Dukung Pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi Perairan, KKP targetkan 2.400 Tenaga Kerja Professional

SKKK jakartaMenteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo menggunting untaian melati menandai Peluncuran Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (Jakarta, 3/7/2013)

Kawasan Konservasi Perairan laut di Indonesia, saat ini telah mencapai 16 Juta Hektar, tersebar di lebih dari 76 Kabupaten/Kota. Capaian ini memperkuat komitmen pembangunan berkelanjutan untuk mengelola kawasan konservasi perairan Indonesia yang dikelola secara efektif seluas 20 juta hektar (ha) pada tahun 2020, sebagaimana dideklarasikan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meresponnya dengan menargetkan 2.400 tenaga kerja profesional yang mengelola 76 kawasan konservasi perairan di Indonesia pada tahun 2014. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional tersebut, KKP menerbitkan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang partisipatif. Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo meluncurkan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan tersebut di Jakarta Hari ini, Rabu (3/7). SK3 ini telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 9/Permen-KP/2013. adanya standar kompetensi kerja khusus ini jelas merupakan upaya terobosan dalam rangka mengelola efektif kawasan konservasi perairan.

Pengelolaan efektif adalah tantangan terberat untuk menjawab luasan kawasan konservasi yang telah digapai. Alat ukur efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan nama E-KKP3K sudah disahkan melalui Keputusan Dirjen KP3K Nomor Kep.44/KP3K/2012 dan secara resmi telah diluncurkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Lokakarya Nasional Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, di Jakarta (25/6/2013). E-KKP3K merupakan alat ukur efektivitas sekaligus panduan menuju pengelolaan efektif kawasan konservasi. Salah satu komponen penting menuju efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten, sehingga mampu mengawal program-program konservasi berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan, pelibatan stakeholders terkait, dan juga implementasi operasionalisasi pengelolaan secara komprehensif termasuk komponen pendanaan berkelanjutan.

Dalam aspek sumberdaya manusia, Ditjen KP3K bekerjasama erat dengan BPSDMKP menyiapkan pengelola kawasan konservasi yang kompeten. Kami membentuk kelompok kerja pengembangan SDM konservasi dan telah menghasilkan 14 kompetensi standar untuk pengelola kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kelompok kerja ini merupakan kolaborasi antara internal kementerian dengan LSM dan juga perguruan tinggi dalam mendukung pengelolaan konservasi yang efektif.

Sharif menjelaskan, upaya meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM ) di bidang Kelautan dan Perikanan sangat penting dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui industrialisasi berbasis Ekonomi Biru (Blue Economy). Sedangkan SK3 merupakan instrumen untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi kalangan profesional di dunia kelautan dan perikanan. “Setiap tenaga kerja profesional akan menjadi daya tarik bagi sekitar 10 profesional lain, seperti pengelola bisnis pariwisata, marikultur, seniman, industri kreatif, pendidikan masyarakat, sea safety officer, marine contractor, jasa transportasi, recreational fishing, taxonomist, maritime social scientist, dan sebagainya,” ucapnya.

Ditegaskan, saat ini untuk pertama kali dicanangkan penguatan SDM kelautan dan perikanan yang dilengkapi dengan kebijakan dan infrastruktur yang lebih jelas. Hal ini ditandai dengan adanya Standar Kompetensi Kerja (SKK), Rencana Strategi Pengembangan SDM, Komite SKK, Peta Kompetensi, Lembaga Sertifikasi Profesi, Kelompok Kerja Pengembangan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan, Modul Pelatihan, Jejaring Tenaga Pelatihan, Kampus School for Marine Conservation Wakatobi, Program Studi Pascasarjana dan Sarana dan Prasarana Pelatihan yang memberi peran kepada masyarakat untuk berbagi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. “Perangkat kebijakan dan infrastruktur pengembangan SDM tersebut dirancang untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan profesional yang akan dikerjakan oleh orang-orang yang kompeten dan bertanggungjawab dengan wawasan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan,” tambah Sharif.

Dokumen SK3 diluncurkan ditandai dengan acara penyerahan dokumen oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Para Duta Besar, Perwakilan Pemerintah Daerah, dan Pelaku Konservasi Kawasan Perairan. “Dari acara hari ini diharapkan akan muncul sejumlah aksi nyata untuk membangun sinergi antara KKP dengan pelaku dunia usaha dan para stakeholders lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan,” ujar Sharif. SK3 yang diluncurkan merupakan Standar Kompetensi Kerja Khusus Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dengan indikator utama terdiri dari kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki setiap Profesional yang bertanggungjawab dan/atau mereka yang terlibat memfasilitasi proses penyusunan rencana pengelolaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. “Dengan SK3 tersebut, tujuan pendirian kawasan konservasi perairan untuk menyejahterakan masyarakat dapat terwujud melalui penciptaan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang bertanggungjawab dan kompeten dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan,” kata Sharif.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM-KP) Suseso Sukoyono menambahkan, peluncuran SK3 ini akan ditindaklanjuti dengan mengembangkan sejumlah instrument kepegawaian, seperti persyaratan pegawai, rincian tugas-tugas jabatan fungsional, pelatihan pegawai, dan sertifikasi kompetensi. Sejumlah kebijakan baru dan infrastruktur di atas merupakan buah dari interaksi positif KKP, khususnya BPSDM-KP dan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K), bersama sejumlah mitra Pemerintah yang terdiri dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak-pihak yang peduli dengan pengembangan SDM. ”Interaksi yang produktif ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, antara lain Pemerintah Amerika Serikat melalui program USAID-Marine Protected Area Governance dan National Oceanic and Atmospheric Administration,” ucapnya.

BPSDM-KP juga meluncurkan website International Partnership. Website ini menyajikan informasi kerjasama yang dibina BPSDM-KP dengan berbagai pihak di negara-negara sahabat dan LSM serta Lembaga Keuangan Dunia. Pengembangan website ini merupakan kerjasama BPSDM-KP dengan Coral Triangle Center. Acara peluncuran tersebut dilanjutkan dengan Workshop Kerjasama Pelatihan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait yang memiliki peran dalam memajukan SDM yang akan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan. “Dari kegiatan Workshop ini, diharapkan akan mendukung terciptanya peluang lapangan kerja baru yang lebih besar di sektor kelautan dan perikanan bekerjasama dengan perusahaan dan BUMN melalui Corporate Social Responsibility(CSR) ataupun Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di masing-masing lembaga tersebut,” ujar Sharif.

Untuk mencapai pengelolaan efektif, tentu pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga co-management atau mengelola secara kolaboratif kawasan konservasi perairan sangat diperlukan, walau pada prakteknya bukan merupakan hal yang sederhana, perlu komitmen dan kerjasama semua pihak dalam mewujudkannya. Pengelolaan kawasan konservasi sebaiknya dilakukan sesuai dengan kewenangannya, melalui peranserta masyarakat secara partisipatif bagi peningkatan kesejahteraannya. Semoga perwujudan pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang Efektif untuk mendukung perikanan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat segera dapat tercapai.(sji)

sumber: kkp.go.id, antaranews.com

 

 

Anda tidak memiliki akses untuk komentar artikel. Silakan login untuk memberi komentar ...

5464121
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
Bulan lalu
Total
2436
2269
13704
86169
103562
5464121

IP Anda: 54.166.203.76
Waktu Server: 2017-10-18 12:45:53

 

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kementerian Kelautan dan Perikanan

________________________________________________________________

 

Gedung Mina Bahari III, Lantai 10

Jl. Medan Merdeka Timur, Nomor 16

Jakarta 10110, Kotak Pos 4130

Telepon : (021) 3522045, Ext. 6104,

Faksimile : (021) 3522045

Email : info.kkji@gmail.com