Orentasi Kegiatan Aquaria dan Koleksi Jenis Ikan Terancam Punah

Direktorat konservasi kawasan dan jenis ikan, sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil mengemban misi mengembangkan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik dalam rangka menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman sumberdaya ikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Prinsip kebutuhan konservasi terekam dalam UU No.31 tahun 2004 yang selanjutnya diturunkan dalam PP No.60/2007 tentang konservasi sumberdaya ikan yang menjelaskan bahwa konservasi sumberdaya ikan meliputi ; 1) konservasi ekosistem; 2) konservasi jenis ikan dan ; 3) konservasi genetik ikan. Secara lebih khusus konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan dilakukan melalui kegiatan: penelitian dan pengembangan; pengembangbiakan; perdagangan; aquaria; pertukaran; dan pemeliharaan untuk kesenangan. Salah satu upaya pemanfaatan jenis ikan adalah kegiatan Aquaria dilakukan melalui kegiatan : koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan; koleksi ikan mati termasuk bagian-bagiannya; dan peragaan dalam bentuk atraksi ikan hidup. Sesuai dengan mandat di dalam PP No.60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan kegiatan aquaria dapat dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi. Aquaria dapat dilakukan oleh: a) badan hukum Indonesia; d) lembaga penelitian; atau e) perguruan tinggi.

Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pemanfaatan jenis ikan melalui kegiatan aquaria Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan menyelenggarakan kegiatan “Orientasi Kegiatan Aquaria Dan Koleksi Jenis Ikan Terancam Punah” pada tanggal 19 – 20 Oktober 2012 di Safari Garden, Puncak Bogor. Pelaksanaan pertemuan ini menjadi bagian penting dalam upaya pengembangan aquaria di kawasan konservasi perairan diantaranya : (1) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pemanfaatan jenis ikan melalui kegiatan aquaria, (2) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang prosedur pelaksanaan perijinan kegiatan aquaria, dan (3) memberikan orientasi terhadap pengembangan bisnis aquaria melalui pemanfaatn jeis ikan dilindungi dan tidak dilindungi serta membangun sinergitas dengan kawasankonservasi yang telah ditetapkan.

Beberapa narasumber terkait yang diundang dalam pertemuan tersebut terkait dengan pengelolaan lembaga konservasi khususnya aquaria seperti Ditjen PHKA, Gelanggang Samudra dan Seaworld Indonesia. Dalam pertemuan tersebut juga mengundang perwakilan NGO (Terangi), Gahawisri, Unit Pelaksana Teknis (Pemerintah Pusat), Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Konservasi.

Berbicara tentang keanekaragaman hayati di dunia, kita patut berbangga karena Indonesia memiliki keanekargamanan hayati yang melimpah. Namun sangat ironis, saat ini laju kepunahan jenis dari tahun ketahun semakin banyak. Dan hal ini merupakan tantangan, sehingga perlu dilakukan upaya pengelolaan yang baik terhadap sumberdaya kita. Saat ini, KKP mengembangkan kawasan perairan yang berbasis pada kebijakan ekonomi biru (blue economy), sehingga mampu mensinergikan ekonomi dan sosial masyarakat. Salah satu hal yang mendukung blue ekonomi adalah pengembangan pariwisata di kawasan konservasi.

Pengelolaan kawasan konservasi selama ini mengalami dualisme, yang mana sesuai dengan UU no 5 tahun 1990 tentang Keanekaragaman Hayati dan Peratuan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2006 tentang lembaga konservasi, penanganan hewan perairan dan kegiatan akuaria perijinannya masih di Kementerian Kehutanan. Disisi lain, sesuai dengan UU No.31 tahun 2004 yang diturunkan dalam PP 60 tahun 2007 mengamanatkan pelaksanaan kegiatan dibidang konservasi, baik konservasi kawasan, jenis dan genetic ditangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkaitan dengan penyerahan CITES : dilihat dari kesiapan kelembagaan, KKP telah siap untuk melaksanaan CITES. KKP telah memiliki 6 UPT yang akan langsung menangani CITES (padang, serang, Pontianak, makasar, dan sorong), selanjutnya ada 16 satker yang menjadi ujung tombak dilapangan, serta unit karantina ikan dan PSDKP yang akan bersinergi melaksanakan CITES khususnya dalam bidang pengawasan.

Beberapa isu penting lainnya yang menjadi tantangan ke depan antara lain : (1) terdamparnya biota laut langka yang berukuran besar jenis paus dan hiu paus, (2) pemanfaatan lumba-lumba/dolphin untuk umpan paus dan ikan tuna, (3) pemanfaatan lumba-lumba untuk atraksi keliling. Meskipun penanganan beberapa paus terdampar di Indonesia tidak berhasil membuatnya kembali hidup bebas di laut lepas, paling tidak Indonesia telah menunjukan kepeduliannya pada jenis yang dilindungi.Demikian disampaikan Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Ditjen KP3K, KKP saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan acara Orientasi Kegiatan Aquaria dan Koleksi Jenis Ikan Terancam Punah Aquaria di Cisarua, Puncak Bogor.

Kesimpulan dan rumusan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut antara lain adalah : (1) Dasar peraturan Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi adalah Peraturan Kementerian Kehutanan No P.52/Menhut-I/2006, tujuan untuk pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan konservasi, (2) Pemberian ijin : Peragaan dalam negeri : Dirjen PHKA dan Peragaan luar negeri : Menteri Kehutanan, (3) Ijin peragaan hanya diberikan kepada lembaga konservasi, (4) Persyaratan untuk pengembangan LK : didasarkan pada permen Kehutanan no 31 tahun 2012 tentang Lembaga Konservasi, harus berkoordinasi KSDA serta PKBSI, luas lahan minimal 2 ha, harus ada rekomendasi UPT KSDA, rekomendari gubernur dan ada SIKU dan diajukan ke Menteri Kehutanan dengan dilampiri hal tersebut juga ijin prinsip (untuk dilihat apakah sarana dan prasarananya layak atau tidak baru akan diberikan ijin definitive selama 2 tahun dan ijin LK selama 30 tahun dan lahan tersebut harus clean dan clear), Lembaga Konservasi harus diluar kawasan karena sifatnya ex situ, (5) Pengembangan Lembaga Konservasi mengacu pada SOP tentang kesejahteraan hewan : pedoman etika (P-9 tahun 2011 pedoman etika dan pemeliharaan satwa), (6) Monitoring terhadap LK dilakukan oleh PHKA secara triwulanan, dan pihak LK berkewajiban melaporkan perkembangan koleksinya setiap 3 bulan dan ada juga evaluasi besar akreditasi : pelaporan tiap tahun, pelaporan tiap 5 tahun dan pelaporan 30 tahun. Selain itu jika ada kematian akan dilakukan otopsi dan dilaporkan ke PHKA, dan biasanya PKHA akan melakukan kunjungan rutin untuk melakukan crosscek data yang dilaporkan dengan jadwal khusus.

Hasil rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut antara lain adalah : (1) terkait pelaksanaan kewenangan kedepan, diharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat berperan dalam bidang Aquaria, (2) Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah adanya introduksi species asing di habitat perairan Indonesia. Contoh kasus : ikan alligator gard yang saat ini banyak dijual bebas yang dikhawatirkan akan memasuki perairan umum dan memusnahkan ikan asli, (3) Perlunya dilakukan konservasi kawasan terhadap Danau Matano, Towuti dan Malahona karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh LIPI ditemukan adanya ikan introduksi pada kawasan tersebut yang dapat membahayakan species endemic ikan pada habitat perairan tersebut, (4) Diharapkan apabila Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi manajemen authority dapat memfasilitasi Forum pertemuan antar Lembaga Konservasi sebagai ajang tukar pengetahuan, pengalaman dan manajemen, (5) Kepastian perijinan khususnya pengangkutan satwa perlu diperjelas apakah masuk karantina perikanan, peternakan ataupun kehutanan sehingga bisa satu pintu (misal dugong), (6) Perlu dilakukan penambahan personil pada UPT KKP khususnya dengan keahlian dokter hewan, (7) Seaworld Indonesia, Gelanggang Samudra dan LIPI siap menyediakan bantuan teknis apabila daerah berkeinginan mengembangkan aquaria

Sumber: Nurul KKJI.

Anda tidak memiliki akses untuk komentar artikel. Silakan login untuk memberi komentar ...

Temukan kita :

1326280
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
Bulan lalu
Total
1193
1787
6083
48908
55729
1326280

IP Anda: 54.237.226.143
Waktu Server: 2014-08-27 22:06:31

Menurut anda, bagaimanakah potensi perikanan di Indonesia

Berlimpah - 48%
Berkurang - 36%
Habis - 8%
Tidak Tahu - 8%

Total votes: 25

Logo white