Indonesia menjadi Ketua Kelompok Kerja Teknis Napoleon Wrasse di wilayah Sulu-Sulawesi

SAM 9199bJakarta, 3 Desember 2014 – Penunjukkan Indonesia sebagai ketua kelompok kerja teknis Napoleon Wrasse di wilayah Sulu-Sulawesi disepakati pada Pertemuan tahunan kedelapan Sub Komite Spesies Terancam Punah, Kharismatik dan Bermigrasi (Sub Committee On Threatened,Charismatic and Migratory Species/SC Species), dibawah kerjasama regional Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME) antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Pertemuan yang telah diselenggarakan pada tanggal 2-3 Desember 2014 di Ruang Cakalang, Gedung Mina Bahari 3, Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dibuka oleh Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI), Ir. Agus Dermawan, M.Si dan dihadiri oleh delegasi dari Malaysia, Filipina dan Indonesia serta beberapa observer dari World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, The Nature Conservancy (TNC) Indonesia, Conservation International (CI) Indonesia dan GIZ-Philippine. Dalam sambutan pembukaannya, Direktur KKJI menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen tiga negara (Indonesia, Malaysia, dan Filipina) pada SC Species dalam upaya konservasi spesies terancam punah, kharismatik dan bermigrasi di wilayah SSME. Lebih lanjut, Direktur KKJI juga menyampaikan harapannya agar pertemuan ini dapat menjadi momentum bagi ketiga negara untuk memulai langkah-langkah kerjasama konservasi dan pengelolaan hiu di wilayah SSME.

 

SAM 9142a
Dalam pertemuan kedelapannya, SC Spesies membahas isu-isu penting pengelolaan dan perlindungan spesies di wilayah Sulu Sulawesi Marine Ecoregion serta mengupdate dan mengevaluasi implementasi Rencana Aksi Program Pengelolaan Spesies Terancam Punah, Kharismatik dan Bermigrasi. Delegasi Indonesia menyampaikan Country Report Indonesia tentang capaian program-program aktivitas dalam konservasi dan pengelolaan spesies terancam punah tahun 2013-2014 seperti penyu, Napoleon Wrasse, Hiu, Manta dan mamalia laut yang diantaranya meliputi: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang status perlindungan penuh napoleon ; survey populasi napoleon; studi untuk desain jejaring kawasan konservasi penyu; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang perlindungan Pari Manta , serta pelatihan penanganan mamalia laut terdampar . Selain itu, pertemuan ini juga menjadi wadah diskusi serta berbagi pengalaman bagi tiga negara dalam pengelolaan spesies hiu di wilayah negara masing-masing.
Selama 2 hari pertemuan yang dipenuhi dengan diskusi dan saling tukar pikiran, ketiga negara berhasil mencapai kata sepakat dan menghasilkan beberapa keputusan penting yang dapat mendukung konservasi dan pengelolaan spesies terancam punah, kharismatik, dan bermigrasi di wilayah SSME. Beberapa hasil dan kesepakatan pertemuan adalah:

  1. Indonesia, Malaysia dan Filipina sepakat sharing informasi dalam hal konsolidasi data dan pemantauan berkesinambungan akan dampak dari usaha-usaha konservasi penyu di wilayah SSME untuk mengetahui keberhasilan dan kontribusi dari program-program konservasi terhadap spesies penyu;
  2. Pertemuan sepakat menugaskan Indonesia sebagai ketua kelompok kerja (pokja) teknis Napoleon Wrasse; Filipina sebagai ketua pokja teknis Hiu; serta Malaysia sebagai ketua pokja teknis Penyu;
  3. Pertemuan menugaskan para ketua pokja teknis agar berkomunikasi dengan mitra dan negara lain untuk mulai mengkonsolidasi data dan informasi serta membuat dokumen laporan kepada Tri-National Committee;
  4. Pertemuan mencatat bahwa data dan informasi akan Dugong serta sumber pendanaan untuk konservasi dan pengelolaannya di wilayah SSME sangat terbatas, namun ketiga negara sepakat untuk memulai mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pengelolaan di negara masing-masing.

Ketua Delegasi Indonesia, Kasubdit Jejaring, Data dan Informasi Konservasi, Dr. Ahsanal Kasasiah menjelaskan bahwa bagi Indonesia hasil kesepakatan dan pertemuan ke-8 SC Spesies ini penting dan perlu untuk ditindaklanjuti. Lebih lanjut, Dr. Ahsanal Kasasiah menyampaikan bahwa penunjukkan Indonesia sebagai ketua pokja teknis Napoleon Wrasse merupakan bentuk apresiasi dari Malaysia dan Filipina atas pengalaman Indonesia selama ini dalam mengelola spesies Napoleon. Sehingga hal ini perlu ditindaklanjuti oleh Indonesia dengan mulai berkomunikasi dengan Malaysia dan Filipina serta mitra terkait untuk mengkonsolidasi data dan informasi tentang spesies napoleon serta menyusun laporan pokja napoleon yang akan disampaikan kepada Tri-National Committee, sambungnya. Tindak lanjut pertemuan yang juga penting adalah selaku Ketua SC on Species, Indonesia mendapat mandat untuk mengkoordinasikan ketiga negara dalam penyusunan laporan distribusi dan penampakan Dugong di wilayah. Laporan ini menjadi signifikan, karena data, informasi, dan pendanaan serta upaya konservasi Dugong di wilayah SSME selama ini sangat terbatas dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan proposal pengajuan pendanaan program konservasi dan pengelolaan Dugong di wilayah SSME, pungkas Dr. Kasasiah.
Pertemuan ke-8 SSME Sub Committee On Threatened,Charismatic and Migratory Species ditutup dengan adopsi dan penandatanganan Minutes Of Meeting oleh Ketua Delegasi Indonesia, Malaysia dan Filipina.

SAM 9340a

Sekilas mengenai SSME:
Ekoregion Laut Sulu-Sulawesi atau lebih dikenal sebagai Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME) adalah suatu kawasan ekoregion laut yang meliputi Laut Sulu dan Laut Sulawesi yang meliputi laut territorial tiga negara bertetangga, yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina. Inisiatif kerjasama regional tiga negara dalam mengelola kawasan ekoregion Laut Sulu-Sulawesi secara formal dimulai sejak tahun 1999, dan pada tanggal 13 Februari 2004, ketiga negara sepakat untuk menandatangani Memorandum of Understanding on the Adoption of the Ecoregion Conservation Plan yang menandai terbentuknya secara resmi kerjasama tiga negara dalam pengelolaan konservasi dan sumber daya perikanan di kawasan ekoregion Laut Sulu-Sulawesi. MoU ini telah dinotifikasi Indonesia pada tanggal 23 Februari 2006.
Untuk mengimplementasikan program kerja SSME, dibentuk tiga Sub-Committee yang merupakan wadah bagi perumusan kebijakan, program, serta aktifitas yang bersifat tematik, yaitu:

  1. Sub-Komite untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut dan Jejaring Kawasan Konservasi (Sub-Committee on Marine Protected Areas and Networks), dimana Filipina ditunjuk sebagai Ketua/Chair;
  2. Sub-Komite untuk Pengelolaan Perikanan berkelanjutan (Sub-Committee on Sustainable Fisheries), dimana Malaysia ditunjuk sebagai Ketua/Chair; dan
  3. Sub-Komite untuk Pengelolaan Species terancam punah, karismatik dan peruaya (Sub-Committee on Threatened, Charismatic and Migratory Species), dimana Indonesia ditunjuk sebagai Ketua/Chair.
  4. Kelompok Kerja Para Ahli (Task Group on Directory of Experts), yang merupakan kumpulan para ahli berbagai bidang yang relevan dengan isu-isu pengelolaan yang berasal dari ketiga negara anggota.

Setiap Sub-Committee melaksanakan Rencana Aksi-nya masing-masing untuk mencapai tujuan dan visi sebagaimana tertuang dalam Comprehensive Action Plans.

Anda tidak memiliki akses untuk komentar artikel. Silakan login untuk memberi komentar ...

7908156
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
Bulan lalu
Total
1189
4135
8936
64075
130916
7908156

IP Anda: 35.153.135.60
Waktu Server: 2019-07-16 05:49:10

 

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan

________________________________________________________________

 

Gedung Mina Bahari III, Lantai 10

Jl. Medan Merdeka Timur, Nomor 16

Jakarta 10110, Kotak Pos 4130

Telepon : (021) 3522045, Ext. 6104,

Faksimile : (021) 3522045

Email : info.kkji@gmail.com