Lokasi 2012 2013 Target 2014
(Lakip 2012)
1 KKPN/TNP Laut Sawu, NTT Merah 100% Merah 100%
Kuning 75% Kuning 100%
Hijau 25%
2 KKPN/TWP Gili Matra, NTB Merah 100% Merah 100%
Kuning 75% Kuning 100%
Hijau 35%
3 KKPN/TWP Laut Banda, Maluku Merah 100% Merah 100%
Kuning 75% Kuning 100%
Hijau 25%
4 KKPD/Raja Ampat, Papua Barat Merah 100% Merah 100%Kuning 100%
Kuning 50%
Hijau 25%
5 KKPD/Sukabumi, Jawa Barat Merah 100% Merah 100%
Kuning 100%Hijau 50% Kuning 100%
Hijau 50%
Biru 15%
6 KKPD/Berau, Kaltim Merah 100% Merah 100%
Kuning 50% Kuning 75%
Hijau 25%
7 KKPD/Pesisir Selatan, Sumbar Merah 100% Merah 100%
Kuning 50% Kuning 75%
8 KKPD/Bonebolango, Gorontalo Merah 100% Merah 100%
Kuning 25% Kuning 75%
9 KKPN/TWP P. Pieh, Sumbar Merah 100% Merah 100%
Kuning 75% Kuning 100%
Hijau 35%
10 KKPN/TWP Padaido, Papua Merah 100% Merah 100%
Kuning 75% Kuning 100%
Hijau 25%
11 KKPN/TWP Kapoposang, Sulsel Merah 100% Merah 100%
Kuning 75% Kuning 100%
Hijau 35%
12 KKPN/SAP Aru Tenggara, Maluku Merah 100% Kuning 50% Merah 100%
Kuning 75%
13 KKPN/SAP Raja Ampat, Papua Barat Merah 100% Merah 100%
Kuning 75% Kuning 100%
14 KKPN/SAP Waigeo, Papua Barat Merah 100% Merah 100%
Kuning 75% Kuning 100%
Hijau 35%
15 KKPD/Batang, Jawa Tengah Merah 100% Merah 100%
Kuning 100% Kuning 100%
Hijau 35% Hijau 35%
Biru 15%
16 KKPD/Lampung Barat, Lampung Merah 100% Merah 100%
Kuning 25% Kuning 50%
17 KKPD/Alor, NTT Merah 100% Merah 100%
Kuning 50% Kuning 50%
18 KKPD/Indramayu, Jawa Barat Merah 100% Merah 100%
Kuning 50% Kuning 50%
19 KKPD/Batam, Kepri Merah 100% Merah 100%
Kuning 50% Kuning 100%
20 KKPD/Bintan, Kepri Merah 100% Merah 100%
Kuning 50% Kuning 100%
21 KKPD/Natuna, Kepri Merah 100% Merah 100%
Kuning 50% Kuning 75%
22 KKPN Kep. Anambas Merah 100%
Kuning 50%
23 KKPD Lombok Timur Merah 100%
Kuning 50%
Hijau 15%
24 KKPD Klungkung Merah 100%
Kuning 75%
Hijau 25%
Total Tahun 2013 422,395.17
Total Tahun 2012 3,225,122.00
CAPAIAN KUMULATIF hingga 2013 3,647,517.17

Sumber: Dit. KKJI, bahan LAKIP 2013

 

Kawasan konservasi satu dan lainnya saling terkait secara biofisik dalam satu kesatuan jejaring KKP/3K. Kerjasama Jejaring KKP dapat dilakukan untuk pengelolaan 2 (dua) atau lebih kawasan konservasi perairan secara sinergis, baik secara lokal, nasional maupun regional. Kerjasama Jejaring KKP/3K juga dapat memberikan nilai tambah lebih dibandingkan beberapa KKP yang berdiri sendiri karena: (1) jejaring melindungi sumberdaya, ekosistem dan habitat secara terpadu; dan (2) jejaring mendorong pembagian kapasitas dan pengelolaan yang merata . Jejaring KKP/3K telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kalutan dan Perikanan Nomor. 13/PERMEN-KP/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan. Pun demikian, upaya pemanfaatan kawasan konservasi, kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan kawsan konservasi menjadi bagian penting upaya pengelolaan efektif sebuah kawasan konservasi dapat ditingkatkan. Saat ini sedang dalam finalisasi Peraturan menteri kelautan dan Perikanan tentang Kemitraan, serta Peraturan Menteri kelautan dan perikanan tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk berbagai kegiatan, antara lain: Penangkapan dan Pebudidayaan Ikan, Pariwisata Alam Perairan, Pendidikan dan Penelitian. Sebuah payung program efektivitas dan keekonomian kawasan konservasi tengah dijalankan melalui Program Harmonisasi Pengembangan Ekonomi berbasis Konservasi (PROSPEK).

grafis konservasi prospek

Penatakelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang efektif dapat tercapai melalui perencanaan pengelolaan dan manajemen zonasi yang baik, tersedianya sumberdaya manusia dan lembaga pengelola yang kompeten, tersedianya infrastruktur dan sarana pendukung yang baik, maupun upaya-upaya pengelolaan kawasan yang dilakukan secara sinergis dan terpadu. Semoga Perwujudan Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Perairan yang Efektif untuk Mendukung Perikanan Berkelanjutan bagi Kesejahteraan Masyarakat bukan hanya ucapan semata namun segera dapat tercapai.

unduh Buku : Buku 14th Konservasi utk Kesejahteraan 2014

 

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

Melestarikan Terumbu Karang, Mensejahterakan Masyarakat Pesisir

coremap terimakasih

Kerentanan ekosistem terumbu karang dan berbagai ulah manusia terus memaksa terdegradasinya terumbu karang. Kebijakan pengelolaan terumbu karang sangat diperlukan mengingat adanya dua kepentingan utama, yakni adanya Kebutuhan untuk melindungi dan melestarikan terumbu karang serta Kebutuhan untuk mengelola terumbu karang secara rasional, mengatasi konflik pemanfaatan dan mencapai keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian.

Sebagai komitmen jangka panjang untuk mengelola secara berkelanjutan sumberdaya terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya, Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengimplementasikan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Tahap II/Coral Reef Rehabilitation and Management Program Phase II (COREMAP II).  Coremap tahap II merupakan fase Akselerasi untuk menetapkan sistem pengelolaan terumbu karang yang andal di daerah-daerah prioritas, yang merupakan kelanjutan dari COREMAP tahap I (Inisiasi). Pasca COREMAP II, bagian akhir tahapan program COREMAP adalah COREMAP III (Institusionalisasi), yang bertujuan untuk menetapkan sistem pengelolaan terumbu karang yang andal dan operasional, secara desentralisasi dan melembaga.

Program COREMAP II berupaya untuk melindungi dan melestarikan sumberdaya ekosistem terumbu karang dan asosiasinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Tujuan untamanya adalah: (i) memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan terumbu karang di tingkat Nasional dan Daerah; (ii)Melestarikan, memanfaatkan dan merehabilitasi ekosistem terumbu karang, serta memfasilitasi kelompok masyarakat pengelola untuk mendapat pertambahan manfaat dan pendapatan; (iii) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang secara lestari.

Program COREMAP II menjangkau 8 Provinsi dan 15 Kabupaten, meliputi: Wilayah Barat (ADB) – Provinsi Sumatera Utara (kabupaten Tapanuli Tengah, Nias dan Nias Selatan); Provinsi Sumatera Barat (kabupaten Kepulauan Mentawai ); Provinsi Kepulauan Riau ( kota Batam, kabupaten Bintan, Lingga dan Natuna). Wilayah Timur (WB) – Provinsi Sulawesi Selatan ( Kabupaten Pangkep dan Selayar ); Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten Buton dan Wakatobi ); Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Sikka ); Provinsi Papua (Kabupaten Biak) dan Provinsi Papua Barat (Kabupaten Raja Ampat).

Target/Performance Indicator yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya tutupan karang hidup sebesar 2% per tahun dan adanya peningkatan pendapatan per kapita ratarata 2% per tahun. Upaya monitoring dan evaluasi pertumbuhan karang dilakukan melalui National Reef Benefit Monitoring and Evaluation System (BME) dan laporan survei lapang, sedangkan pemantauan peningkatan pendapatan (ksesejahteraan) berdasarkan Survei sosial – ekonomi . Pada tataran angka kesejahteraan, diharapkan program ini mampu meningkatkan pendapatan 10.000 Kepala Keluarga sebesar 20 persen pada masa program, serta meningkatnya Standar hidup 10,000 kepala keluarga pada wilayah sasaran program.  Upaya mencapai tujuan dan sasaran program dilakukan melalui tiga komponen utama program, yaitu: (i) Penguatan Kelembagaan; (2) Pengelolaan Sumberdaya laut secara Kolaboratif Berbasis Masyarakat; (3) Penyadaran Masyarakat dan Kemitraan Bahari.

Pencapaian indikator-indikator kinerja kunci (key performance indicator) dalam aspek kelembagaan, sosial ekonomi, ekosistem, dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan memenuhi target. Pencapaian indikator ekonomi direalisasikan dalam bentuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembentukan dan penguatan 411 lembaga masyarakat pengelola terumbu karang, 2000 Kelompok Masyarakat/Pokmas, penyediaan pendanaan skala mikro bagi masyarakat pesisir, penyediaan 4,500 kegiatan mata pencaharian alternatif, dan penyediaan sarana prasarana sosial masyarakat. Perbaikan sosial ekonomi masyarakat pesisir terjaga keberlanjutannya manakala ekosistem terumbu karang dipelihara dan menjamin ketersediaan sumberdaya perikanan, menggerakkan perekonomian pesisir dari aktivitas wisata bahari, budidaya ikan karang dan hias serta perlindungan dari bencana alam (erosi dan gelombang pasang). Pelaksanaan Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) Phase II pada tahun 2004 – 2011 secara nyata telah berhasil meningkatkan kapasitas pengelolaan terumbu karang ditingkat nasional dan daerah; melindungi dan melestarikan terumbu karang beserta asosiasinya; meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan secara efektif meningkatkan pendapatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat pesisir.

 

CAPAIAN PROGRAM COREMAP II

1.       PENGUATAN KELEMBAGAAN

·      Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Terumbu Karang (Pusat & Daerah)

·      Tersusunnya Peraturan Perundangan terkait pengelolaan Terumbu Karang (Perda, Perdes, Renstra)

·      Terbentuknya 15 Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Daerah dengan luasan ± 2 juta Ha

·      Terbentuknya sistem informasi pengelolaan ekosistem terumbu karang

·      Terlaksananya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat dan POKMASWAS

·      Terlaksananya monitoring ekologi dan sosek secara berkala (CRITC Pusat & Daerah)

2.       PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA BERBASIS MASYARAKAT

·      Terbentuknya 411 LPSTK dan sekitar 2000 POKMAS dengan jumlah anggota 25.000 orang

·      Terbentuknya Sistem Pendanaan skala mikro di Masyarakat (Seed Fund) dan Village Grant

·      Terlaksananya 4500 kegiatan mata pencharian alternatif

·      Terbentuknya 430 DPL berbasis masyarakat beserta Perdes

·      Berkurangnya kegiatan penangkapan destruktif secara signifikan

·      Tersedianya sarana dan prasarana sosial (Fasilitas Kebersihan, Pondok Informasi, Jetty, Perahu dll)

·      Dukungan pengelolaan Taman Nasional Laut (zonasi  dan rencana pengelolaan)

3.       PENYADARAN MASYARAKAT DAN KEMITRAAN BAHARI

·      Terbukanya akses informasi terumbu karang secara nasional khususnya melalui website (diakses > 3 juta orang)

·      Publikasi di berbagai media termasuk partisipasi dalam event  skala nasional dan internasional

·      Tersedia dan terlaksananya kurikulum MULOK Pesisir dan Lautan  untuk tingkat SD, SMP dan SMA

·      Terlaksananya sedikitnya 43 kegiatan Responsive Research

·      Pemberian Beasiswa kepada lebih dari 1.700 orang (SMA, S1, S2, S3)

·      Pelibatan lebih dari 650 mahasiswa PKL

Hasil COREMAP II telah dirasakan manfaatnya secara nyata bagi masyarakat pesisir, salah satu contoh dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mengelola sumberdaya terumbu karang di desanya, masyarakat telah berupaya menyisihkan habitat ikan di wilayah terumbu karang sebagai zona larang ambil atau daerah perlindungan laut, yang memberi dampak peningkatan hasil tangkapan pada zona perikanan berkelanjutan yang dikelola masyarakat dalam sistem kawasan konservasi perairan. selain itu, masyarakat juga didorong menciptakan mata pencaharian alternatif berbasis perikanan untuk menambah pendapatan. melalui upaya ini, masyarakat bersama COREMAP telah memberi pelajaran betapa kawasan konservasi yang dikelola dengan baik mampu menjadi tumpuan bagi ketahanan pangan masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan.

Sebagai  kepedulian pemerintah terhadap kelesatarian terumbu karang, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengembangkan programnya. Kebijakan pengelolaan terumbu karang sangat diperlukan mengingat adanya dua kepentingan utama, yakni (i) adanya kebutuhan untuk melindungi dan melestarikan terumbu karang serta Kebutuhan untuk mengelola terumbu karang secara rasional dan (ii) mengatasi konflik pemanfaatan dan mencapai keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Setelah program COREMAP fase I (inisiasi) dan fase II (akselerasi) terbilang sukses, program ini akan dilanjutkan dan menjadi bagian dari program inisiatif segitiga karang, yang disebut COREMAP-CTI.

Sebagai bagian akhir tahapan program COREMAP (Institusionalisasi), bertujuan untuk menetapkan sistem pengelolaan terumbu karang yang handal dan operasional, secara desentralisasi dan melembaga. Upaya ini bersinergi dengan program Coral Triangle Initiative (CTI) yang diinisiasi oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan dipimpin oleh Indonesia. Wilayah Coral Triangle ini juga meliputi 5 (lima) Negara lainnya, yaitu: Malaysia, Philipina, Papua Nugini Solomon Island, dan Timor Leste. Sebagai inisiator yang terletak dipusat segitiga karang, maka Indonesia telah memposisikan sebagai yang terdepan dalam implementasi program CTI baik di tingkat nasional maupun regional.

Dalam proses penjabaran program-program nasional dan regional CTI, program COREMAP telah dikenal dan diakui sebagai salah satu program jangka panjang yang berpotensi menjadi center of excellence (best practice pengelolaan terumbu karang). Oleh karena itu, pengembangan COREMAP fase tiga diharapkan bukan hanya untuk penyelamatan terumbu karang nasional sebagai asset yang penting, tapi juga dapat menjadi program implementasi CTI nasional, yang sekaligus diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pencapaian tujuan CTI secara regional.

COREMAP dalam balutan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang-Inisiatif Segitiga Karang/Coral Reef Rehabilitation and Management ProgramCoral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) merupakan tahap akhir dari rangkaian program untuk pelembagaan (institutionalization) yang didesain sebagai phasing out. Untuk itu, penyiapan langkah-langkah menuju kemandirian daerah dalam rangka menjamin keberlanjutan program dan internalisasi seluruh komponen kedalam grand strategy baik di tingkat pusat maupun daerah telah dipersiapkan termasuk antisipasi pendanaan, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Disamping itu, perluasan jangkauan program di wilayah-wilayah baru untuk menjamin kelestarian terumbu karang dan memperbanyak masyarakat penerima manfaat tetap dilakukan sesuai dengan tujuan program.

Pada dasarnya Program COREMAP lebih fokus pada upaya mendorong partisipasi dan perubahan perilaku manusia, penguatan SDM dan kelembagaan serta pengelolaan sumberdaya terumbu karang berbasis masyarakat. Terumbu karang dilindungi dan dilestarikan, melalui upaya rehabilitasi secara alami sedangkan masyarakat digugah kesadarannya untuk turut berpatisipasi dalam menjaga dan memanfaatkan sumberdaya secara arif dan bijaksana. Masyarakat diberikan alternatif mata pencaharian sehingga terjadi penurunan tekanan terhadap terumbu karang. Upaya pengelolaan sumberdaya di wilayah perairan laut, salah satunya dilakukan melalui pembentukan kawasan konservasi perairan (KKP) dan daerah perlindungan laut (DPL) yang berfungsi sebagai tabungan ikan, serta mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kawasan konservasi perairan ini selaras dengan indikator kinerja utama Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan berbagai aktivitas yang dilakukan, COREMAP merupakan salah satu program yang komprehensif pendekatannya, memadukan pendekatan yang mempertemukan antara top down dan bottom up, mengutamakan partisipasi masyarakat menuju terciptanya sumberdaya terumbu karang yang sehat, ikan berlimpah dan masyarakat sejahtera. Kisah program COREMAP di Wakatobi dapat dijadikan sebuah contoh pelestarian terumbukarang dengan partisipasi nelayan tradisional yang mengedepankan kearifan lokal. Kolobarasi antara pemda, masyarakat dan pengelola taman nasional Wakatobi berjalan dengan baik, masyarakat mempunyai ruang membuat DPL (Daerah Perlindungan Laut) di zona pemanfaatan tradisional Taman Nasional. Ada 28 DPL yang diinisiasi masyarakat di Wakatobi, kemudian secara keseluruhan lokasi program COREMAP II lebih dari 400 DPL telah diinisiasi dan dikelola oleh masyarakat lokal. Proses pembentukan DPL-DPL di seluruh desa COREMAP II sejak awal diinisiasi masyarakat nelayan terlibat dan aktif berpartisipasi, proses identifikasi potensi desa, konsultasi publik, sampai pengesahan/penetapan oleh Desa seluruhnya berbasis masyarakat. Masyarakat secara partisipatif membuat peta/denah lokasi DPL, menyusun aturan pengelolaan yang kemudian dikukuhkan aturannya dalam Peraturan Desa (PERDES). Rencana pengelolaan terumbu karang (RPTK) yang merupakan petunjuk dan arahan bagi desa dalam mengelola DPL, disusun dan dibuat oleh masyarakat dengan dibantu oleh beberapa fasilitator.  DPL-DPL tersebut merupakan bagian “No Take Area” dari Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten. Disamping itu, program COREMAP II telah memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan Suku Bajo khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Sebagai bagian proses pembelajaran, buku “Bajo Berumah di Laut Nusantara”, telah diterbitkan oleh COREMAP II.

Dalam hal pencapaian Indikator Biofisik,  berdasarkan acuan monitoring yang dilakukan LIPI, kondisi tutupan terumbu karang dapat diklasifikasikan: 1) buruk apabila mempunyai karang hidup sebesar 0 – 24,9 %, 2) sedang apabila tutupan karang hidup 25 – 49,9 %, 3) bagus apabila tutupan karang hidup 50 – 74,9 % dan 4) sangat bagus apabila mempunyai tutupan karang hidup > 75 %. Secara umum indikator biofisik yang dicapai program COREMAP II meningkat, ini sesuai data Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Terinci BPK 2012. Hal ini sejalan dengan  data CRITC LIPI yang  menyatakan bahwa terjadi peningkatan tutupan karang hidup sebesar 71% sedangkan di DPL-DPL terjadi peningkatan sebesar 57%.  Sedangkan untuk populasi ikan karang rata-rata mengalami peningkatan sebesar 3% di setiap lokasi.  Mengenai kejadian di beberapa lokasi yang dilaporkan terdapat tutupan karang yang cenderung tetap, hal ini disebabkan pada  periode tahun 2009 – 2010 isu perubahan iklim memberi dampak yang cukup signifikan pada ekosistem terumbu karang, yang ditunjukkan adanya karang-karang memutih (coral bleaching) di beberapa wilayah perairan laut Indonesia, termasuk COREMAP II seperti Wakatobi, Buton, Biak dan Lingga pun mengalami proses pemutihan karang. Untuk menindaklanjuti isu ini, telah dilakukan penelitian-penelitian di wilayah yang mengalami proses bleaching dimaksud. Terhadap permasalahan-permasalahan yang menyebabkan adanya kecenderungan penurunan tutupan karang dan biota lainnya telah dikordinasikan dan disinergikan oleh National Coordinating Unit (NCU) COREMAP II terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagai contoh adalah kegiatan-kegiatan monitoring kesehatan  terumbu  karang,  Coral  Reef  Symposium,   Temu  pakar  terumbu  karang, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Mitra Bahari (Seapartnership). Demikian pula berdasarkan hasil Implementation Completion Report (ICR) COREMAP II berhasil menyasar Pencapaian Indikator Sosial Ekonomi. Wilayah-wilayah program telah menunjukan hasil yang memuaskan terhadap pentingnya konservasi ekosistem terumbu karang terlihat dari capaian indikator public awareness sebesar 75% melebihi 70% yang ditargetkan.  Walau ada sebagian kecil alternatif usaha yang dikembangkan mengalami kemacetan dan stop produksi, hal ini lebih disebabkan oleh minimnya pengetahuan teknis usaha yang dikembangkan, dan NCU/PMO telah berkordinasi dan mensinergikan kegiatan dalam bentuk pelatihan-pelatihan teknis dan pendampingan untuk pengembangan ekonomi produktif kabupaten.

Hasil Coremap II telah dievaluasi oleh Bank Dunia (WB) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) dengan hasil satisfactory dan successful. Secara internal, BPKP telah mengaudit dengan opini Wajar, dengan penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan program. Selain itu, penerimaan masyarakat dan dunia internasional yang responsif terhadap inisiatif Presiden R.I. tentang CTI-CFF merupakan bagian dari keberhasilan program COREMAP II. Penilaian tersebut didasarkan pada pencapaian indikator-indikator kinerja kunci (key performance indicator) dalam aspek kelembagaan, biofisik, sosial ekonomi, dan kesadaran masyarakat, sebagai berikut:

Indikator Target Pencapaian Coremap II
Aspek Kelembagaan
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan di Tingkat nasional dan lokal Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan di lokasi Coremap II Penguatan lembaga pengelolaan terumbu karang di 8 Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota, 411 LPSTK, 2000 Pokmas.
Kebijakan Terbentuknya Peraturan daerah dan Renstra Pengelolaan Terumbu Karang 15 Renstra Pengelolaan Kabupaten/Kota, 8 Peraturan Daerah, 411 Peraturan Desa.
Kawasan Konservasi Perairan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Lokasi Coremap II Pencadangan > 2 Juta Hektar KKP-D di 13 Lokasi Coremap II
Aspek Biofisik
Tutupan Terumbu karang hidup 80% lokasi Coremap II mengalami peningkatan 100 % lokasi Coremap II mengalami peningkatan, dengan peningkatan sebesar 16,8% atau 3,4% per tahun
Terumbu karang menjadi no take zone areas dalam Kawasan Konservasi 10% 15%
Aspek Sosial Ekonomi
Tangkapan perikanan 80% lokasi Coremap II mengalami peningkatan tangkapan ikan 100 % lokasi Coremap II mengalami peningkatan, dengan peningkatan jumlah tangkapan ikan sebesar 29%
Meningkatkan pendapatan penerima manfaat 10% 21%, diantaranya tersedianya
4,500 kegiatan mata pencaharian alternatif, seed Fund, Vilage Grant penyediaan Sarpras sosial masyarakat
Aspek Penyadaran Masyarakat
Peningkatan kesadaran masyarakat di kabupaten/kota lokasi Coremap II 70% 75% antara lain ditandai dengan menurunnya aktivitas destructive fishing

Pelaksanaan COREMAP-CTI sejalan dengan inisiasi pengelolaan terumbu karang secara regional (CTI-CFF) yang menyepakati lima tujuan utama (overarching goals) yang harus dicapai oleh masing-masing negara yaitu: (a) Pengelolaan bentang laut, (b) pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, (c) pengelolaan kawasan konservasi laut, (d) adaptasi perubahan iklim, dan (e) pengelolaan spesies-spesies laut yang terancam punah. Sebagai bagian dari implementasi Program CTI-CFF, Program Coremap – CTI  didisain dengan pendekatan ekonomi dan lingkungan yaitu:

  1. peningkatan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat yang seiring dengan pengelolaan terumbu karang.
  2. pemanfaatan berkelanjutan kawasan-kawasan konservasi, pulau-pulau kecil, terumbu karang, padang lamun, dan mangrove.
  3. pengembangan kegiatan budidaya ramah lingkungan, pariwisata bahari berkelanjutan.
  4. fasilitasi pembinaan teknis dan pendanaan untuk peningkatan kemitraan pemerintah swasta, kewirausahaan berbasis konservasi dan mendorong adanya value chain untuk aktivitas-aktivitas ekonomi kreatif masyarakat pesisir yang sinergis dengan upaya pelestarian terumbu karang.

COREMAP II merupakan bentuk Implementasi CTI di Indonesia. Sebagai pusat segitiga terumbu karang dengan keanekaragaman hayati terbesar untuk CTI ini, Indonesia telah memposisikan berbagai kegiatan dan program baik yang secara nasional maupun regional yang patut diakui keberadaanya. Tujuan COREMAP-CTI sejalan dengan tujuan awal yang sudah dicapai oleh COREMAP II, sehingga pelaksanaan program COREMAP-CTI tersebut bersinergi dengan 5 goal CTI, khususnya terhadap 2 goal, yaitu goal 3 (kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif) dan goal 5 (peningkatan status jenis ikan terancam punah) dalam program CTI. COREMAP-CTI diharapkan menjadi tahap pelembagaan menuju kemandirian pengelolaan terumbu karang. Poin utamanya adalah untuk pengelolaan secara efektif kawasan konservasi baik itu kawasan konservasi perairan nasional (KKPN) maupun kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berada di dalam wilayah segitiga terumbu karang.

Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREMAP) yang diselenggarakan dalam 3 (tiga) Tahap, yang saat ini memasuki tahap pelembagaan dengan sebutan COREMAP-CTI merupakan salah bentuk komitmen nasional sebagai rangkaian kerjasama regional untuk mewujudkan perhatian global dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan berkelanjutan.

unduh Buku : Buku 14th Konservasi utk Kesejahteraan 2014

 

KONSERVASI JENIS IKAN

Indonesia merupkan negara yang mempunyai potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, potensi keanekaragaman hayati tersebut mempunyai nilai srategis secara ekonomi dan politis bagi bangsa Indonesia.  Eksploitasi secara berlebihan terhadap sumberdaya "ikan" telah menyebabkan beberapa spesies mengalami ancaman kepunahan, kerusakan habitat yang saat ini terjadi juga telah menyebabkan beberapa spesies akuatik mengalami penurunan populasi secara drastis, sehingga memerlukan langkah-langkah pengelolaan berupa program konservasi jenis ikan

upaya konservasi jenis

Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Didalam Pasal 22 PP No. 60 Tahun 2007 disebutkan bahwa “Konservasi jenis ikan dilakukan melalui: (a) penggolongan jenis ikan; (b) penetapan status perlindungan jenis ikan; (c) pemeliharaan; (d) pengembangbiakan; dan  (e) penelitian dan pengembangan”.  Untuk mencapai tujuan konservasi jenis ikan tersebut, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan sejak tahun 2009 hingga sekarang telah melakukan upaya konservasi terhadap spesies akuatik terancam punah, khususnya terhadap 15 spesies yang menjadi taget prioritas dalam pengelolaan. Ke – 15 spesies tersebut meliputi : dugong, penyu, terubuk, Napoleon, BCF, Karang hias, hiu, arwana, labi – labi, paus, kuda laut, bambu laut, kima, lola, dan sidat. Upaya konservasi jenis ikan yang telah dilakukan sebagai berikut

  1. PERENCANAAN PROGRAM KONSERVASI JENIS. Pengelolaan konservasi yang komprehensif, sistematis, dan terukur mesti segera dilakukan. Oleh karena itu diperlukan strategi dan rencana aksi pengelolaan jenis ikan yang terancam punah (NPOA). Sampai saat ini telah disusun beberapa NPOA untuk jenis ikan yang terancam punah, yakni NPOA Penyu yang merupakan hasil kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan, NPOA Dugong yang merupakan hasil kolaborasi dengan LIPI, NPOA Hiu yang merupakan hasil kolaborasi dengan Ditjen Perikanan Tangkap – KKP, Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Ikan Napoleon, Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Ikan Terubuk, Rencana Aksi Konservasi Labi – Labi, dan Rencana Aksi Konservasi Karang Hias. Kemudian pada Tahun 2014 ini tengah disusun Rencana Aksi Konservasi untuk spesies Kima, Lola, Kuda Laut, dan Sidat.
  1. UPAYA PERLINDUNGAN. Upaya perlindungan adalah serangkaian kegiatan konservasi jenis yang dilakukan dengan tujuan agar sumberdaya yang terancam punah dan/atau rawan terancam punah di habitat alamiahnya tidak mengalami kepunahan. Untuk melakukan upaya tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2010 telah menyusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan. Kemudian pada Tahun 2013 Peraturan Menteri  tersebut diubah menjadi Permen KP 35 Tahun 2013.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan beberapa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) tentang perlindungan beberapa jenis ikan yang terancam punah, meliputi :

  1. Kepmen KP 59 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (Tenualosa macrura)
  2. Kepmen KP 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhincodon typus)
  3. Kepmen KP 37 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus)
  4. Kepmen KP 04 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta (Manta spp)

Selain Kepmen KP diatas, KKP telah menyusun Analisis Kebijakan Penetapan Status Perlindungan Labi – Labi dan Ikan Capungan Banggai (BCF). Kemudian saat ini tengah dirancang Kepmen KP tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Bambu Laut (Isis hippuris)

  1. UPAYA PELESTARIAN. Upaya pelestarian adalah serangkaian kegiatan konservasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menambah atau meningkatkan jumlah individu baru dalam populasi suatu jenis dan juga upaya untuk mempertahankan jumlah individu dalam suatu populasi.  Dalam kondisi khusus upaya pelestarian ini dapat pula dimaknai sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kematian jenis tertentu di habitat alamiahnya.

Upaya pelestarian yang telah dilakukan KKP meliputi :

  1. Pengakayaan populasi melalui kegiatan transplantasi karang di beberapa habitat, khususnya yang berada di wilayah kerja UPT Balai/Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut
  2. Perancangan Program Konservasi Dugong dan Lamun (Pilot Project di Bintan). Proyek ini mendapat mendapat dukungan dan hibah dari Global Environmental Facility yang dikordinasikan oleh United Nations Environment Program.
  3. Sosialisasi dan pembentukan Gugus Tugas Penanganan Mamalia Laut Terdampar yang dilakukan di beberapa lokasi, yakni di Denpasar – Bali, Kupang – NTT, Makassar – Sulsel, Bintan – Kepri, Yogyakarta, dan Balikpapan – Kaltim. Selain melatih penanganan mamalia laut terdampar, Dit. KKJI bersama instansi terkait juga telah membentuk jejaring penanganannya dengan koordinator BPSPL/UPT KP3K.
  1. PENYUSUNAN NSPK BIDANG KONSERVASI JENIS IKAN. Sebagai acuan dan bahan pedoman konservasi jenis ikan, Dit. KKJI telah menyusun beberapa NSPK bidang konservasi jenis ikan, meliputi:
  2. Pedoman Melakukan Pemantauan Populasi Penyu di Pantai Peneluran di Indonesia, 2009
  3. Jenis –Jenis Ikan Yang Dilindungi dan Masuk Dalam Appendiks CITES, 2009
  4. Pedoman Teknis Pemanfaatan Ikan Arwana Hasil Pengembangbiakan, 2010
  5. Pedoman Pemanfaatan dan Perdagangan Karang Hias dari Habitat Alam, 2010
  6. Pedoman Rehabilitasi Banggai Cardinal Fish, 2010
  7. Pedoman Pemanfaatan dan Perdagangan Karang Hias Hasil Pengembangbiakan, 2010
  8. Pedoman Rehabiliatasi beberapa ikan endemik, langka, dan terancam punah
  9. Ikan Air Tawar Langka di Indonesia, 2012
  10. Pedoman Identifikasi dan Survei Populasi Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus Ruppel 1853), Tahun 2012
  11. Pedoman Penanganan Mamalia Laut Terdampar, 2012
  12. Pengenalan Jenis-Jenis Mamalia Laut Indonesia, 2013
  13. Pengenalan Jenis-Jenis Hiu Indonesia, 2013
  14. Biota Perairan Terancam Punah Indonesia Punah di Indonesia: Prioritas Perlindungan, 2013
  15. Tinjauan Status Perikanan Hiu Dan Upaya Konservasinya di Indonesia, 2013
  1. MONITORING DAN SURVEY POPULASI. Monitoring dan survey populasi yang telah dilakukan, yakni Survey Identifikasi dan Potensi Populasi Karang Hias di Provinsi Bangka Belitung, Survey Populasi Labi – Labi di Palembang – Sumatera Selatan, dan Survey Populasi Arwana Jardini di Merauke pada tahun 2011. Kemudian pada Tahun 2012 dilaksanakan Survey Identifikasi Potensi dan Pemetaan Sebaran Labi –Labi di Provinsi Kalimantan Tengah, Survey Identifikasi Potensi dan Pemetaan Sebaran Karang Hias di Sulteng dan Sultra, dan Inventarisasi dan Pendataan ikan Hiu di NTT dan NTB. Sedangkan pada tahun 2013  dilaksanakan Survey identifikasi dan potensi populasi ikan napoleon dilakukan di Tapanuli Tengah – Sumut dan Survey Identifikasi dan Potensi Karang Hias dan Bambu Laut di NTT.

Selain dilakukan oleh Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, monitoring populasi juga dilakukan oleh UPT Balai/Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan  Ditjen KP3K  di wilayah kerjanya.

unduh Buku : Buku 14th Konservasi utk Kesejahteraan 2014

 

AGENDA KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN 2015-2019

Pengelolaan Konservasi Perairan Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil: Menuju Tatakelola Konservasi yang Menyejahterakan

Konservasi dalam pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun kedepan dipastikan menjadi agenda utama dan tetap menjadi prioritas sebagai penyeimbang kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Perjalanan konservasi mengalami metamorfosa dari dua dekade terdahulu, paradigma itu berkembang dan kini perjalanan konservasi telah memasuki era baru pengelolaan dengan tetap mengukuhkan pilar-pilar perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan yang memberi manfaat keekonomian pendorong kesejahteraan masyarakat secara simultan dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, pola-pola pengelolaan kawasan konservasi juga telah melembaga dengan prinsip-prinsip pengelolaan bersama (co-management) yang baik. efektivitas pengelolaan menjadi kunci utama keberhasilan sebuah pengelolaan yang menjadi penggerak indikator utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Rencana Strategis Konservasi kawasan dan jenis ikan 2015-2019 menyasar target pencapaian luasan kawasan konservasi 20 juta hektar dan pengelolaan efektif 35 kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada tataran konservasi Jenis, sebanyak 20 Jenis Ikan langka menjadi target untuk ditetapkan status perlindungannya, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Tahapan Institusionalisasi dari program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang – inisiatif Segitiga Karang (COREMAP-CTI) juga menjadi bagian penyokong tercapainya target konservasi lima tahun kedepan.

target konservasi 2015 2019

Merujuk pada data Berdasarkan data 2013, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Indonesia telah memiliki 15,7 Juta Hektar kawasan konservasi, ditambah rancangan target 2014 diperkirakan luas kawasan konservasi menjadi genap 16 juta hektar. Sehingga lebih kurang 4 Juta hektar kawasan konservasi baru ditargetkan pencadangannya hingga tahun 2019. Dalam hal pengelolaan efektif, kawasan yang disasar antara lain  Kawasan konservasi perairan daerah prioritas/percontohan, kawasan target program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang (COREMAP-CTI) dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional, termasuk 7 (tujuh) Taman Nasional yang akan dilimpahkan dari Kementerian Kehutanan, sebagai tindaklanjut amanat Undang-undang No.1 tahun 2014.

grafis konservasi

Sebagai Kerangka Acuan 2015-2019, tahun 2014 tengah disusun peta jalan (roadmap) pengelolaan kawasan konservasi, yang berisi strategi pencapaian target kawasan konservasi 20 Juta Hektar. disusun pula status pengelolaan efektif KKP/3K sebagai data pijakan langkah pengelolaan efektif KKP/3 Nasional maupun Daerah. Selain itu, nilai penting sumberdaya kawasan juga dihitung sebagai arahan untuk menggenjot keekonomian kawasan konservasi melalui upaya pemanfaatan berkelanjutan dalam program investasi dan pengembangan ekonomi berbasis konservasi – PROSPEK.

Program COREMAP-CTI menjadi bagian strategis upaya KKJI untuk mendorong pencapaian RPJM 2015 – 2019 menekankan pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yang dicirikan oleh  terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan, membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan SDA, serta meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan COREMAP-CTI sebagai akhir Institusionalisasi pengelolaan terumbu karang, mengedepankan proses ransformasi pengelolaan dan nilai tambah sosial ekonomi, pelembagaan output dan Internalisasi dalam peraturan perundangan dan kebijakan pemerintahan mendukung inisiatif regional CTI.

lokasi coremap

Target yang disasar COREMAP-CTI  secara garis besar  adalah untuk mencapai sasaran strategis: (1) Terjaga atau meningkatnya ekosistem terumbu karang dan asosiasinya, dinilai dengan indikator Indeks kesehatan karang, dengan target meningkat atau tetap pada level optimum dari baseline tahun 2014; (2) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat penerima manfaat, dinilai dengan indikator pendapatan masyarakat, dengan target pendapatan masyarakat nail 10-15 persen dari baseline tahun 2014; dan (3) Meningkatnya efektivitas pengelolaan KKP/3K, dinilai dengan indikator peringkat/level E-KKP3K, dengan target level E-KKP3K naik 1 (satu) tingkat dari baseline tahun 2014.

Pengembangan Infrastruktur Konservasi di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Dalam rangka mendukung pengelolaan efektif kawasan konservasi, pengembangan infrastruktur menjadi bagian penting rencana strategis 5 (lima) tahun ke depan. Pengembangan infrastruktur meliputi sarana-prasarana (hard) untuk pengelolaan efektif kawasan konservasi. dan soft system meliputi: sistem pelayanan perijinan terkait CITES, infrastruktur sistem pendukung penilaian efektivitas KKP3K (software E-KKP3K), dan beberapa sistem pemantauan lainnya. Melalui program COREMAP-CTI juga didorong pengembangan infrastruktur pendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan, diantaranya kantor pengelola, jetty, tanda batas sarana pemanfaatan kawasan konservasi perairan seperti Whale watching, perahu multipurpose, budidaya keramba jaring apung, minawisata, guests house, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Namun sarana prasarana konservasi yang dibangun adalah sarana yang tidak menimbulkan dampak lingkungan penting. Jadi, tidak diperlukan AMDAL.

KONSERVASI JENIS

Upaya konservasi jenis ikan ini akan dilakukan terhadap 20 jenis ikan yang menjadi target spesies prioritas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah tahun 2015 -2019. Bentuk upaya pokoknya meliputi 3 hal, yakni Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi.

Pada tahapan Perencanaan, Dit. KKJI akan melakukan program utam penyediaan dan penguatan data serta informasi jenis – jenis ikan dilindungi dan terancam punah. Pada tahapan ini Dit KKJI akan menyusun Rencana Aksi Konservasi Jenis Ikan sebagai acuan bagi berbagai pihak dalam melakukan program konservasi jenis suatu spesies, terutama spesies dilindungi dan spesies rawan terancam punah. Sedangkan pada tahapan Implementasi, program utamanya meliputi program Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan. Target pada tahapan implementasi meliputi :

  1. Jumlah jenis/kelompok jenis ikan yang ditetapkan status perlindungannya (3 jenis/kelompok jenis)
  2. Jumlah jenis/kelompok jenis ikan yang diupayakan pelestariannya (7 jenis/kelompok jenis):
  3. Jumlah jenis/kelompok jenis ikan yang dikelola pemanfaatannya (10 jenis/kelompok jenis)

Kemudian upaya yang telah dilakukan akan dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara periodik untuk mengetahui efektifitas pengelolaan konservasi jenis ikan yang telah dilakukan. Evaluasi ini akan dilakukan melalui tools indikator pengelolaan yang sedang disusun pada tahun 2014 ini.

unduh Buku : Buku 14th Konservasi utk Kesejahteraan 2014

 

HARMONISASI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)

Sumberdaya pesisir dan laut mendapat perhatian lebih besar dengan berdirinya Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan pada tahun 1999, yang kemudian berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan dan terakhir berubah nama menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk menangani kegiatan-kegiatan konservasi sumberdaya pesisir dan laut, kementerian membentuk Direktorat Konservasi dan Taman nasional Laut (KTNL) yang kemudian berubah menjadi Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (Dit. KKJI). Pada awalnya, Dit. KKJI mengembangkan konsep-konsep konservasi dan memfasilitasi upaya konservasi di daerah, yaitu dengan mengembangkan Kawasan Konservasi Laut yang sering disebut dengan nama Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD), walaupun dalam perjalanan regulasi aturan tidak ada istilah konservasi perairan laut yang meng-address KKLD. Istilah yang dikenal perundang-undangan adalah kawasan konservasi perairan (KKP) dan/atau kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K). Saat ini telah banyak inisiatif pemerintah daerah mengembangkan konservasi kawasan di perairan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam upaya meningkatkan luasan kawasan konservasi menuju pegelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan. Hingga saat ini luas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia telah mencapai 15,76 Juta Hektar.

Namun demikian, kewenangan urusan pemerintahan di bidang konservasi kawasan perairan dan konservasi jenis ikan hingga saat ini masih dilaksanakan oleh lebih dari satu instansi/lembaga/kementerian, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berbeda. Dengan sistem pengelolaan seperti itu, akan timbul tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan. Tumpang tindih wewenang ini lambat laun dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sedangkan benturan kepentingan dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi pengaturan. Sebabnya jelas: perumusan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh lebih dari satu otoritas.

Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan pendekatan manajemen yang lebih spesifik, antara lain karena terkait dengan dinamika ekosistem perairan yang senantiasa bergerak serta karakteristik biota perairan yang tidak mengenal pemisahan wewenang maupun batas-batas wilayah administrasi pemerintahan. Di sisi lain, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan wewenang urusan-urusan pemerintahan di bidang konservasi kawasan perairan dan konservasi jenis ikan berkaitan sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi serta kompetensi masing-masing instansi pelaksana mandat. Selain itu, menurut undang-undang hukum laut internasional, laut merupakan sumber daya milik umum (public property) sehingga pengelolaannya memerlukan fleksibilitas dalam penetapan hukum di tingkat nasional. Dalam pelaksanaannya di lapangan, hal ini sering menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam proses penentuan arah kebijakan konservasi sumber daya perairan. Jalan tengah yang perlu dilakukan adalah perumusan pembagian urusan secara lebih jelas agar tercipta keselarasan kerja, baik pada tahap pembuatan kerangka kebijakan dan pengaturan (policy and regulatory framework) maupun pada tahap implementasinya.

Lebih lanjut, upaya harmonisasi dan penyelarasan urusan bidang konservasi kawasan dan jenis ikan antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagian telah membuahkan hasil yang baik. Pada tanggal 4 Maret 2009, telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dari Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: BA.01/Menhut-IV/2009 – BA.108/MEN.KP/III/2009 (Suraji et al., 2010). Upaya tersebut langsung ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.63/MEN/2009 sampai No. Kep.70/MEN/2009 tentang penetapan 8 (delapan) kawasan konservasi perairan nasional dan penamaan 8 (delapan) Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA) tersebut sesuai dengan nomenklatur yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60/2007. Nama-nama 8 (delapan) KSA/KPA yang diserahterimakan tersebut adalah Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Aru Bagian Tenggara di Provinsi Maluku; SAP Kepulauan Raja Ampat – Papua Barat; SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat, dalam hal ini Kepulauan Panjang di Provinsi Papua Barat; Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Kapoposang di Provinsi Sulawesi Selatan; TWP Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat; TWP Kepulauan Padaido di Provinsi Papua; TWP Laut Banda di Provinsi Maluku; dan TWP Pulau Pieh di Provinsi Sumatera Barat.

Sejalan dengan Perkembangan pengelolaan 8 Kawasan yang diserahterimakan, kementerian kelautan dan perikanan telah melakukan upaya pengelolaan efektif dikawasan konservasi perairan tersebut, sehingga telah menunjukkan perkembangan yang signifikan baik dalam hal kebijakan, pedoman regulasi pengelolaan maupun infrasruktur pengelolaan kawasan konservasi.

penutup konservasi untuk kesejahteraan 2014

MASA DEPAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Kewenangan pengelolaan kawasan konservasi perairan menurut UU No. 5 tahun 1990 dan UU No. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 tahun 2009 dimiliki oleh Kemenhut dan KKP sebagai otoritas pengelola (management authority), tetapi dilihat dari pelaksanaannya bahwa perairan merupakan tupoksi dari KKP, lebih lanjut secara jelas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir merupakan kewenangan kementerian kelautan dan perikanan. Berarti sudah seharusnya Kemenhut menyerahkan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil kepada KKP. Pun demikian, kementerian kelautan dan perikanan telah menunjukkan hasil yang baik dan peningkatan signifikan dalam pengelolaan 8 (delapan) kawasan konservasi yang telah diserahterimakan pengelolaannya dari kementerian kehutanan. Koordinasi yang dilakukan melalui penyelarasan urusan antara Kemenhut dengan KKP sudah baik dan tetap terus ditindaklanjuti.

Pengelolaan kawasan konservasi tidak boleh berhenti dan perlu terus dilanjutkan dengan upaya peningkatan efektif dalam rangka pengelolaan perikanan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya pengelolaan yang disajikan dalam buku ini, dapat menjadi perhatian serta dapat dijadikan pelajaran dalam rangkaian rencana pengalihan seluruh urusan konservasi kawasan dan termasuk jenis ikan yang secara tugas dan fungsi merupakan kewenangan kementerian kelautan dan perikanan. Upaya lainnya perlu terus dilakukan untuk menyelesaikan tumpang tindih kewenangan yang terjadi antara Kemenhut dengan KKP, khususnya terkait serah terima pengelolaan kawasan konservasi perairan, diantaranya terhadap 7 (tujuh) Taman Nasional Laut yang telah ditetapkan pengelolaannya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2014.

Semoga, langkah-langkah pengelolaan efektif dan upaya strategis dapat ditindaklanjuti kementerian kelautan dan perikanan dalam mengoptimalkan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara berkelanjutan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

unduh Buku : Buku 14th Konservasi utk Kesejahteraan 2014

 

 

 

Anda tidak memiliki akses untuk komentar artikel. Silakan login untuk memberi komentar ...

7022074
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
Bulan lalu
Total
1135
2920
13475
49341
147568
7022074

IP Anda: 54.91.203.233
Waktu Server: 2018-11-15 09:48:17

 

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan

________________________________________________________________

 

Gedung Mina Bahari III, Lantai 10

Jl. Medan Merdeka Timur, Nomor 16

Jakarta 10110, Kotak Pos 4130

Telepon : (021) 3522045, Ext. 6104,

Faksimile : (021) 3522045

Email : info.kkji@gmail.com