Indonesia Segera Memperketat Pengelolaan Perikanan Hiu Berbasis Ekosistem

Simposium HiuUpaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk melindungi jenis ikan terancam punah dan menjaga keseimbangan ekosistem perairan laut mendapat respon positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah No 9 Tahun 2012 Tentang Larangan Penangkapan Ikan Hiu, Pari Manta dan Jenis-Jenis Ikan Tertentu di Perairan Laut Kabupaten Raja Ampat

Inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat yang telah mencadangkan kawasan perairan menjadi kawasan konservasi perairan daerah telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada pencapaian target luasan kawasan konservasi di Indonesia. Selain itu kawasan konservasi perairan ini juga berfungsi sebagai daerah perlindungan bagi berbaagai jenis sumber daya ikan rawan terancam punah seperti hiu dan pari manta. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang “Larangan Penangkapan Ikan Hiu, Pari Manta dan Jenis-Jenis Ikan Tertentu di Perairan Laut Kabupaten Raja Ampat” merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Raja Ampat dalam menjaga jenis ikan rawan terancam punah yang berada di wilayah perairan Raja Ampat.

 

Jakarta, 19 Maret 2013 – Ikan hiu merupakan salah satu jenis sumber daya alam hayati yang dapat diperbaharui, ikan hiu tidak hanya penting secara ekonomi tetapi juga mempunyai peranan penting dari sisi ekologi dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Akhir-akhir ini aktivitas penangkapan hiu, terutama perdagangan sirip banyak mendapat sorotan dunia internasional. Penangkapan yang tidak terkendali dikhawatirkan akan menyebabkan ancaman kepunahan ikan hiu dunia. COP CITES pada bulan Maret tahun 2013 juga telah memasukkan 4 spesies hiu ke dalam daftar Appendik II CITES, yaitu : Carcharhinus longimanus, Sphyrna leweni, Sphyrna mokarran dan Sphyrna zygaena. Ini berarti bahwa Indonesia sudah harus melakukan langkah-langkah pengelolaan yang lebih baik terhadap sumberdaya ikan hiu di Indonesia. dengan masuknya beberapa spesies hiu ke dalam Daftar Appendik II CITES, ini berarti bahwa kegiatan penangkapan ikan hiu masih tetap diperbolehkan, dengan pengaturan yang ketat.

Menyusul terobosan yang dilakukan oleh Kabupaten Raja Ampat yang mengukuhkan komitmen untuk menutup segala bentuk kegiatan penangkapan ikan hiu dan pari manta di kawasan perairannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap perlindungan populasi ikan hiu di Indonesia sebagaimana yang disampaikan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada pembukaan Simposium Nasional Perlindungan Hiu di Ballroom Gedung Mina Bahari 3, Jakarta, hari ini (19/03).

Penghargaan yang tinggi disampaikan kepada Bupati Raja Ampat atas kepemimpinannya membangun Raja Ampat menjadi salah satu Kabupaten di Indonesia yang memprioritaskan pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta menyeimbangkan dengan pengembangan program-program Konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati pesisir dan laut di Raja Ampat, yang secara langsung mendukung program nasional Indonesia untuk mencapai target luasan konservasi laut 20 juta hektar di tahun 2020 serta pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk komitmen pemerintah, Menteri Kelautan dan perikanan telah menetapkan kepulauan Raja ampat sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional melalui Keputusan Menteri KP no. 64/men/2009 tentang penetapan kawasan konservasi perairan nasional kepulauan Raja Ampat dan laut di sekitarnya di propinsi Papua Barat serta Keputusan Menteri No. 65/men/2009 tentang penetapan kawasan konservasi nasional kepulauan waigeo sebelah barat dan laut di sekitarnya di provinsi papua barat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap isu-isu konservasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai upaya yang telah dan sedang dilaksanakan selama ini. Dari target luas kawasan konservasi perairan yang ditargetkan tercapai pada tahun 2020 seluas 20 juta ha dan pada tahun 2014 ditargetkan tercapai seluas 15,5 juta ha. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bersama pemerintah daerah telah menunjukkan komitmennya dengan tercapainya luas kawasan konservasi perairan seluas 15,78 juta ha pada tahun 2012 dengan target penambahan luas sebesar 500.000 ha pada tahun 2013. Sedikitnya terdapat 10 (sepuluh) dokumen rencana pengelolaan dan zonasi yang akan di proses pengesahannya tahun ini dan 4 (empat) kawasan konservasi prioritas yang diproses penetapannya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, diharapkan target penambahan luas sebesar 500.000 ha kawasan konservasi baru segera dicadangkan sebagai bukti komitmen pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Disamping itu, Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan juga berkontribusi dalam penyelesaian CTMPAs (coral triangle marine protected area system) yang diharapkan selesai pada bulan juni tahun ini dan segera diimplementasikan untuk pencapaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di 6 (enam) negara wilayah Coral Triangle. Ini semua, merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dan kita semua dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Indonesia merupakan negara penangkap hiu serta pengekspor sirip hiu dan pari terbesar di dunia. Tinginya harga sirip hiu di pasar internasional telah menyebabkan meningkatnya kegiatan penangkapan ikan hiu dan apabila tidak dilakukan pengendalian maka dapat menjadi ancaman yang cukup serius bagi kelestarian sumber daya ikan hiu di Indonesia. Penangkapan ikan hiu selama ini banyak dikaitkan dengan by-catch dalam penangkapan tuna, tingginya harga sirip telah menyebabkan pergeseran pola penangkapan ikan hiu, dari hasil tangkapan sampingan menjadi target penangkapan.

Sampai dengan saat ini, dari sekitar 200 spesies hiu dan pari yang ada di Indonesia, hanya hiu gergaji (Pristis microdon) yang telah ditetapkan sebagai jenis ikan dilindungi secara nasional, sedangkan hiu paus/ whaleshark (Rhyncodon typus) masih dalam proses penetapan status perlindungannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indonesia Ocean Tuna Commission (IOTC) dalam Resolusi 10/12 juga telah melarang kegiatan penangkapan hiu tikus/ hiu monyet yang juga dikenal dengan nama Thresher Shark (Alopias pelagicus, Alopias superciliosus dan Alopias vulpinus) di wilayah RFMOs IOTC.

Menyikapi maraknya kecaman internasional terhadap perikanan hiu di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan perbaikan langkah-langkah pengelolaan ke arah yang lebih baik, diantaranya : memperkuat basis data perikanan hiu nasional, penyusunan NPOA Hiu, menyusun regulasi perlindungan jenis hiu yang terancam punah serta melindungan habitat-habitat pentingnya melalui kawasan konservasi perairan. Namun demikian program konservasi yang dilakukan tetap harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat untuk memanfaatkan potensi ekonominya secara lestari.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang “Konservasi Sumber Daya Ikan” pada Pasal 3 menyebutkan bahwa konservasi merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Larangan Penangkapan Ikan Hiu, Pari Manta dan Jenis-Jenis Ikan Tertentu di Perairan Laut Kabupaten Raja Ampat” merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Raja Ampat terhadap program konservasi jenis ikan terancam punah di Indonesia.

Anda tidak memiliki akses untuk komentar artikel. Silakan login untuk memberi komentar ...

5242913
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
Bulan lalu
Total
143
3288
6535
65460
102644
5242913

IP Anda: 54.198.235.165
Waktu Server: 2017-08-22 00:40:26

 

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kementerian Kelautan dan Perikanan

________________________________________________________________

 

Gedung Mina Bahari III, Lantai 10

Jl. Medan Merdeka Timur, Nomor 16

Jakarta 10110, Kotak Pos 4130

Telepon : (021) 3522045, Ext. 6104,

Faksimile : (021) 3522045

Email : info.kkji@gmail.com