Poin Kunci Disepakati Dalam Diskusi Terfokus Model Ko-Manajemen Kkp/Kkp3k

Ko-mgt2Dalam diskusi yang telah dilakukan dalam Lokakarya Ko-Management KKP di IPB Convention Center pada tanggal 5 Februari 2013 yang lalu, terdapat beberapa hal yang disepakati mengenai enabling factor ko-manajemen yang menyangkut konten faktor-faktor untuk kesuksesan penerapan ko-manajemen, konten proses pelibatan pemerintah dalam ko-manajemen KKP/KKP3K maupun konten proses pelibatan masyarakat dalam pengelolaan KKP nasional.

Hal ini juga ditegaskan oleh Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Dr. Toni Ruchimat yang hadir membuka acara sekaligus memberikan arahan pelaksanaan diskusi tersebut. Dimana berdasarkan PP 60 tahun 2007 tentang konservasi sumberdaya ikan pada pasal 18 telah menyatakan bahwa Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya dalam mengelola kawasan konservasi dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat dan/atau masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi. Lebih lanjut, pasal 18 PP 60 tahun 2007 pada ayat 2 juga telah mengamanatkan pemerintah untuk menyusun peraturan menteri tentang kemitraan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pertemuan pada hari ini diharapkan bisa menjadi bagian dari masukan bagi peraturan menteri tersebut. Beberapa waktu yg lalu, tanggal 21 Januari 2013 KKJI juga telah melaksanakan FGD terbatas untuk membahas konsep co-management bersama konsorsium MPAG dengan difasilitasi WWF Indonesia.

Pertemuan membahas kertas kerja (policy paper) oleh Prof Dietrich Bengen yang akan ditindaklanjuti dengan pembelajaran pada level site yakni di Anambas, Gili Matra, Wakatobi, Laut Sawu, Segara Anakan, Raja Ampat, Balikpapan dan Bunaken. Secara substansi, pokok-pokok bahasan yang muncul antara lain seputar bagaimana pembagian peran dilaksanakan, opsi-opsi kelembagaan yang memungkinkan untuk diterapkan, dan bagaimana penerapannya dalam konteks KKPN dan KKPD.

 

Lebih lanjut, Toni menegaskan harapannya bahwa pertemuan pada hari ini tentunya dilaksanakan pada koridor yang lebih luas dengan melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda Batang & Klungkung), Pengelola KKPN (LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang), LIPI, Balai Taman Nasional Karimun Jawa (KEMENHUT), Balitbang KP dan instansi lain. Pelibatan para pihak ini adalah upaya untuk menggali masukan dari berbagai perspektif, baik dari sisi ilmiah maupun pengalaman pelaksanaan di lapangan. Secara khusus, poin materi muatan untuk menyusun aturan organik berupa Permen dari amanat PP 60/2007 pasal 18 dapat disintesiskan.

Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) IPB, Prof. Tridoyo Kusumastanto menyambut baik acara diskusi terfokus ini, yang diharapkan mampu menelorkan konsep co-management yang diiringi dengan kemampuan implementasi di lapangan, sebagaimana tahapan dalam coastal management, maka pertemuan ini diharapkan sebagai action plan yang dapat diikuti dengan langkah-langkah tindak lanjut. Tridoyo juga berharap agar kawasan konservasi yang telah diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah daerah dan masyarakat dapat dikelola serta bermanfaat untuk keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Diskusi terfokus yang berlangsung maraton, mulai 09.00 hingga 16.00 tersebut berhasil membahas dan menyepakati poin-poin, berupa prinsip dan kriteria ko-manajemen, konten dan mekanisme ko-manajemen, serta indikator ko-manajemen yang musti diacu pada penerapan pengelolaan KKP/KKP3K di Indonesia.

Menurut Suraji yang juga hadir pada acara tersebut menyimpulkan, “Ruh” dari ko-manajemen sepertinya berhasil dibahas tuntas, walau tentu masih menyisakan hal-hal tanda kutip yang selanjutnya akan ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya. Mengingat tenggat waktu yang cukup singkat dari konsep ini menuju peta jalan lahirnya peraturan menteri terkait kemitraan, maka sketsa yang lebih detil dan gamblang sebelum dibahas pada forum yang lebih luas, akan diinisiasi diskusi bersirkulasi secara virtual dengan menggunakan surat elektronik berkelompok dari para peserta/pakar/narasumber diskusi terfokus ini. Target optimis rumusan rancangan sebagai masukan draft permen diharapkan mampu lahir 3-4 bulan ke depan, dan peraturan menterinya diharapkan dapat ditetapkan pada penghujung tahun 2013 ini. (Sumber: suraji/KKJI)

Anda tidak memiliki akses untuk komentar artikel. Silakan login untuk memberi komentar ...

5473891
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
Bulan lalu
Total
3064
4471
23474
95939
103562
5473891

IP Anda: 54.167.250.64
Waktu Server: 2017-10-20 13:45:05

 

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kementerian Kelautan dan Perikanan

________________________________________________________________

 

Gedung Mina Bahari III, Lantai 10

Jl. Medan Merdeka Timur, Nomor 16

Jakarta 10110, Kotak Pos 4130

Telepon : (021) 3522045, Ext. 6104,

Faksimile : (021) 3522045

Email : info.kkji@gmail.com