Capaian Umum MPAG Dalam Mendukung Pemerintah Untuk Mencapai Target Kawasan Konservasi Perairan

Pada periode April - Juni 2012, aktivitas MPAG telah menunjukkan hasil awal dalam mendukung Pemerintah untuk mencapai target kawasan konservasi perairan. Program MPAG diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada sebuah acara khusus pada 5 Juli 2012, disaksikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia dan Wakil Administrator USAID. Acara peresmian tersebut dihadiri para pemangku-kepentingan terkait dan mendapat liputan media yang cukup luas.Saat ini telah terdata sekurangnya 18 liputan berita untuk acara tersebut.Perlu diketahui juga, terdapat berbagai ulasan yang relevan di situs KemenKKP dan USAID Indonesia.

Pada acara peresmian tersebut, disoroti beberapa capaian yang sebelumnya telah dimulai oleh Coral Triangle Support Partnership Indonesia (CTSP-I), yang kemudian dilanjutkan oleh MPAG. Capaian tersebut yaitu Deklarasi Pencadangan KKP Maluku Tenggara (Kei Kecil Barat), peresmian webdata kawasan koservasi, dan peluncuran buku “Prioritas Geografi: Keanekaragaman Hayati Laut untuk Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia.”

 

KKP Maluku Tenggara menjadi lokasi penting, karena kawasan konservasi seluas 150.000 hektar ini sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah Maluku Tenggara, didukung secara aktif oleh raja-raja lokal (Ratschaap) dan masyarakat di kawasan Kei Kecil Barat.

Sedangkan buku “Prioritas Geografi” merupakan capaian penting karena merupakan hasil kolaborasi aktif antara KemenKP dan MPAG/CTSP-I.Buku ini bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas geografi di Indonesia dan merupakan akumulasi pemikiran dan rangkuman rekomendasi para ahli di bidang kelautan, dan merupakan komponen strategis bagi subsistem pengambilan keputusan berbasis data.

1. Capaian Menuju Sistem KKP Nasional

Pengembangan Institusional (Institutional Development)

MPAG bekerja di tataran nasional dalam memberikan dukungan bagi terbentuk dan berjalannya Sistem KKP Nasional.Pada periode ini, MPAG mendukung Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI) untuk mengembangkan serangkaian kebijakan terkait tata kelola KKP.

MPAG juga memberikan dukungan teknis dan masukan pada empat lokakarya untuk penyusunan rancangan Keputusan Menteri tentang Jejaring KKP dan lima lokakarya untuk mengembangkan E-KKP3K. E-KKP3K adalah sebuah mekanisme evaluasi standar bagi efektivitas pengelolaan KKP.Selain itu, dua lokakarya juga diselenggarakan untuk menginisiasi pengembangan panduan bagi pengelolaan kolaboratif (collaborative management).

Upaya pengintegrasian antara KKP dan Perikanan Berkelanjutan telah sampai pada tahap penentuan indikator Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) oleh Direktorat Sumber Daya Ikan (SDI).Hal ini diikuti kegiatan pelatihan untuk menguji implementasi EAFM tersebut, serta pelaksanaan uji coba awal (pilot testing).Temuan dari kegiatan ini lalu dipaparkan dalam lokakarya khusus yang menghasilkan kesepakatan bahwa indikator tersebut berkontribusi bagi pengelolaan perikanan di Berau, Maluku, dan Wakatobi.

Management Decision Support System (DSS)

Pengembangan subsistem pengambilan keputusan berbasis data telah mengalami kemajuan yang signifikan.Selain diterbitkannya buku “Prioritas Geografi,” periode ini juga menandai terpublikasikannya data ilmiah yang dikelola KKJI secara online melalui sebuah situs data yang dapat diakses publik di http://kp3k.kkp.go.id/kkji . Dukungan MPAG juga mencakup desain situs dan pengembangan rencana komunikasinya. MPAG akan terus mendukung penyempurnaan situs data tersebut.

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

MPAG berkomitmen untuk mendukung Pemerintah dalam mengimplementasikan strategi pengembangan sumber daya manusia di level nasional.Salah satu dukungan diberikan dalam pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kapasitas, yang terdiri atas perwakilan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), KKJI, dan para anggota konsorsium MPAG. Selain itu telah disepakati juga rencana kerja dan target capaian bagi kelompok kerja tersebut.

Pendanaan Berkelanjutan

Serangkaian pertemuan oleh Kelompok Kerja Pendanaan Berkelanjutan bagi Pengelolaan KKP telah dilaksanakan, dan menghasilkan beberapa kesepakatan.Di antaranya adalah pengembangan konsep kelembagaan yang selaras dengan Peraturan Presiden no. 80/2011 tentang Dana Perwalian, kajian lebih lanjut mengenai model institusi bagi pengelolaan KKP, serta persetujuan untuk mengembangkan Standard Operating Procedures (SOP) terkait desain institusi dan mekanisme kerja.

2. Capaian Menuju Pengelolaan KKP yang Efektif di Lokasi Terpilih

Jejaring Ekologi KKP Kepala Burung Papua

Dukungan MPAG akan diwujudkan dalam upaya operasionalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk KKP di Raja Ampat sebagai komponen pendanaan berkelanjutan. MPAG juga mendukung proses legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir & Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Pada periode ini, MPAG memfasilitasi kegiatan diskusi untuk mengevaluasi implikasi terhadap revisi Peraturan Bupati terkait struktur organisasi UPTD.Selain itu, MPAG juga terus terlibat dalam finalisasi tata ruang di kabupaten Raja Ampat.

Jejaring Pengelolaan KKP Provinsi Bali

MPAG mendukung Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bali dalam proses penyusunan konsep dan desain jejaring KKP berbasis pengelolaan. MPAG juga mendukung adanya kesepakatan formal dari kabupaten-kabupaten yang terlibat dan Balai Taman Nasional Bali Barat, serta memastikan wilayah-wilayah KKP tersebut menjadi bagian dalam rencana tata ruang wilayah laut. Selain itu, MPAG akan melaksanakan beberapa pelatihan terkait pengelolaan KKP.

Untuk menyokong proses pembentukan kerangka kerja Jejaring Pengelolaan KKP Bali, MPAG menyelenggarakan serangkaian pertemuan dengan pemangku kepentingan. Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan tujuan dan komitmen bersama.Hasil pertemuan adalah kesepakatan untuk membentuk Tim Kerja yang dipimpin oleh DKP Provinsi Bali dan terdiri atas perwakilan para pemangku kepentingan utama.Pertemuan yang diadakan selanjutnya menghasilkan persetujuan tentang jajaran anggota Tim Kerja, fungsi, tugas, dan substansi Peraturan Gubernur.

Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas

MPAG akan melanjutkan dukungan CTSP-I di TWP Kepulauan Anambas, termasuk mendukung penyelesaian rencana pengelolaan dan zonasi. MPAG juga mendukung penguatan kapasitas para pemangku kepentingan, mendukung pengelolaan kolaboratif dan memberikan rekomendasi teknis pada proses penyusunan Rencana Pengembangan Wisata Bahari Anambas. Selain itu, MPAG mendukung penyusunan masterplan Pengembangan Pulau-pulau Kecil.

Pada periode ini, MPAG mendukung survei Marine Resources Assessment Program (MRAP) yang meliputi analisis terumbu karang, keanekaragaman jenis ikan, kondisi oseanografi dan kondisi sosio-ekonomi Anambas.Kegiatan ini dipimpin oleh KKJI/LOKA KKPN Pekanbaru dan didukung oleh para ahli kelautan dalam dan luar negeri. Hasil survei ini akan menjadi masukan bagi penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi.

Taman Nasional Perairan Laut Sawu

Di TNP Laut Sawu, MPAG memberikan dukungan untuk menyelesaikan Rencana Pengelolaan dan zonasi. Rencana pengelolaan dan zonasi ini mengakomodir aspek perikanan berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas pengelolaan pada masyarakat dan pemerintah daerah.Dukungan juga diberikan untuk penyusunan rancangan konsep co-management, serta upaya agar TNP Laut Sawu masuk dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi NTT.

Pada periode ini, konsultasi publik telah dilaksanakan di 10 kabupaten, dan hasilnya telah dimasukkan ke dalam rencana zonasi yang sedang dirancang.Hasil dari konsultasi publik juga diinformasikan kepada direktorat tata ruang di KemenKP.

Serangkaian rapat dan lokakarya di bidang manajemen sumber daya kelautan dan konservasi telah diadakan dengan melibatkan universitas secara lebih aktif.Kegiatan kolaboratif ini menghasilkan persetujuan dari tujuh universitas untuk mengembangkan rencana kerja bersama sekaligus melakukan formalisasi jejaring melalui Memorandum of Understanding.

MPAG juga menyelenggarakan kegiatan pelatihan pemetaan untuk mendukung rencana zonasi bagi staf teknis BKKPN.Selain itu, MPAG memfasilitasi kunjungan bagi staf BKKPN ke Wakatobi untuk memperkaya pengetahuan mereka terhadap konservasi kelautan, manajemen KKP, dan mekanisme pengelolaan kolaboratif.

Kawasan Konservasi Perairan Berau

MPAG akan mendorong implementasi rencana pengelolaan dan zonasi di dua lokasi konservasi. Dukungan juga akan diberikan untuk finalisasi dan legalisasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemantauan sumberdaya, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat.

Untuk mendukung pengembangan kapasitas bagi para mitra di Berau, MPAG menyelenggarakan kegiatan bersama Universitas Mulawarman.Kegiatan bersama ini sekaligus bertujuan untuk menjajaki peluang kolaborasi, dengan harapan kelak bisa terjalin kemitraan antara PUSKIP Universitas Mulawarman dan Pemda Berau.

Kerjasama dengan dua komunitas telah dimulai MPAG dengan memberikan kesempatan pada para anggotanya untuk berkunjung ke KKP di wilayah lain. Kunjungan ini diharapkan bisa membuka kesempatan bagi mereka mempelajari sistem patroli, pemantauan aspek sumberdaya, pengelolaan eco tourism berbasis masyarakat, dan kegiatan-kegiatan penunjang perekonomian lainnya.

Taman Nasional Wakatobi

Di Taman Nasional Wakatobi, MPAG mendorong inisiasi pembentukan forum pengelolaan kolaboratif yang melibatkan pemangku kepentingan utama dari pihak pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan swasta. Dukungan teknis juga diberikan untuk penyusunan Rencana Pengembangan Wisata bagi taman nasional ini.

Pada periode ini, MPAG fokus pada pemberian dukungan teknis dan institusional untuk membantu para nelayan mengembangkan kemampuan mereka berpartisipasi di forum-forum pemangku kepentingan.MPAG juga berkolaborasi dengan Balai Taman Nasional Wakatobi dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan lokakarya bagi penguatan peran perikanan dan konservasi di kawasan Wakatobi.Lokakarya ini menginisiasi sebuah Kelompok Kerja, yang bertujuan untuk menangani berbagai isu yang muncul terkait perikanan berkelanjutan dan penerapan zonasi di kawasan ini.

Selain itu, MPAG juga sedang menjalankan proses finalisasi Terms of Reference bagi pengembangan berbagai modul pelatihan ecotourism, rencana bisnis, dan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengembangan wisata bahari di Wakatobi.

KKP Maluku Tenggara (Kei Kecil Barat)

MPAG mendukung Pemerintah Daerah Maluku Tenggara untuk pencadangan KKP Kei Kecil Barat dengan melibatkan para raja lokal (Ratschaap) dan komunitas.MPAG juga membantu penyusunan rencana pengelolaan dan zonasinya, serta mendorong pengembangan kapasitas pihak-pihak terkait. Selain itu, MPAG akan melanjutkan kegiatan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat Kei Kecil Barat, yang telah dimulai sebelumnya oleh Coral Triangle Support Partnership - Indonesia (CTSP-I).

KKP Maluku Tenggara telah secara resmi dicadangkan berdasarkan Peraturan Bupati yang ditandatangani pada 4 Mei 2012. Komitmen bagi pengelolaan KKP Maluku Tenggara secara bersama-sama diteguhkan dalam deklarasi yang ditanda-tangani oleh Bupati Maluku Tenggara, Ketua DPRD Maluku Tenggara, dan tiga orang Ratschaap pada Peresmian MPAG di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta pada 5 Juli 2012.

Pada periode ini, MPAG mengimplementasikan berbagai kegiatan yang terkait pemberdayaan mata pencaharian alternatif berbasis rumput laut.MPAG juga memberikan dukungan teknis dan pelatihan pada pelajar dan masyarakat di kawasan Maluku Tenggara.

Taman Wisata Perairan Gili Matra

Untuk kawasan Gili Matra, MPAG mendukung finalisasi dan legalisasi Rencana Pengelolaan dan Zonasi melalui pembaruan dan analisis data, serta konsultasi publik.MPAG juga mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan TWP Gili Matra, bekerja dengan komunitas nelayan untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan.Selain itu, MPAG memfasilitasi pembentukan mekanisme pendanaan berkelanjutan berbasis industri wisata.

Pada periode ini, MPAG mengadakan tiga survei lapangan untuk mengumpulkan informasi terkait kondisi sosial ekonomi, pola pemanfaatan perikanan, dan ekologi terumbu karang.Seluruh survei ini dilakukan untuk mendukung manajemen adaptif berbasis data ilmiah.

MPAG juga menyelenggarakan kajian untuk pelaksanaan pelatihan sebagai bagian dari program pembangunan kapasitas. Sementara itu dalam rangka mendorong terwujudnya pengelolaan kolaboratif di Gili Matra, MPAG mengadakan serangkaian pertemuan dan diskusi untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan, serta menyiapkan mekanisme keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan pengelolaan.

KKP Nusa Penida

MPAG mendukung penyelesaikan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, pembentukan lembaga pengelola KKP, dan finalisasi pembuatan dan kesepakatan atas marine tourism code of conduct di Nusa Penida. MPAG juga memberi dukungan bagi penyusunan protokol untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan, serta menginisiasi mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan KKP ini.

Selain itu, MPAG mendukung Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam merancang Peraturan Bupati tentang unit pengelola Nusa Penida. Rencana Peraturan tersebut saat ini sedang dalam proses pengkajian oleh Biro Hukum Kabupaten Klungkung, dan diharapkan akan dapat diselesaikan pada September 2012.

Melalui serangkaian pertemuan dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan lokal, sebuah rencana zonasi telah diselesaikan dan akan menjadi bagian dari rencana pengelolaan kawasan. Sementara itu, pelatihan Resource Use Monitoring (RUM) telah diselenggarakan untuk mengedukasi peserta tentang dasar-dasar pengelolaan KKP, ekosistem dan fungsi kawasan pesisir, serta protokol RUM.

3. Capaian Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah

MPAG melakukan kajian atas sistem pengelolaan keuangan pemerintah untuk sektor kelautan pada KKP.Kajian meliputi sistem menyalurkan bantuan hibah asing dengan menggunakan sistem keuangan pemerintah. MPAG juga menyusun desain penyaluran hibah dana asing melalui sistem keuangan pemerintah. Selain itu, MPAG melakukan pelatihan terkait implementasi desain penyaluran dana hibah tersebut.

Saat ini MPAG sedang melakukan kajian terhadap sistem pengelolaan pemerintah yang telah dilakukan dalam mengelola bantuan hibah asing, termasuk sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pengeluaran dana, pembukuan, pelaporan, dan audit. MPAG juga sedang dalam proses melakukan kajian peraturan, dan melakukan wawancara dengan pejabat terkait di KemenKP, antara lain Biro Keuangan Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Satuan Kerja COREMAP II, Sekretariat KP3K, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sumber : Cahyadi Indrananto (MPAG)

Anda tidak memiliki akses untuk komentar artikel. Silakan login untuk memberi komentar ...

5060606
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
Bulan lalu
Total
314
3617
9185
106587
109953
5060606

IP Anda: 54.198.1.167
Waktu Server: 2017-06-27 01:54:47

 

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kementerian Kelautan dan Perikanan

________________________________________________________________

 

Gedung Mina Bahari III, Lantai 10

Jl. Medan Merdeka Timur, Nomor 16

Jakarta 10110, Kotak Pos 4130

Telepon : (021) 3522045, Ext. 6104,

Faksimile : (021) 3522045

Email : info.kkji@gmail.com