Rare Kenalkan Pendekatan Pengelolaan Akses Area untuk Perikanan Berkelanjutan

11 Negara Bogor, 1 April 2014–Perikanan lazim dianggap sebagai sumber daya yang terbuka untuk dimanfaatkan oleh siapapun. Hal ini memicu kompetisi antar pengguna sumber daya untuk menguras habis hasil laut dengan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan maksimal. Penangkapan ikan secara berlebihan dan menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan perairan merupakan ancaman utama bagi perikanan berkelanjutan yang mempengaruhi 55 persen terumbu karang dunia (World Resources Institute, 2011). Secara khusus, ancaman tersebut berdampak langsung pada 95 persen ekosistem terumbu karang yang berada di Asia Tenggara, sebagai dampak dari solusi cepat untuk memperoleh jenis tangkapan bernilai ekonomis tinggi di pasaran, seperti hiu dan ikan-ikan karang lainnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat Indonesia memiliki 51.000 km2 atau 18 persen dari total luas terumbu karang dunia. Penelitian oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) hingga akhir 2012 menunjukkan terumbu karang di laut Indonesia dalam kondisi baik hanya tinggal 30 persen. “Dulu hasil tangkapan banyak. Biar pakai obor, turun memancing bisa dapat ikan banyak. Tapi sekarang hasil mulai berkurang. Biar pakai lampu yang terang, kadang nda ada hasil sama sekali. Lima tahun yang lalu, terumbu karang masih bagus. Sekarang sudah banyak yang rusak karena banyak yang tangkap ikan pakai bom.” M. Yamin, nelayan dari desa Tumbu-tumbu Jaya, Teluk Kolono, Sulawesi Tenggara, menceritakan memburuknya kondisi perikanan saat ini.

 Pengelolaan kawasan perairan oleh masyarakat pesisir lokal dan tradisional harus dimulai. Sebuah inisiatif global, bernama Fish Forever, yang merupakan kemitraan antara Rare, Environmental Defense Fund (EDF) dan Sustainable Fisheries Group ─ University of California Santa Barbara (UCSB), berusaha menjawab tantangan ini dengan menyelenggarakan Lokakarya Pendekatan Pengelolaan Akses Area untuk Perikanan Berkelanjutan (PAAP) melalui Pendekatan Perubahan Perilaku pada Maret 2014 di 4 kota yaitu Sorong, Denpasar, Makassar dan Jakarta. Melibatkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), KKP, serta 46 lembaga yang berperan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Lokakarya ini bertujuan untuk mengenalkan konsep PAAP, sekaligus bagian dari proses seleksi kemitraan Program Kampanye Pride Angkatan ke-6, yang rencananya akan diluncurkan pada September 2014.

 “PAAP menyuguhkan sebuah tantangan baru pengelolaan kawasan konservasi perairan. Selama ini, sesuai UU No. 5 tahun 1990, Taman Nasional (TN) terbuka untuk pemanfaatan, tetapi bagaimana cara yang digunakan, belum sepenuhnya tergali. Zona Tradisional sudah lama ditetapkan. Namun bagaimana zona tersebut dikelola akses pemanfaatannya, itu yang perlu dipikirkan bersama. Apakah hanya membatasi akses wilayahnya atau juga membatasi akses lainnya.” Puji Prihatinningsih, Pengelola Ekosistem Hutan, Balai TN Karimunjawa, Jawa Tengah, salah satu peserta lokakarya, menyampaikan pendapatnya.

 Drajat Subagio, Kepala Seksi Data dan Informasi Konservasi Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan KKP, menyambut baik upaya ini. “Konsep PAAP ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan konservasi kawasan bila diterapkan hingga tingkat masyarakat”.

 “Sangat menarik bila konsep PAAP ini juga dipahami oleh para pengambil kebijakan, bukan hanya pemerintah saja, namun juga para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang merupakan konstituennya. PAAP ini juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan area perikanan secara berkelanjutan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Selat Tiworo,” tambah La Ode Paliawaludin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Muna, Sulawesi Tenggara.

 “PAAP memberikan akses khusus pada masyarakat lokal dan tradisional untuk melakukan budidaya dan menangkap ikan di dalam zona tertentu di dalam kawasan konservasi perairan. Harapannya, setelah masyarakat lokal dan tradisional mendapat manfaat yang nyata dari kawasan, maka keterlibatannya dalam menjaga kawasan juga akan makin tinggi”, tegas Sarilani Wirawan, Direktur Program, Rare Indonesia.

 Program Kampanye Pride Angkatan ke-6 akan difokuskan pada penerapan model PAAP di 12 kawasan konservasi, yang nantinya dapat direka ulang lebih luas. Hingga akhir 2013, ada 131 kawasan konservasi perairan di Indonesia, baik yang dikelola oleh Kemenhut, KKP serta Pemerintah Daerah, dengan luas total 15.764.210,85 hektar.

 “Upaya meminimalisir konflik antar pengguna sumber daya, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat dalam mengelola akses sumber daya laut dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan dapat didukung melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan untuk pemanfaatan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk masyarakat lokal dan tradisional. PP ini merupakan amanat UU Nomor 1/2014 tentang Perubahan UU Nomor 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan demikian, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal, keamanan pangan sekaligus konservasi sumberdaya perikanan berkelanjutan akan lebih mudah terwujud,” ujar Taufiq Alimi, Vice President, Rare Indonesia.

 Rare melalui Program Pride telah membantu memperkuat dukungan masyarakat di 20 kawasan konservasi perairan seluas lebih dari 1,1 juta hektar dari 2010 hingga sekarang. Rare bersama organisasi pelaksana kampanye pemasaran sosial untuk mengilhami masyarakat pengguna sumberdaya agar mendukung usaha-usaha konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari (sumber: RARE Indonesia)

Anda tidak memiliki akses untuk komentar artikel. Silakan login untuk memberi komentar ...

8639671
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
Bulan lalu
Total
3577
6721
10298
51316
153895
8639671

IP Anda: 18.205.60.226
Waktu Server: 2019-12-09 14:52:38

 

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan

________________________________________________________________

 

Gedung Mina Bahari III, Lantai 10

Jl. Medan Merdeka Timur, Nomor 16

Jakarta 10110, Kotak Pos 4130

Telepon : (021) 3522045, Ext. 6104,

Faksimile : (021) 3522045

Email : info.kkji@gmail.com