Inisiasi Jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Ekoregion Lesser Sunda

Rincian

Diterbitkan pada Rabu, 15 Jun 2016 12:46

Dalam rangka pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan (KKP) di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, bekerjasama dengan Yayasan WWF Indonesia, TNC Indonesia dan WCS Indonesia pada tanggal 7 Juni 2016 bertempat di Hotel Morrissey, Jakarta telah mengadakan pertemuan  koordinasi “Inisiasi Jejaring Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Ekoregion Sunda Kecil (Lesser Sunda)”.

Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Kementerian/Lembaga, Instansi dan Mitra Kerja NGO terkait di tingkat pusat dan daerah, yaitu: Kemenko Maritim, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP, Ditjen Perikanan Tangkap, KKP, Ditjen PSDKP, KKP, Dinas KP Provinsi Bali, Dinas KP Provinsi Maluku, Bappeda Provinsi NTB, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Setjen KKP, BKSDA Provinsi NTB, BKKPN Kupang, BPSPL Denpasar,  Yayasan WWF Indonesia, TNC Indonesia, CI Indonesia, Coral Triangle Center, Yayasan Terangi, WCS Indonesia, dan GIZ Indonesia.

Pertemuan menyepakati rumusan yang perlu segera ditindaklanjuti untuk mempercepat proses pembentukan jejaring KKP di ekoregion Sunda kecil (Lesser Sunda),  sebagai berikut:

1. Penyusunan MoU/Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 3 Provinsi (Bali, NTB, NTT) yang sekaligus dapat menjadi sarana untuk percepatan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengelola kawasan konservasi perairan daerah (KKPD).
2. Memastikan kejelasan pengaturan ruang laut (RZWP3K) dan WPP yang dapat mendukung pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan di setiap region termasuk eko region Sunda Kecil.
3. Mencermati prioritas pengembangan sektor di setiap region sehingga jejaring KKP merespon sekaligus mendukung prioritas tersebut selain tetap ditujukan untuk mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan.
4. Melakukan exercise penentuan jumlah UPTD Provinsi dengan didasarkan pada kluster KKPD (satu kluster terdiri dari beberapa kawasan konservasi) atau konektivitas lokalnya dan dapat bersifat kewilayahan.
5. Perlu adanya komitmen Pemerintah Provinsi dalam persiapan pembentukan jejaring termasuk dalam pembentukan UPT atau kelembagaan pengelola, serta penyelesaian P3D dengan didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta mitra kerja NGO di lokasi.

• < Sebelumnya
• Selanjutnya >