Lokakarya Ko-Manajemen KKP

lokakarya co-mgtBogor – IPB-ICC (5-2-2013). Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan memandatkan penyusunan peraturan menteri tentang kemitraan dalam mengelola Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (Dit. KKJI) bekerjasama dengan mitra berinisiatif menjaring masukan dan pendapat terkait substansi peraturan menteri tentang kemitraan tersebut melalui sebuah lokakarya. Lokakarya sehari ini terselenggara atas kerjasama antara Dit.KKJI, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) – Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Marine Protected Areas Governance (MPAG) program.

Lokakarya yang dilakukan pada 5 Februari 2013 ini mengambil tempat di IPB International Convention Center dan melibatkan pelbagai perwakilan stakeholders utama, seperti perwakilan dari otoritas pengelola kawasan yaitu Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru, dan perwakilan dari pengelola KKP Daerah Kabupaten, yaitu KKP Nusa Penida dan KKP Batang. Kemudian para praktisi pengelola kawasan konservasi termasuk LSM yang memiliki sejarah dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Terakhir para akademisi untuk memberikan masukan dari sisi ilmiah termasuk kajian akademik yang terkait dengan model pengelolaan kolaboratif di pelbagai tempat.

Tujuan dari pelaksanaan lokakarya ini mencakup 2 (dua) hal utama yaitu:

  • Membangun dan menyepakati framework model pengelolaan kolaboratif yang mencakup setidaknya (a) prinsip dasar pengelolaan kolaboratif, (b) pembagian peran dari para stakeholder, (c) tata kelola (operasional dan mekanisme kerja) dari pengelolaan itu sendiri. Diharapkan framework ini dapat digunakan sebagai rujukan pembangunan model pengelolaan kolaboratif di lapangan.
  • Merumuskan serangkaian masukan yang berguna bagi proses penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai penjabaran dari istilah kemitraan dalam PP 60/2007.

Pembukaan lokakarya diawali dengan sambutan selamat datang dari Kepala PKSPL-IPB, Prof. Tridoyo Kusumastanto. Prof. Tridoyo menekankan pentingnya pencapaian sustainable development yang pada akhirnya terjadi keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan kelestarian lingkungan. Dan banyak penelitian membuktikan bahwa pengelolaan KKP yang baik dapat mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. KKP tidak saja sebagai upaya perlindungan ekosistem, tapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dari aspek perikanan dan pariwisata bahari.

Setelah itu acara dibuka secara resmi oleh Direktur KKJI, Dr. Toni Ruchimat, yang sekaligus memberikan presentasi tentang capaian pembangunan KKP serta tantangan pengelolaannya di masa mendatang. Dalam presentasinya tersebut, Direktur KKJI menyebutkan bahwa saat ini Indonesia sudah memiliki KKP lebih dari 15,7 juta ha, dan akan terus berkembang sejalan dengan usaha pencapain komitmen pemerintah menuju 20 juta ha pada tahun 2020. Namun demikian, target luasan KKP ini juga harus didukung dengan upaya-upaya menuju pengelolaan yang efektif sehingga KKP dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat sekitar utamanya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Dengan luas KKP yang tidak sedikit tersebut, maka pengelolaan kolaboratif atau membangun kemitraan adalah suatu keharusan. Pun demikian dengan amanat PP 60/2007 pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa: ‘Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya dalam mengelola kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat dan/atau masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi’. Lebih lanjut dalam penjelasan PP tersebut dinyatakan bahwa kemitraan merupakan hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.

Selanjutnya, lokakarya difasilitasi oleh Dr. Luky Adrianto, dari PKSPL-IPB. Dr. Luky memberikan pengantar diskusi tentang konsepsi kemitraan dan beberapa pertanyaan yang dibagi dalam dua sesi. Pendekatan yang dilakukan berupa focus group discussion (FGD), dengan ilustrasi pada gambar di bawah ini.

 

ko-mgt

Gambar 1. Pendekatan FGD Pengelolaan Secara Kolaboratif bagi Kawasan Konservasi

Pertanyaan sesi pertama terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan, yaitu:

  1. Apa Prinsip, Tujuan dan Kriteria dalam Ko-Manajemen KKP?
  2. Bagaimana mekanisme dan pendekatan Ko-Manajemen KKP?
  3. Bagaimana peran masing-masing stakeholder dalam Ko-Manajemen KKP?                 

Sedangkan sesi kedua, yang dilanjutkan setelah makan siang, juga terdiri dari tiga pertanyaan yaitu:

  1. Apa saja faktor kunci penentu keberhasilan Ko-Manajemen KKP?
  2. Bagaimana proses dan mekanisme pelibatan pemerintah dalam ko-manajemen KKP?
  3. Bagaimana proses dan mekanisme pelibatan masyarakat dalam ko-manajemen KKP?

Selain menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diskusi juga banyak difokuskan terkait masalah sharing peran, sharing tanggungjawab, dan sharing kewenangan dalam pengelolaan KKP. Peran terhadap pengelolaan KKP juga diharapkan datang dari pihak legislatif dan lembaga yudikatif. Peserta sepakat untuk lebih intensif memsosialisasikan kepada lembaga legislatif dan yudikatif terutama tentang pengertian konservasi, manfaat konservasi dari aspek ekonomi, pelanggaran pemanfaatan sumberdaya, serta aspek pengawasan dan penegakan hukum terkait pengelolaan KKP.

Hasil lokakarya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan materi-materi yang dapat dijadikan masukan dalam penyusunan peraturan menteri tentang kemitraan pengelolaan KKP. PKSPL-IPB akan membuat sintesis hasil lokaarya dan selanjutnya di share ke semua peserta untuk mendapat masukan. Selain itu, dalam waktu dekat akan dibuat tim kecil yang bertugas memformulasikan peraturan menteri (Sumber: Handoko Adi Susanto/MPAG)

lokakarya co-mgt

Anda tidak memiliki akses untuk komentar artikel. Silakan login untuk memberi komentar ...

5242930
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
Bulan lalu
Total
160
3288
6552
65477
102644
5242930

IP Anda: 54.198.235.165
Waktu Server: 2017-08-22 00:42:51

 

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kementerian Kelautan dan Perikanan

________________________________________________________________

 

Gedung Mina Bahari III, Lantai 10

Jl. Medan Merdeka Timur, Nomor 16

Jakarta 10110, Kotak Pos 4130

Telepon : (021) 3522045, Ext. 6104,

Faksimile : (021) 3522045

Email : info.kkji@gmail.com