RI-AS Perkuat Kerja Sama Konservasi Laut

Pemerintah Indonesia dan Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) memperkuat kerja sama konservasi laut untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan. Kerja sama itu melalui Marine Protected Areas Governance (MPAG). Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, dalam acara peluncuran program MPAG, Kamis (5/7/2012), di Jakarta, mengemukakan, pengembangan kawasan konservasi juga diarahkan untuk mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru yang dilakukan melalui pendekatan ekonomi biru.

MPAG merupakan bagian dari komitmen USAID guna mendukung upaya Indonesia dalam mengembangkan kebijakan program konservasi perairan di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan kawasan konservasi perairan 20 juta hektar. Hingga pertengahan tahun 2012, Indonesia telah menetapkan kawasan konservasi laut 15,5 juta hektar atau 77,5 persen. AS telah memberikan kontribusi sejumlah 6 juta dollar AS untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan kawasan konservasi seluas 20 juta hektar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengakui, potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia sangat  besar. Namun, kekayaan itu masih belum mampu memberikan kontribusi secara signifikan bagi pembangunan nasional. Hingga kini, nelayan dan masyarakat pesisir masih belum sejahtera secara ekonomi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menambahkan, di wilayah konservasi akan dikembangkan konektivitas antarpulau dan kawasan, pariwisata bahari, budidaya perikanan, serta pemanfaatan sumber daya mineral laut yang dilakukan melalui pendekatan ekonomi biru.

Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel mengatakan, program kawasan konservasi ini ditujukan untuk membantu Indonesia dalam mempromosikan dan memperkuat ekonomi biru. "AS akan terus melanjutkan dukungannya untuk memperkuat sekitar 7,5 juta hektar wilayah laut yang dilindungi dan pada 2015 akan ada sekitar 450.000 hektar tambahan wilayah laut," paparnya.

Beberapa kawasan konservasi besar yang dipayungi Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai saat ini misalnya Laut Sawu di Nusa Tenggara Timur, perairan Raja Ampat, dan Laut Banda. Dalam kesempatan itu, Kepulauan Kei Kecil, Maluku, ditetapkan sebagai kawasan konservasi baru. Penetapan kawasan tersebut merupakan bagian dari program MPAG menuju tercapainya target pemerintah pada tahun 2020 seluas 20 juta hektar MPAG.

Bupati Maluku Tenggara Andreas Rentanubun menyambut baik terpilihnya Kei Kecil sebagai kawasan konservasi baru. Andreas mengungkapkan, sejak 1980, terumbu karang di Kepulauan Kei Kecil telah dirusak oleh penangkapan ikan, seperti penggunaan potasium. Bahkan, sebagian masyarakat menggunakan bom dalam menangkap ikan di kawasan itu.

"Akibatnya, tidak hanya terumbu karangnya yang rusak, tetapi juga jutaan spesies biota laut yang unik bisa terancam akibat pemboman ikan ilegal itu," ungkapnya. "Untuk mencegah dampaknya, kami telah merehabilitasi terumbu karang sebesar 40 persen, yang dilakukan bersama LIPI," ujar Andreas.

Sumber : Kompas 5 Juli 2012

Anda tidak memiliki akses untuk komentar artikel. Silakan login untuk memberi komentar ...

8617785
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
Bulan lalu
Total
5039
6341
29430
29430
153895
8617785

IP Anda: 18.207.238.169
Waktu Server: 2019-12-05 21:57:34

 

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan

________________________________________________________________

 

Gedung Mina Bahari III, Lantai 10

Jl. Medan Merdeka Timur, Nomor 16

Jakarta 10110, Kotak Pos 4130

Telepon : (021) 3522045, Ext. 6104,

Faksimile : (021) 3522045

Email : info.kkji@gmail.com