Pemerintah Moratorium Ekspor Ikan Hiu Martil dan Hiu Koboy

sirip hiu copyBelum lama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Charcharinus longimanus) dan Hiu Martil (Spyrna spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan yang menghentikan sementara ekspor hiu ini dikeluarkan dalam rangka perbaikan populasi dan perbaikan manajemen pengelolaan perikanan hiu di Indonesia.
Didalam peraturan tersebut disebutkan bahwa "Setiap orang dilarang mengeluarkan ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) serta produk pengolahannya dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia". Larangan pengeluaran Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) serta produk olahannya ini berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2015.

Hiu merupakan kelompok yang dianggap paling banyak dimanfaatkan karena siripnya yang bernilai tinggi di pasaran nasional maupun internasional. Tingginya harga sirip hiu di pasaran makin meningkatkan perburuan hiu dan mengancam kelestarian stoknya di alam. Berdasarkan sifat biologinya, hiu menjadi sangat rentan terhadap laju kematian karena penangkapan. Apabila sudah tereksploitasi secara berlebihan, akan mengakibatkan ikan hiu menjadi sangat mudah terancam punah jika dibandingkan dengan kelompok ikan yang lain.

Beberapa populasi ikan hiu di dunia telah mengalami penurunan yang cepat dan drastis, terutama jenis hiu yang berukuran besar seperti Sphyrna spp, Rhyncodon typus telah mengalami penurunan populasi hingga 75% dan bahkan pada hiu jenis Carcharhinus longimanus mengalami penurunan populasi hingga 90%.

 

hiu martil web
COP CITES ke 16 pada bulan Maret tahun 2013 yang lalu juga telah telah memasukkan 4 spesies hiu ke dalam daftar Appendik II CITES, yaitu : Carcharhinus longimanus, Sphyrna leweni, Sphyrna mokarran, dan Sphyrna zygaena. Jauh sebelumnya, jenis Hiu Paus/Whale Shark (Rhincodon typus) dan pari gergaji (Pristis microdon) juga telah diatur pada konvensi tersebut. Selain ketentuan Internasional, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan regulasi nasional perlindungan beberapa spesies hiu dan pari, yakni perlindungan penuh untuk pari gergaji (PP 7/99), hiu paus (Kepmen KP 18/2013), dan pari manta (Kepmen KP 04/2014).

 

 

 

 

 

Anda tidak memiliki akses untuk komentar artikel. Silakan login untuk memberi komentar ...

8232643
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
Bulan lalu
Total
4531
5634
31251
105352
150103
8232643

IP Anda: 100.26.182.28
Waktu Server: 2019-09-20 21:09:35

 

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan

________________________________________________________________

 

Gedung Mina Bahari III, Lantai 10

Jl. Medan Merdeka Timur, Nomor 16

Jakarta 10110, Kotak Pos 4130

Telepon : (021) 3522045, Ext. 6104,

Faksimile : (021) 3522045

Email : info.kkji@gmail.com